Jaksa pun Membela Diri – Ambon Ekspres
Trending

Jaksa pun Membela Diri

Soal Kasus MV Hai Fa

AMBON, AE— Lemahnya tuntutan jaksa penuntut umum dalam sidang kasus MV Hai Fa, disebabkan lemahnya Undang-undang dalam menjerat pelaku kejahatan. Tuntutan jaksa berupa denda Rp200 juta, juga tidak berseberangan dengan UU.

Hal ini terungkap dalam jumpa pers yang dilakukan Kejati Maluku, kemarin, menyikapi respon Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti. Hadir dalam jumpa pers itu, Kepala Kejati Maluku, Chuck Suryosumpeno, Asisten Tindak Pidana Umum, Hulman Napitupulu, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon, Herlie Robert Ilat, dan tim JPU yang terlibat sidang kasus MV Hai Fa, Michael Gaspers dan Grace Siahaya. Mereka juga menghadirkan pakar hukum administrasi negara Universitas Pattimura Ambon, Prof Salmon Nirahua.

Tuntutan denda oleh JPU, dinilai menteri terlalu ringan. Tidak hanya kecewa, Menteri Susi bahkan sempat mengucurkan air mata ketika mengetahui JPU menuntut nahkoda kapal MV Hai Fa, Zhu Nian Le membayar denda Rp 200 juta.

Dalam paparannya, JPU mengatakan tuntutan yang dibuat didasarkan pada fakta persidangan. Dalam gugatan, MV Hai Fa dituduh tidak menyalakan alat Vessel Transmites Sistem (VMS), kapal ini juga telah menangkap Hiu Martil yang dilarang, dan tidak memiliki Surat Laik Operasi.

Dalam persidangan terungkap, MV Hai Fa, memiliki dokumen Surat Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). SIKPI itu, dikeluarkan oleh pihak Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia. Selain itu, MV Hai Fa juga telah memiliki Surat Perijinan Berlayar (SPB) yang diterbitkan oleh sabandar. Walaupun tidak memiliki Surat Layak Operasi (SLO), kata JPU, namun kapal MV Hai Fa telah memiliki SLB. Sehingga, SLO tidak diperlukan lagi.
Pelanggaran yang ditemukan dalam fakta sidang, kata JPU, ada dua. Pertama, alat Vessel Transmiter Sistem (VMS)

Kapal, mati. Kedua, MV Hai Fa ditemukan mengangkut ikan hiu jenis martil yang tergolong spesies ikan yang dilindungi oleh dunia.

Menurut jaksa, pelanggaran pertama, tidak dapat diberikan sanksi pidana, karena VMS kapal ada, namun mati. Sehingga, pelanggaran itu hanya mendapatkan sanksi berupa teguran. Sementara untuk pelanggaran kedua, yaitu muatan ikan hiu, hanya dapat dituntut dengan hukuman maksimal denda Rp 250 juta. Mengacu pada fakta hukum, pelanggaran yang dilakukan oleh MV Hai Fa, merupakan pelanggaran administrasi.

Pakar hukum administrasi, Salmon Nirahua mengatakan, keinginan menteri Susi yang ingin menenggelamkan kapal jika melakukan illegal Fishing memang sudah betul. Namun, pemerintah perlu mengkaji UU Nomor 45 tahun 2009. Karena, tuntutan JPU sudah dibuat berdasarkan UU itu. Sebab, tuntutan dibuat berdasarkan fakta hukum yang ditemukan selama persidangan.

“Mau ditenggelamkan, sementara kapal MV Hai Fa memiliki SIKPI. SIKPI ini diterbitkan oleh KKP dan masih berlaku hingga Februari 2015 lalu. Tetapi, kapal ini ditangkap pada Desember 2014. Sehingga, kapal mempunyai ijin angkut ikan di wilayah perairan Indonesia,” jelasnya.

Nirahua menjelaskan, pasal 100 jo pasal 7 ayat 2 huruf M Undang Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, sebagaimana tuntutan JPU, telah memenuhi asas. Karena, hanya ditemukan pelanggaran mengangkut Hiu. Sehingga, dikenakan sanksi administratif berupa denda.

“Karena melakukan pelanggaran, mengangkut ikan Hiu, maka dikenakan sanksi administratif. Dalam UU yang mengatur larangan angkut ikan Hiu, tidak dikenakan pidana. Melainkan sanksi administratif. Selain itu, kapal punya SIKPI. Jadi keberadaannya sah di perairan Indonesia,” tandas pria yang biasa disapa Pak Mon ini.

Lebih lanjut Nirahua mengatakan, kasus ini seharusnya dijadikan contoh bagi pemerintah untuk bagaimana mengambil langkah yang tepat. Contohnya, pencabutan ijin seluruh armada kapal asing yang menangkap maupun mengangkut ikan di perairan Indonesia. Dengan begitu, akan dikenakan sanksi tegas.

Menurut Nirahua, jalan terbaik adalah pemerintah merevisi Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009, karena jika tidak, KKP tidak dapat merampas atau menenggelamkan kapal milik orang lain. “Dengan UU yang kuat, maka jaksa mempunyai wewenang yang kuat pula. Karena jaksa bekerja berdasarkan hukum pada UU, “pungkasnya.

Mendengar penjelasan tersebut, Kejati Maluku, Chuck Suryosumpeno sangat mengapresiasi berbagai masukan yang diterima pihaknya. “Jaksa kami perlu dibekali dengan UU yang kuat. Karena tindakan yang dilakukan berdasarkan tuntutan JPU, saya rasa telah memenuhi UU. Jika ingin sanksi yang tegas, maka jaksa perlu dilengkapi dengan UU yang tegas juga. dengan begitu, jaksa akan bekerja sesuai UU,” singkatnya. (AFI)

Most Popular

To Top