Komisi A Bentuk Panja Usut Honorer Distan – Ambon Ekspres
Politik

Komisi A Bentuk Panja Usut Honorer Distan

AMBON,AE—Komisi A DPRD Maluku, akhirnya membentuk Panitia Kerja atau Panja untuk mengusut persoalan honorer Dinas Pertanian. Panja dibentuk setelah komisi yang membidangi pemerintahan itu menggelar rapat dengan pihak terkait, Selasa kemarin.

‘’Kita (komisi) akan membentuk Panja. Panja akan memanggil semua pihak terkait untuk menelusuri keabsahan honorer K2,’’kata  Ketua Komisi A DPRD Maluku, Melkias Frans usai menutup rapat dengan Kepala Dinas Pertanian Maluku, Kepala BKD Maluku , dan pihak Inspektorat serta perwakilan honorer, kemarin.

Politisi Demokrat ini mengaku, persoalan honorer di Distan mestinya diselesaikan ketika proses pengangkatan honorer. Hanya saja, lanjut bakal calon Bupati MBD itu, persoalan tersebut tidak disampaikan ke komisi saat itu.’’Ini agar ada tanggungjawab besar,’’tandasnya.

Wakil Ketua Komisi A, Lutfi Sanaky mengaku keadilan harus netral dan tidak boleh memihak.’’Keadilan itu khan dari Tuhan, implementasinya dari sikap. Apakah ada permainan besar dicari solusi. Solusinya, honorer ini betul-betul lulus atau ada manipulasi. Kalau betul-betul honorer diperjuangkan. Nah, kalau ada manipulasi mesti dipidana,’’tegasnya.

Anggota Komisi A, Amir Rumra menegaskan, pihaknya akan melakukan verifikasi terhadap 64 honorer di Distan yang telah lulus uji publik, tapi belum juga mendapat legalitas sebagai PNS.’’Kita akan mengusut persoalan ini hingga tuntas. Persoalan ini sangat serius. Saya kira persoalan honorer di Distan juga terjadi di dinas lain. Tidak tertutup kemungkinan kita mengarah ke dinas lain,’’terangnya.

Kordinator honorer Distan, Meki Mandaka mengatakan, para honorer telah diverifikasi dan diwawancarai setiap honorer.’’Hanya saja, hasil verifikasi tiak pernah disampaikan kepada mereka kalau mana SK yang bodong dan mana yang tidak,’’sebutnya.

Sekedar tahu, 64 honorer K2 Distan Maluku, telah lulus uji publik. Hanya saja, Kepala Distan Maluku, Diana Padang enggan merekomendasikan mereka sebagai CPNS. Padang, tidak  mau menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPM) untuk diangkat sebagai  pegawai honorer K2 yang sudah lebih dari 10 tahun bertugas di Dinas Pertanian Provinsi Maluku.(JOS)

Most Popular

To Top