Mark up HPS, Tanggungjawab KPA – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Mark up HPS, Tanggungjawab KPA

Terkait Kasus Korupsi Proyek Alkes RSUD Masohi

AMBON, AE—Fakta hukum terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi kini mulai terkuak. Indikasi siapa yang seharusnya bertanggungjawab dalam kasus ini, mengarah pada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang tidak lain adalah Direktur RSUD Masohi dr Ursula Surjastuti.

Fakta hukum dimaksud terungkap pada persidangan kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes RSUD Masohi yang menjerat dua terdakwa yakni dr Muthalib Latuamury dan Nirwati. Sidang dipimpin hakim ketua RA Didi Ismiatun SH didampingi hakim anggota Edy Sepjangkaria SH dan Ahmad Bukhory SH. Dalam sidang tersebut JPU menghadirkan saksi ahli Rahfan Mokoginta, yang merupakan ahli di bidang pengadan barang dan jasa.

Menurut keterangan saksi terkait kasus korupsi Alkes RSUD Malteng, posisi terdakwa dr M Latuamury selaku PPK tidak seharusnya bertanggungjawab. Karena menurutnya, ketika terdakwa ditunjuk selaku PPK proyek, sudah ada pemenang lelang. Sementara menurut undang-undang yang tertulis dalam PerpresNo 54 tahun 2010, proses lelang tidak boleh dilaksanakan jika belum ada dokumen Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Karena jika dilaksanakan, maka akan sangat bertentangan dengan Perpres.

“Kewenangan menyususun HPS ada pada PPK. Persoalannya, dr Muthalib (terdakwa, red) ditetapkan sebagai PPK sesudah lelang selesai. Sementara HPS harus dibuat sebelum lelang. Jadi yang harus bertanggungjawab adalah KPA,“ beber saksi ahli yang kini menjabat sebagai Kabid Perencanan pada lingkup Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara ini.

Ahli yang pernah bersaksi di kasus korupsi proyek Simulator SIM Mabes Polri ini mengatakan, selama belum ditetapkannya PPK, maka kewenangan atau tugas untuk menyusun HPS melekat pada KPA. Karena hal itu telah termuat dalam perpres.  “Saya hanya bisa mengatakan, bahwa dr Muthalib tidak terlibat dalam penyusunan HPS yang dijadikan dasar untuk menentukan mark up.

Dan seharusnya, KPA menetapkan dr Muthalib sebagai PPK sehingga beliau yang menyusun HPS lebih dahulu sebelum dilakukan lelang,“ ungkap Rahfan.
Usai mendengar keterangan saksi, majelis hakim kemudian menunda sidang hingga dua pekan. Dengan ketentuan, penasehat hukum akan menghadirkan saksi lain, sebelum dilaksanakan pemeriksan terdakwa. (AFI)

Most Popular

To Top