Masalah Unidar Buntu Lagi – Ambon Ekspres
Trending

Masalah Unidar Buntu Lagi

AMBON, AE— Keinginan pimpinan Universitas Darussalam Unidar) Ambon untuk membuka kembali kran pelayanan Kopertis Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara belum dapat ditindak lanjuti. Sebabnya, rencana pertemuan lanjutan pada, Selasa (24/3) untuk menghadirkan para pihak dari dua Yayasan, batal dilakukan  karena pihak Yayasan Darussalam Maluku tidak hadir pada pertemuan tersebut kendati telah diundang.

Koordinator Kopertis Wilayah XII Maluku dan Maluku Utara, Zainudin Notanubun yang dikonfirmasi Ambon Ekspres mengatakan, kemarin semua pihak telah hadir, termasuk dari Unidar Ambon, kecuali pihak Yayasan Darussalam Maluku. “Pertemuan ini kan untuk membahas perlunya kesepakatan kedua yayasan. Kalau satu pihak tidak datang, kita tidak bisa lakukan pertemuan. Jadi, batal,” ungkapnya, Selasa (24/3).

Padahal, lanjutnya,  tujuan pertemuan yang di mediasi oleh Komisi D DPRD Maluku  sangat penting guna membuka pelayanan kepada Unidar. Para pihak sebaiknya membuka diri dan sepakat agar perseteruan tidak sampai mengganggu proses pembelajaran di kampus merah itu.

“Mereka diminta untuk hadir agar sama-sama kita bicarakan tentang perlunya kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga pelayanan bisa kita berikan lagi kepada Unidar. Kalau mereka tidak hadir, kan pertemuan tidak bisa jalan,” jelasnya.

Ditanya apakah peluang untuk membicarakan masalah ini masih diberikan oleh Kopertis, Notanubun mengatakan, selama semua pihak punya keinginan yang sama untuk membuka kembali kran pelayanan kepda Unidar, maka dirinya tetap mendukung.

“Saya juga ingin proses pendidikan di Unidar tidak terganggu, saya ingin terus  memberikan pelayanan kepada Unidar. Tapi kalau mereka  masih bermasalah, saya tidak bisa paksakan. Sehingga, solusi melalui kesepakatan kedua belah pihak harusnya didukung semua pihak,” ujarnya.

Kuasa hukum Yayasan Darussalam Maluku, Made Rahman Marasabessy membenarkan ketidakhadiran kliennya. “Dari Yayasan Darussalam Maluku tidak datang, karena masalahnya sudah di ranah hukum, tidak ada lagi jalan islah atau kesepakatan apa pun, kecuali jalan melalui persidangan,” jelasnya, kemarin.

Marasabessy mengatakan, sebaiknya semua pihak menanti proses hukum yang sedang berjalan agar hasilnya nanti dapat merupakan dasar hukum yang kuat dan mengikat semua pihak. “Jadi tidak ada lagi kese pakatan, kecuali persidangan,” katanya.

Ketua Komisi D DPRD Maluku Suhfi Madjid yang dikonfirmasi tentang rencana pertemuan selanjutnya, tidak menjawab pesan singkat (SMS) dan telepon dari wartawan Ambon Ekspres.
(MAN)

Most Popular

To Top