Bersih-Bersih di Rumah Beringin – Ambon Ekspres
Trending

Bersih-Bersih di Rumah Beringin

1 April DPD II Golkar Dipimpin Caretaker

AMBON,AE— Kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono akan menunjuk pelaksana tugas atau Caretaker ketua DPD II Golkar se-Maluku, 1 April. Langkah ini dimbil setelah Menteri Hukum dan HAM), Yasonna Laoly resmi mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, Senin (23/3).

Wakil ketua DPD Golkar Maluku bidang politik Hendrik Jauhari Oratmangun mengatakan, penunjukan pelaksana tugas untuk DPD II Partai Golkar merupakan bagian dari konsolidasi organisasi. Keputusan ini sudah ditetapkan DPP Golkar.

“DPP sudah menetapkan waktu konsolidasi organisasi secara keseluruhan di Indonesia dan mulai tanggal 1 April semua SK caretaker dikeluarkan. Sebab, kepemimpinan Golkar DPD II dan DPD sekarang sudah selesai masa bakti,”ujar Oratmangun saat dihubungi Ambon Ekspres, Senin (23/3).

Kemarin, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly resmi mengeluarkan surat keputusan yang mensahkan kepengurusan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono. SK nomor M.HH-01.AH.11.1 dikeluarkan sekira pukul 10.00 WIB.

Soal mekanismenya kata Oratmangun, akan dirincikan dalam petunjuk teknis tentang penunjukan Plt atau caretaker Ketua DPD Golkar. Dengan demikian, 11 ketua DPD II Golkar kabupaten/kota tidak lagi meminin partai di daerah masing-masing.

“Maka dengan demikian yang sudah berakhir masa jabatannya dan tidak lagi bisa bekerja atas nama partai. Karena kepengurusan yang sah adalah Agung. Keputusan yang dikeluarkan Agung itu legitimasi,” jelasnya.

Dia mengungkapkan konsolidiasi organisasi menjadi fokus utama setelah SK pengesahan kepengurusan. Apalagi kepengurusan partai di daerah sudah berkahir.“Setelah itu, baru dipersiapkan perencanaan pilkada empat kabupaten di Maluku,” bebernya.

Dikatakan, diterbitkannya SK Menkumham, tidak ada lagi perselisihan di internal Golkar. Untuk itu selaku kader, dia juga mengajak kader beringin lainnya di Maluku untuk bergabung melaksanakan agenda-agenda partai kedepan.
Ketua DPP Golkar sekaligus Koodinator Wilayah Maluku Hamzah Sanhadji mengatakan, mulai kemarin bila ada pihak yang menggunakan surat atau dokumen Golkar selain kepengurusan Agung, tidak sah.

“SK Menkum dan HAM sudah keluar hari ini (kemarin-red) yang mengesahkan Agung Laksono sebagai ketua umum Golkar. Dan mulai hari ini kalau ada yang keluarkan surat atau legalitas Golkar selain kepengurusan Agung dianggap illegal,” tandas Sangadji.

Sangadji meminta Plt ketua DPD Golkar Maluku, Paulus Mantulameten, bertindak tegas kepada kader yang tidak patuh terhadap perintah DPP Golkar. ”Sebagai pengurus DPD I, DPD II maupun anggota DPRD kabupaten/kota dan DPRD Provinsi,” pintanya.

Soal penerbitan SK Plt ketua-ketua DPD Golkar kabupaten/kota, mantan anggota DPR RI mengaku, dalam waktu sesingkatnya.”Ya dalam waktu sesingkat-singkatya akan diterbitkan SK Plt DPD II Golkar 11 kabupaten/kota di Maluku. Karena masa baktinya sudah berakhir,”tambahnya.

Paulus Mantulameten menjelaskan, plt yang akan ditunjuk menggantikan ketua-ketua DPD Golkar kabupaten/kota, hampir semuanya berasal dari pengurus DPD masing-masing. Terkait syarat, ia mengaku tetap mengacu pada prestasi, dedikasi, loyalitas dan yidak tercelah (PLDT).

“Caretaker itu hampir semuanya diangkat dari pengurus DPD II yang bersangkutan. Syarat PDLT itu sudah masuk dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan petunjuk organisasi (PO) yang harus di patuhi seluruh jajaran partai. Juga ditegaskan dalam keputusan Mahkamah Partai,” jelasnya.

Disinggung soal sekretariat, dia mengaku, akan tetap menyurati  Zeth Sahuburua untuk segera mengosongkannya. Ini penting, agar kegiatan konsolidasi dapat berjalan maksimal. Baik untuk pelaksanaan Musyawarah Daerah maupun Pilkada.

“Soal sekretariat, kita tetap akan menyurati pak Ety (sapaan Zeth Sahuburua) untuk kosongkan dari property pribadi. Karena akan digunakan oleh kami, pengurus Golkar yang sah setelah pengesahan kepengurusan oleh Menkum dan HAM hari ini (kemarin-red),”tandas mantan anggota DPRD Maluku ini. Soal Musda, kata dia, masih menunggu PO dari DPP Golkar. (TAB)

Most Popular

To Top