Ada Tebang Pilih di Kasus Bansos – Ambon Ekspres
Trending

Ada Tebang Pilih di Kasus Bansos

AMBON,AE— Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku dinilai tebang pilih dalam menangani kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial Kabupaten Seram Bagian Barat. Jaksa membidik dua pejabat yang hanya pelaksana, sementara bupati setempat, Jacobus Puttileihalat sebagai kepala daerah tidak diperiksa. Padahal, telah ada sejumlah petunjuk tentang keterlibatan dia dalam kasus ini.

Karena itu, sejumlah pengamat hukum mengemukakan, untuk membuka  kasus ini lebih jelas ke publik, bupati kabupaten SBB, Jacobus Puttileihalat juga harus diperiksa. Terutama untuk menkonfrontir temuan-temuan tentang keterlibatan dia dalam kasus ini.

“Memang agak sulit untuk menjerat bupatinya, Karena biasanya, kalau terjadi kesalahan, itu hanya sampai di SKPD. Tapi jika ditemukan unsur bahwa bupati menekan SKPD dalam penyaluran, itu yang masalah. Jaksa penyidik harusnya memeriksa bupati,” kata pengamat hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Hendrik Salmon, Minggu (22/3).

Dia menegaskan, bupati punya peran atas dana bansos. Salah satunya karena penyaluran dana itu didasarkan pada peraturan bupati. Sehingga, Kalau terjadi suatu pelanggaran, harus ditelusuri, termasuk tentang substansi peraturan bupati tersebut.

“Harus ditelusuri siapa saja yang melakukan itu. Kalau peraturan bupati mengatur sampai pada bagaimana cara menyalurkan bantuan tersebut dan ada penyalahgunaan, bararti (bupati) harusnya dimintai keterangan juga,” kata dia.

Dia tidak menampik bahwa dana Bansos kerap digunakan untuk kepentingan politik para kepala daerah. Dana yang diperuntukkan bagi OKP, tempat ibadah dan masyarakat ini, lebih banyak diberikan kepada konstituennya.
“Dia akan memberikan kepada mayoritas pendukungnya,” ungkapnya.

Pengamat hukum Universitas Darussalam, Almudatsir Sangadji mengemukakan, penyidik telah menunjukkan kinerja yang tidak maksimal. Kesan tebang pilih sangat kuat dalam proses hukum atas kasus ini.

“Yang jadi tersangka (Sekarang terdakwa) kan hanya bawahan, pelaksana saja. Bupati, sebagai kepala daerah yang punya wewenang juga, apalagi penyaluran berdasarkan peraturan bupati. Harusnya dipanggil dan dimintai keterangan juga, jangan bawahan saja. Ini namnya tebang pilih,” kata dia, kemarin.

Sangadji menegaskan, kasus  ini tidak akan membuat masyarakat bingung, bila bupati dipanggil dan mintai keterangan. Sebab, proses hukum terhadap kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 3,5 milyar ini, masih dinilai janggal  akibat kinerja penyidik yang tidak berani menyentuh bupati.

“Apalagi, sudah ada temuan yang mengarah pada keterlibatan dia dalam kasus, tapi tidak diperiksa. Ini jelas melukai rasa keadilan masyarakat. Siapa pun dia, tidak terkecuali bupati, harusnya diperiksa bila punya peran dalam kasus ini,” ujar Sangadji.

Pengamat hukum lain dari Unidar, Dayanto mengemukakan hal yang tidak jauh berbeda. Peraturan bupati tentang penyaluran dana bansos, temuan BPKP yang menyebut bupati tahu penyaluran Dana Bansos, dan keterangan Jainudin Kaisupy tentang keterlibatan Bupati kabupaten SBB dalam kasus ini, sudah cukup menjadi pintu masuk bagi jaksa penyidik untuk memeriksa mantan calon gubernur Maluku itu.

“Diperiksa sebagai saksi dulu. Kalau ada temuan baru yang lebih kuat dan memenuhi unsur sebagai tersangka, ya bisa ditetapkan sebagai tersangka. Jadi langkah awal, bupati harus diperiksa dulu,” kata Dayanto, kemarin.

Patut disayangkan, hingga kasus ini dilimpahkan ke meja hijau, aparat penegak hukum (penyidik) pada korps Adhyaksa itu tidak menyentuh Jacobus Puttileihalat. “Ini namanya tebang pilih. Padahal, kita berharap, penanganan kasus dugaan korupsi harus berlangsung secara maksimal dan adil. Semua pihak yang punya hubungan dengan kasus, harus diperiksa. Jangan hanya sebagian saja, itu pun hanya bawahan,” tegasnya. (MAN)

Most Popular

To Top