Pelayanan Penuh Syarat Bagi Unidar – Ambon Ekspres
Trending

Pelayanan Penuh Syarat Bagi Unidar

AMBON, AE— Penghentian pelayanan Kopertis Wilayah XII Maluku- Maluku Utara  kepada Universitas Darussalam, ditanggapi serius pimpinan kampus merah itu. Upaya untuk membuka kembali kran pelayanan tersebut pun telah dilakukan. Atas permintaan pimpinan Unidar, komisi D DPRD Maluku memediasi pertemuan antara pimpinan Unidar dengan pimpinan Kopertis, pada Kamis (18/3). Hasilnya, Kopertis tidak menampik keinginan pihak Unidar tersebut.

“Kemarin (Kamis (18/3), bertempat di gedung DPRD Provinsi Maluku, difasilitasi Komisi D, membicarakan keberadaan Unidar,” kata konsultan hukum Unidar Ambon, Rizal Kotta, Jumat (19/3). Dalam pertemuan itu, lahir tiga solusi. Pertama, pertemuan akan dilanjutkan pada Selasa (24/3) dengan menghadirkan pihak dari kedua Yayasan.

“Berikutnya, kehadiran dua Yayasan ini semata untuk menyatakan kepada masyarakat Maluku dalam satu kesepakatan bahwa biarkan proses hukum berlangsung, tetapi jangan menyentuh aspek pendidikan,” bebernya.

Solusi yang ketiga, bahwa  bila kesepakatan antara kedua Yayasan telah dibuat, maka Koordinator Kopertis akan kembali membuka kran pelayanan  kepada Unidar. “Kami pikir ini langkah yang sangat baik, karena difasilitasi oleh DPRD sebagai representasi masyarakat Maluku. Karena Universitas Darussalam adalah bagian penting dari masyarakat Maluku,” ucapnya.

Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku-Maluku Utara, Zainudin Notanubun yang dikonfirmasi, membenarkan pertemuan tersebut. Dirinya siap membuka kembali pelayanan kepada Unidar bila para pihak di dua Yayasan menyepakati solusi yang dihasilkan pada pertemuan tersebut.

“Salah satu poin pentingnya lagi adalah, bahwa pihak mana pun yang menang dalam proses sidang nanti, harus mengakomidir rektor dan semua Civitas Akademika Universitas Darussalam Ambon. Bila mereka tanda tangan itu dan sampaikan kepada saya, maka saya sampaikan ke Dikti agar membuka kembali pelayanan kepada Unidar,” ungkapnya, kemarin.

Notanubun mengatakan, para pihak di dua yayasan yang harus pro aktif dalam upaya membuka kembali pelayanan itu. Sebab, pihak Unidar hanyalah korban dari perseteruan Yayasan. “Itu yang akan kita sampaikan kepada pihak Yayasan. Kita berharap, semua pihak  bisa membuka diri untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik,” ujarnya.

Ketua komisi D DPRD Maluku Suhfi Majid mengatakan, wakil rakyat memiliki fungsi pengawasan, dalam membicarakan pelayan kepada Unidar. “Setelah ada surat masuk dari unidar yang ingin masalah itu dimediasi oleh kami di komisi D. Sehingga, pertemuan itu digelar. Ini adalah rapat dengar pendapat, kita berdiskusi tentang penghentian pelayanan kepada Unidar. Penjelasan dari kopertis bahwa penghentian  pelayanan karena pertimbangan regulasi. Pertanyaan penting kami saat itu adalah, apa jalan terbaiknya,” kata Suhfi Majid.

Dari pertemuan itu lahir tiga solusi tersebut. Sehingga, pihaknya berharap, semua pihak dapat membuka diri, menyelesaikan masalah pelayanan ini secara baik, sehingga tidak sampai merugikan Universitas Darussalam Ambon
”Karna kami juga ingin proses pendidikan di Unidar harus tetap berjalan dengan baik. Kami tidak masuk dalam konflik yayasan karena sudah masuk di ranah hukum. Kami di komisi yang punya tugas pengawasan hanya memediasi,” terang politisi PKS ini.

Rektor Universitas Darussalam (UNIDAR) Ambon Ibrahim Ohorella mengatakan, tidak ada masalah dalam proses pembelajaran di kampus merah itu, kendati terjadi perseteruan antara pihak Yayasan Darussalam Maluku dengan Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku. Para mahasiswa tetap dilindungi dari perseteruan itu. Upaya untuk mendapat kembali pelayanan dari Kopertis Wilayah XII Maluku-Maluku Utara pun telah dilakukan.

“Tidak ada masalah. Kita sekarang lagi persiapan untuk wisuda pada tanggal 28 Maret. Semua berjalan lancar, “ kata Ohorella, Jumat (21/3).  Mahasiswa Unidar Ambon, Sahril Voth mengatakan upaya untuk membuka kembali kran pelayanan Kopertis kepada Unidar adalah langkah tepat.

“Upaya itu menjadi angin segar bagi kami. Di lain sisi, kita juga hargai proses hukum yang sedang berjalan, yang penting tidak sampai mengganggu aktivitas perkuliahan di Unidar,” katanya berharap.

Sementara, hingga berita ini naik cetak, para pimpinan di  Yayasan Pendidikan Darussalam Maluku dan Yayasan Darussalam Maluku tidak berhasil dimintai tanggapannya tentang hasil pertemuan tersebut. (MAN)

Most Popular

To Top