Kejagung Usut JPU Hai Fa – Ambon Ekspres
Trending

Kejagung Usut JPU Hai Fa

Jakarta, AE— Jaksa Agung HM Prasetyo memerintahkan tim jaksa untuk mengusut indikasi tuntutan terhadap perkara kapal MV Hai Fa di pengadilan perikanan Ambon. Jaksa menuntut denda Rp 200 juta atau subsider 6 bulan penjara terhadap kapal tersebut.

Hal itu membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, kecewa. Lantaran tuntutan tersebut dinilai ringan, karena  kapal tidak disita dan ditenggelamkan.

Jaksa Agung HM Prasetyo pun bergerak dengan memerintahkan tim jaksa untuk mengusut kasus tersebut. Namun berkaca dari Undang-undang yang digunakan, Prasetyo menilai tuntutan tersebut telah sesuai.

“Kita dapatkan dari penyidik angkatan laut. Di sana (kapal itu) bawa ikan, udang dan hiu martil 15 ton. Mengacu UU no 45 tahun 2009 tentang perikanan. Nahkoda Hai Fa dikenakan 3 tuduhan,” kata Prasetyo di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2015).

Tuduhan yang dikenakan yaitu bahwa kapal tersebut tidak memiliki surat laik operasi, surat persetujuan berlayar dan ada pula kerusakan. Namun jaksa hanya berhasil membuktikan pencurian hiu martil.

“Maksimal tuntuan Rp 250 juta, tapi bagaimanapun juga kami lakukan inspeksi kasus. Tadi malam (Rabu (25/3)) tim telah berangkat dan hari ini (kemarin) sudah di sana,” kata Prasetyo.

Namun Prasetyo masih enggan mengungkapkan adakah temuan awal dari tim jaksa mengenai hal tersebut. Apabila ditemukan adanya pelanggaran, maka Prasetyo akan menindak jaksa-jaksa yang menangani kasus itu. “Kalau ada kesalahan tentu  akan ada penindakan ke jaksa. Yang pasti akan disanksi sesuai aturan yang ada,” pungkas Prasetyo.

Plt Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas) Jasman Pandjaitan menduga ada indikasi jaksa tidak cermat dalam pengkajian berkas. “Saya duga ini ada ketidakcermatan dari jaksa dalam pemberkasan. Apabila dilihat laporan awal seperti itu, makanya saya perintahkan tim untuk ke sana,” kata Jasman di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Jakarta Selatan, Jumat (27/3).

Jasman masih menunggu laporan tim dari lapangan mengenai dugaan ketidakcermatan tersebut. Hanya saja ada indikasi awal mengenai pelanggaran yang kemungkinan dilakukan jaksa.”Jaksa sudah P-21 selang 1 hari ketika berkas hasil penyidikan diberikan. Seharusnya kan diteliti, ada waktu 14 hari,” kata Jasman.

Dari putusan tersebut, kapal Hai Fa tidak dirampas dan ditenggelamkan. Padahal dalam UU Perikanan terdapat pasal yang dapat digunakan oleh jaksa untuk menuntut kapal tersebut lebih tinggi yaitu pasal 92 dan 104 UU Perikanan.

Dalam pasal 92 disebutkan bahwa orang yang dengan sengaja melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan ikan tanpa SIUP di wilayah Indonesia akan dihukum penjara selama 8 tahun dan denda Rp 1,5 miliar. Sementara pasal 104 ayat 2 berbunyi bahwa alat yang dipergunakan dalam tindak pidana perikanan dapat dirampas oleh negara.(dtc)

Most Popular

To Top