Dokumen Kebes Di Meja Gubernur-DPRD Maluku – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Dokumen Kebes Di Meja Gubernur-DPRD Maluku

AMBON, AE.—Setelah bekerja mempersiapkan dokumen persyaratan pemekaran Kabupaten Kepulauan Kei Besar, akhirnya Pansus DPRD Malra yang dipimpin Thomas Reyaan secara resmi menyerahkan persyaratan kepada Gubernur Maluku, Said Assegaf dan DPRD Provinsi Maluku.

Penyerahan dokumen administrasi diberikan langsung Bupati Maluku Tenggara, Anderias Rentanubun kepada Gubernur Maluku, Said Assegaf di ruang kerja Gubernur Maluku, Senin (24/3).

Sehari sesudah bersama Gubernur Maluku, Selasa (25/3) Pansus DPRD Malra dipimpin langsung Ketua DPRD Malra,  S Thadeus Welerubun, Wakil Ketua DPRD Malra, Esebius Utha Savsavsubun dan  Hamzah Rahayaan mengikuti rapat bersama Komisi A DPRD dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku, Richard Rahakbauw yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Provinsi Maluku.

Dalam pertemuan itu, Ketua Komisi A DPRD Provinsi Maluku, Melkias  Frans menyambut baik baik penyerahan dokumen administrasi pemekaran Kei Besar serta rekomendasi dukungan DPRD dan Bupati Malra. ”Komisi A menyambut baik penyerahan rekomendasi dukungan pemekaran dari DPRD dan pemkab Malra,” kata Melkias Frans seraya berjanji, dokumen administrasi yang diserahkan akan segera diproses bersama rekomendasi pemekaran dari Kabupaten/kota yang lain.

Ketua DPRD Malra, S. Thadeus Welerubun meminta agar pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD Provinsi Maluku memberikan perhatian dalam upaya mendorong pemekaran Kei Besar. “Kami meminta DPRD Provinsi Maluku untuk mendorong pemekaran Kei Besar menjadi daerah otonom baru,” pintah orang nomor satu di DPRD Malra itu.
Wakil Ketua DPRD Malra, Hamzah Rahayaan mengakui kehadiran pihaknya selaku pimpinan DPRD dalam rangka mensuport kinerja Pansus dan sekaligus tanggungjawab sebagai wakil Rakyat.

Terkait alokasi anggaran untuk Kei Besar, kata Politisi PKB itu, Pemkab Malra sebagai kabupaten induk wajib membiayai selama 3 tahun penyelengaraan pemerintahan dan DPRD tetap mendorong terutama dalam fungsi budgeting.  “Prinsipnya kita mengajukan persyaratan pemekaran terlebih dahulu karena itu pemkab malra memiliki tanggungjawab untuk membiayai pemekaran. Dan hakekatnya pemekaran Kei Besar adalah kebutuhan yang harus dimekarkan. Ini keinginan masyarakat Kei Besar dan seluruh masyarakat Malra dan DPRD siap mendorong,” paparnya. (SAT)

Most Popular

To Top