Ganjalan Baru Pengelolaan Blok Marsela – Ambon Ekspres
Trending

Ganjalan Baru Pengelolaan Blok Marsela

AMBON, AE— Pengetatan pemerintah pusat dalam memberikan Participation Interest atau PI 10 persen bagi daerah penghasil minyak dan gas, disikapi serius sejumlah anggota DPR Maluku. Mereka berharap, pemerintah daerah segera bersikap agar PI pengelolaan Migas Blok Marsela tidak dicaplok daerah lain.

Kementerian Energi Sumberdaya Mineral, dalam rancangan undang-undang baru yang rencananya akan disahkan pekan depan, memasukan syarat daerah pengasil yang berkeinginan mendapat PI atau saham pernyataan 10 persen, yakni modal Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk daerah penghasil harus memiliki modal 100 persen.

Langka ini diambil Kementerian ESDM untuk menghindari mainnya pihak ketiga lewat BUMD. Maluku telah membentuk BUMD Maluku Energi untuk pengelolaan Blok Marsela. Namun perusahaan daerah ini kewalahan dalam modal. Karena itu, sampai kemarin, pempus belum juga memberikan persetujuan PI 10 persen.

‘’PI 10 persen Blok Marsela itu janii mantan Presiden SBY. Presiden  itu lambang negara. Kalau janji di masyarakat, pemerintah selanjutnya harus mengamankan dan merealisasikanya. PI 10 persen sudah final untuk Maluku,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Mudzakir Assagaff dan ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku, Melky Sairdekut kepada Ambon Ekspres, secara terpisah.

Tak hanya itu, politisi PKS melanjutkan, pihaknya juga telah bertemu pimpinan DPR untuk mendesak Kementrian ESDM segera meralisasikan PI 10 persen. ”Itu yang kita tuntut. Pimpinan DPR juga mendesak Kementrian ESDM segera beri PI. Nah, kalau ada kebijakan lain, ada gerakan rakyat jika pempus main-main dengan PI Marsela. Bagi pemerintah agar konsisten dengan janjinya bagi masyarakat,”ingatnya.

Dia berharap, jika ada kebijakan atau regulasi baru, tidak mempengaruhi PI 10 persen bagi blok Marsela. ”UU itu khan tidak berlaku surut. Kalau ada sumber lain, kita sesuai UU. PI 10 persen untuk Maluku sesuai UU. Nah, kalau regulasi dirubah untuk sekarang, tapi bukan untuk sebelumnya,”ingatnya.

Sairdekut melanjutkan, pemerintah daerah tidak lagi mengklaim atau saling ngotot mengelola Migas Marsela. ‘’Toh ada ide atau kebijakan pemerintah pusat seperti itu, provinsi dan Kabupaten MTB dan MBD tidak lagi ngotot atau saling mengklaim pengelolaan Blok Marsela,” harap Sairdekut, kemarin.

Dia berharap, Gubernur Maluku, Said Assagaff, Bupati MTB, Bito Temmar, dan Bupati MBD, Barnabas Orno duduk bersama menyatukan presepsi  untuk bersama ke pemerintah pusat memperjuangkan PI 10 persen pengelolaan Migas Blok Marsela.” Kalau ada kebijakan kementrian ESDM membatasi PI 10 persen bagi daerah penghasil Migas, mesti disikapi serius. Apalagi, katanya PI hanya diberikan kepada daerah yang  BUMD-nya sanggup menyerahkan penyertaan modal 100 persen tanpa ada pihak ketiga atau investor lain,”sebutnya.

Mestinya, harap dia, ada sinergitas antara provinsi dan dua kabupaten itu (MBD dan MTB) bersama ke pusat.

Namun, ingat dia, jika tetap mempersoalkan atau berseteru soal PI 10 persen, pengelolaan Migas Marsela hanya kenangan. ”Apalagi, ada rencana pempus seperti itu,”ingatnya.

Kendati begitu, politisi asal MTB dan MBD itu tak yakin, pempus mengeluarkan kebijakan pembatasan PI 10 persen. Ini lanjut dia, karena pemerintah pusat telah berjanji dan mengakui PI 10 persen milik Maluku. ”Pempus khan sudah menjanjikan (PI 10 persen) kepada kita. Tentu PI itu milik Maluku sebagai daerah penghasil,”tandasnya.

Anggota Komisi A, Amir Rumra mengaku, negosiasi atau perjuangan telah dilakukan pemerintah provinsi dan DPRD Maluku.”Dan telah dijanjikan pempus. Kalau PI ini tidak ada realisasi maka pempus menipu masyarakat Maluku. Masak kita daerah penghasil tidak mendapat apa-apa. Apalagi, janji itu disampaikan ulang-ulang. Jangan sampai pemerintah pusat bermain,”kesalnya.

Dia menduga, rencana atau kebijakan Kementrian ESDM itu karena ada mafia Migas ikut bermain sehingga merugikan Maluku.”Saya menduga ada mafia migas di Kementrian ESDM. Akibatnya, pemerintah pusat ulur waktu. Padahal, PI final bagi Maluku. Saya juga kaget kalau ada pembatasan seperti itu,”terangnya. (JOS)

Most Popular

To Top