Tunda Pelantikan Calkada Koruptor – Ambon Ekspres
Trending

Tunda Pelantikan Calkada Koruptor

AMBON,AE— Usulan penundaan pelantikan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tersangka korupsi oleh Komisi Pemilihan Umum, dinilai sebagai langkah positif pencegahan korupsi. Selain itu, dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih dan berintegirtas.

Pengamat hukum Universitas Darussalam Ambon Dayanto menilai, kebijakan yang diambil KPU merupakan bagian dari penghargaan terhadap derajat etik hasil pemilukada. Hal itu merupakan terobosan baru yang harus diapresisasi.  “Asas kepastian hukum bisa diperoleh dengan kebijakan ini dan merupakan langkah baru yang positif,” ujar Dayanto kepada Ambon Ekspres via telepon, Minggu (22/3).

Komisi Pemilihan Umum telah mengusulkan penundaan pelantikan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah jika calon terpilih itu berstatus tersangka korupsi. Penundaan diusulkan sampai putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Usul penundaan pelantikan itu masuk dalam Rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Aturan itu disebutkan dalam Pasal 51. Dalam pasal itu dijelaskan, pada tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih, KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota mengusulkan penundaan pelantikan pasangan calon terpilih atau salah satu dari pasangan calon terpilih yang ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi sampai diterbitkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Dayanto melanjutkan, usulan regulasi tersebut dapat mencegah terjadinya praktek korupsi di pemerintahan daerah. Olehnya itu kata dia, bagi bakal calon kepala daerah yang diduga tersangka harus menjadi prioritas penyelesaian kasusnya oleh lembaga peradilan.

“Sebab di kasus hukum yang menyanderanya bisa di diamkan, karena sudah mendapatkan kekuasaan dan uang. Hal ini harus menjadi perhatian lembaga peradilan agar tidak terjadi kepala daerah terpilih calon koruptor,” paparnya.

Dikatakan dalam penyelenggaran pemerintahan, etika dan moral menjadi faktor utama yang harus dimiliki  pemimpin maupun bawahannya.”Etika dan moral pemimpin yang buruk mencerminkan pemerintahan buruk pula,” ungkapnya.

Persaingan Tak Sehat
Sementara itu pengamat politik Universitas Pattimura Ambon Mochtar Nepa-Nepa mengatakan, meski belum tentu di setujui oleh DPR, usulan KPU tersebut sudah harus dijadikan petunjuk bagi partai untuk merekrut calon kepala daerah. Partai harus mengutamakan kader.

“Mestinya parpol dalam melakukan seleksi bakal calon kepala daerah tidak lagi menggunakan cara-cara membeli kandidat non partai. Sehingga kualitas dan keraguan bakal calon menjadi tersangka korupsi akan mudah diseleksi,”kata Mochtar.

Sebab lanjut dia, bakal calon kepala daerah atau yang sudah terpilih menjadi kepala daerah dari non partai, bisa dengan mudah disangkakan dalam kasus korupsi. ”Tapi jika partai tidak memiliki stok kader untuk dijadikan calkada maka sangat mungkin di kemudian hari tidak terlacak track record (rekam jejak) dan bisa dijadikan tersangka korupsi,” paparnya.

Menurut dia, pengusulan penundaan pelantikan kepala daerah tersangka korupsi jika disahkan dapat menimbulkan persaingan tidak sehat antara sesama calon. Bagi calon yang tidak menerima hasil pilkada, akan menempuh cara lain untuk bisa memuluskan ambisinya.

Lebih parah lagi, lanjut dia, akan terjadi pembelian hukum atas kepentingan kepala daerah terpilih. Hal ini bisa dilakukan melalui jual beli Surat-Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) antara lembaga penegakan hukum dan kepala daerah terpilih.

Meski positif, namun ia meyakini usulan yang kini sudah masuk dalam draf PKPU ini, syarat kepentingan politik, terutama oleh partai yang koalisi pendukungan pemerintah.

“Tapi jangan lupa kelemahan dari usulan PKPU ini sangat rentan dengan intervensi penguasa dan akibatnya partai penguasa saat ini akan sangat diuntungkan,” simpulnya.

Ketua KPU Provinsi Maluku Musa Latua Toekan saat ini konfirmasi membenarkan usulan KPU RI tersebut. Tujuannya agar pemimpin yang dihasilkan adalah pemimpin yang bersih dan berintegritas.

“Iya betul. Pengusulan itu terdapat dalam pasal 1 PKPU. Itu merupakan bagian dari menjaga hasil Pemilukada, konsistensi dan integritas penyelenggara pemilu yang di pertarukan,”katanya.

Pengusulan penundaan pelantikan bagi kepala daerah tersangka korupsi hasil Pilkada 2015 akan disinkronkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengesahan dan pengangkatan kepala daerah.

“Kalau ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih namun disaat bersamaan juga di sangkakan melakukan tindak pidana korupsi, maka bisa saja pelantikannya ditunda. Tapi nanti lihat lagi. Kan ada Peraturan Pemerintah (PP) tentang pengesahan dan pengangkatan kepala daerah. PP ini akan mengatur lebih lanjut,” ungkapnya.

Rancangan PKPU tersebut akan disampaikan ke DPR RI 24 Maret untuk dibahas. Dia menegaskan pihaknya tetap konsisten melaksanakan regulasi tersebut jika disahkan oleh DPR. “Ya tetap KPU akan melaksanakannya. Mekanisme pengusulan seperti yang lalu saja,” kuncinya.(KOMPAS/TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!