Mantan Napi, Pimpin SKPD – Ambon Ekspres
Trending

Mantan Napi, Pimpin SKPD

AMBON, AE— Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur Abdullah Vanath kembali membuat kebijakan yang kontroversial. Dia kembali mengangkat mantan narapidana kasus korupsi proyek percetakan sawah, Teddy Sibolamo menjadi pimpinan pada salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di sana.

“Ini karena kepentingan politik saja, sehingga mengangkat pejabat tanpa mempertimbangkan status mereka sebagai mantan narapidana,” ungkap tokoh pemuda kabupaten SBT, M Jafar Tukwain, Kamis (26/3).

Teddy Sibolamo yang merupakan mantan Kepala dinas Pertanian kabupaten SBT ini dijerat terkait kasus korupsi anggaran percetakan sawah yang bersumber APBN tahun 2008 senilai Rp 3 milyar lebih.

Sebelumnya Sibolamo divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Masohi. Dia kemudian mencari upaya hukum dengan mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Namun, keinginannya untuk bebas dari jeratan hukum, tidak terwujud, Mahkamah Agung melalui putusan nomor 1234 K/Pidsus/2012 tanggal 13 Juli 2012, menggajar Sibolamo dengan hukuman satu tahun penjara, denda Rp50 juta dan dia diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp11juta.

Setelah vonis bersalah dari pengadilan Negeri Masohi dan kasus ini masih bergulir di Mahkamah Agung, dia dipindahkan dari dinas Pertanian ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat dengan posisi sebagai orang nomor satu di instansi tersebut.

Namun setelah MA mengeluarkan putusan tentang vonis atas kasus ini, Teddy Sibalamo pun dieksekusi di Bula  kabupaten SBT oleh tim eksekutor kejaksaan negeri Masohi pada tahun 2013, guna menjalani hukumannya di penjara.

Setelah keluar dari penjara, bukan sanksi yang diberikan oleh bupati setempat, dia malah diangkat menjadi kepala Badan Ketahanan Pangan. Dia diangkat saat bupati Abdullah Vanath melakukan perombakan birokrasi,  Selasa (24/3)  pada sejumlah SKPD di sana.

“Kita berharap, pak gubernur tegas dalam menunjukkan wewenangnya, jangan biarkan SKPD dipimpin oleh mantan koruptor,” ujar Tukwain.

Keberadaan Teddy Sibolamo memperpanjang daftar pejabat di kabupaten SBT yang tersangkut kasus korupsi. Namun, mereka masih diberikan kepercayaan dengan menduduki jabatan penting untuk mengelola birokrasi dan pembangunan di sana.

Seperti diketahui, sebelumnya mantan kepala dinas pendidikan Hasan Suwakul yang dijerat kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) 2008, dia malah diangkat kembali menjadi Kepala Dinas Pariwisata.

Setelah itu, pengganti Hasan Suwakul di Dinas Pendidikan, Ahmat Rumaratu yang juga diproses hukum terkait kasus DAK tahun 2008. Namun, hingga saat ini, dia masih dipertahankan oleh Abdullah Vanath pada jabatan tersebut.

“Mengangkat mantan narapidana sangat disayangkan, karena bagimana mungkin mantan narapidana masih diberi ruang untuk menempati posisi strategis di birokrasi. Ini akan sangat mungkin membuat birokrasi di sana kebhilangan legitimasi sosial,” ungkap pengamat pemerintahan Universitas Pattimura (Unpatti) Mohtar Nepa- Nepa.

Berikutnya, lanjut dia apabila pemerintah daerah setempat tetap mempertahankan mantan napi pada jabatan penting, maka pemerintahan di daerah bertajuk Ita Wotu Nusa itu akan kehilangan wibawa. “Ini sudah bertentang dengan harapan masyarakat tentang pemberantasan korupsi,”tegasnya.

Pengamat Pemerintahan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon Zulfikar Lestaluhu mengatakan, apa yang dilakukan oleh Abdullah Vanath  merupakan bentuk kebijakan yang  tidak sejalan dengan semangat penciptaan birokrasi yang bersih, efektif dan efisien.

“Saya melihat itu hanya dilakukan atas dasar suka dan tidak suka. Kalau profesional, harusnya dilakukan dengan dasar pertimbangan kemampuan, ketrampilan, dan mempertimbangkan moralitas pejabat yang akan diangkat. Kalau mantan napi diangkat, birokrasi bisa  rusak,” kata Lestaluhu. (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!