Richard Rahakbauw Cs Bakal Diganti – Ambon Ekspres
Trending

Richard Rahakbauw Cs Bakal Diganti

Golkar Sahuburua  Dituding Illegal

AMBON, AE— Sikap nekat loyalis Aburizal Bakrie terutama di DPRD Maluku, berbuntut panjang. Richard Rahakbauw Cs yang ikut dalam rapat bersama Zeth Sahuburua, bakal digantikan jika masih terus menunjukan sikap perlawanan.

Kalau ada anggota fraksi DPRD yang melawan secara terbuka dan terbukti, maka akan dipecat dan di PAW. Ini tidak main-main. Kepengurusan yang sah kan sesuai dengan SK Menkum dna HAM, yakni Agung Laksono,” kata Ketua DPP dan Koordinator Wilayah Maluku Partai Golkar, Hamzah Sangadji kepada Ambon Ekspres, Rabu (25/3).

Anggota DPRD Maluku fraksi Golkar hasil Pemilu 2014, yakni Richard Rahakbauw (Wakil Ketua DPRD), Fredy Rahakbauw (Ketua Komisi C), Murniaty Hentihu, Effendi Latuconsina, Darma Oratmangun (Ketua Fraksi) dan  Ella Latukaisupy. Richard dan Murniati terlihat mengikuti rapat internal di DPD Golkar Maluku pimpinan Sahuburua, Selasa (24/3).

SK Menkum dan HAM Yassona Laoly lanjut Hamzah, telah incrah. Karena itu, siapaun yang melakukan kegiatan berupa rapat dan menggunakan atribut serta simbol beringin, tidak sah secara hukum. Termasuk rapat konsolidasi direncanakan kubu Aburizal Bakrie, Jumat besok di DPD Golkar Maluku.

“Olehnya itu saya instruksikan kepada pengurus DPD Golkar kabupaten/kota seluruh Maluku dan DPD Golkar Maluku, anggota fraksi Golkar di DPRD Maluku dan seluruh kabupaten/kota tidak boleh menghadiri rapat atau apapun yang dilasanakan oleh saudara Ethy Sahuburua. Itu illegal,” tandas Hamzah.

Dikatakan untuk memantapkan konsolidasi partai Golkar, pekan depan pihaknya akan menunjuk pelaksana tugas Ketua DPD II Golkar kabupaten/kota seluruh Maluku. Bahkan pendaftaran bakal calon kepala daerah mulai awal April.

“Kemudian awal April kita akan buka pendaftaran dan melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati di Maluku. Yakni untuk pilkada Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara Barat dan Buru Selatan. Siapa yang mau mengikuti pilkada, silakan mendaftar. Ini akan dikendalikan saudara Paulus Mantulemeten sebagai Plt DPD Golkar Maluku,” bebernya.

Mantulemeten saat dikonfirmasi mengaku, pihaknya akan mengevaluasi pengurus maupun yang juga menjabat anggota DPRD Provinsi dan kabupaten/kota sebelum mengambil kebijakan. Bagi yang masih melawan kata dia, tetap dikenai sanksi.

“Kami menghimbau kepada DPD II dan anggota fraksi DPRD Partai Golkar Se-Maluku untuk tidak menghadiri pertemuan yang akan dilakukan oleh Bapak Zeth Sahuburua dan Fatani Sohilauw.  pertemuan tersebut illegal, karena dilakukan oleh pengurus yang illegal. Apabila himbauan ini tidak diindahkan, maka resiko akan di tanggung sendiri,” singkatnya.

Harus Taat Hukum
Darma Oratmangun saat dikonfirmasi mengatakan, sebagai kader partai Golkar dan warga negara yang baik, kader Golkar harus menaati keputusan Menkum dan HAM. Kata dia, keputusan Menkum dan HAM nomor M.HH.01.AH.11.01/2015 adalah keputusan negara yang harus dpatuhi oleh siapapun.

“Asas hukum “praesumptae isutae causas’ yang mengartikan bahwa keputusan negara berkekuatan hukum dan harus dipatuhi sampai ada keputusan negara juga untuk membatalkannya,”papar Dharma.

Keputusan Menkum dan HAM kata Darma, mensahkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan komposisi personalia DPP Golkar dibawa kepemimpinan Agung Laksono. Itu artinya fraksi sebagai kepanjangan tangan dari DPP harus menaatinya.

“Berkaitan dengan itu pula diatur dalam Peraturan Organisasi (PO) bahwa fraksi sebagai kepanjangan tangan dari DPP di semua tingkatan. olehnya itu wajib hukumnya untuk semua kader taat asas. Kita harus taat terahadap AD dan ART yang sah,”jelas Dharma yang juga salah satu wakil Ketua DPP Golkar versi SK Menkum dan HAM ini.

Senada dengan Hamzah dan Mantulameten, anggota DPRD dapil Maluku Tengga Barat dan Maluku Barat Daya ini berpendapat, sanksi yang diberikan kepada kader yang tak taat asas partai adalah pemecatan.

“Dalam PO dicantumkan juga mengenai sanksi. Yang terberat adalah di skor atau dilakukan pemecatan. Seluruh kader saya kira sudah paham AD/ART. Jadi setiap langkah itu sudah ada konsekuensinya,” paparnya.

Menurut dia, rencana konsolidasi yang dilakukan DPP versi Aburizal, bagian dari silarurahmi partai dengan kader. Namun dia menandaskan, kepengurusan yang sah adalah hasil Munas Ancol.  “Kita pakai asas legal formal yakni SK Kemenkum dan HAM. Kalau soal konsolidasi adalah silaturahmi sesama kader. Tetapi DPP yang sah kan Agung,” tandasnya.

Olehnya itu dia mengimbau agar seluruh kader melakukan komunikasi yang sopan dan santun dalam menyikapi persoalan internal Golkar. “Kemudian kedepankan komunikasi yang santun dan arif didasarkan pada kearifan lokal budaya orang Maluku. Dengan demikian kader-kader Golkar di Maluku akan mampu memberikan situasi kondusif dalam konteks perpolitikan di Maluku,” kuncinya.(TAB)

Most Popular

To Top