Mantulameten: DPD II Cerdas – Ambon Ekspres
Trending

Mantulameten: DPD II Cerdas

AMBON,AE— Partai Golkar Maluku kubu Agung Laksono mengklaim mayoritas pengurus DPD II sudah bergabung dengan mereka. Dalam waktu dekat, akan dilakukan konsolidasi untuk penguatan partai Golkar di daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) ketua DPD Golkar Maluku kubu Agung Laksono, Paulus Mantulameten mengatakan, sikap yang ditunjukan hampir seluruh DPD II tersebut berorientasi pada pembaharuan Golkar.

“Hampir seluruh DPD II mendukung pimpinan Golkar yang baru. Itu bukti mereka cerdas, berpandangan luas dan jauh ke depan. Dan berorientasi pada pembaharuan teristimewa pembaharuan dalam internal Golkar,”kata Mantulameten kepada Ambon Ekspres, Minggu (29/3), sekaligus menanggapi rapat konsolidasi yang dilakukan Golkar Maluku kubu Aburizal Bakrie, Sabtu malam.

Seperti diketahui rapat yang digelar di sekretariat DPD Golkar Maluku tersebut, tak dihadiri hampir seluruh ketua DPD II kabupaten/kota. Mereka yang tampak pada malam itu hanya Ketua DPD Golkar Buru Selatan Zainudin Boy dan Ketua DPD Golkar Maluku Tengah, Saleh Kilian.

Realitas ini lanjut Mantulameten makin memperjelas ego pimpinan Golkar Maluku yang tidak mau kalah dan tidak menerima kekalahan. Pertemuan yang dihadiri langsung Fredy Latumahina dan Asis Samual mewakili DPP versi Munas Bali itu juga dinilai serupa nostalgia.

“Pertemuan itu juga dapat dikatakan sebagai upaya mempertahankan dan melindungi ego dari para pemimpin yang tidak rendah hati dan tak siap turun dari singgasana.

Akhirnya para kader dan pimpinan dibawa telah meninggalkan mantan pimpinan masa lalu dan beralih ke pimpinan yang baru dan penuh dengan masa depan yang lebih baik,” ketusnya.

Dari peserta yang hadir dalam pertemuan itu kata Mantumaleten, nampak jelas bahwa kader-kader Golkar di Maluku lebih cerdas dari para mantan pemimpinnya yang suka bernostalgia. “Dan pertemuan itu bukan tidak mungkin dapat menjadi acara perpisahan antara para mantan pemimpin Golkar Maluku dengan para mantan pengikutnya,” sindirnya.

Mantulameten mengaku, ketidakhadiran ketua-ketua DPD II dinilainya sebagai bentuk pengakuan tersirat terhadap partai Golkar pimpinan Agung Laksono yang telah mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Ia juga yakin, pihak yang kalah perlahan akan ditinggalkan.

“Itu benar. Mereka lupa bahwa manusia ini secara kodrati cenderung berpaling dan memilih pemenang. Dan sudah kodrati juga bahwa yang kalah pelan-pelan tapi pasti akan ditinggalkan. Itu sudah hukum,”paparnya.

Soal ancaman dari kubu Aburizal memecat kader beringin yang telah bergabung dengan Agung. ”Yang kalah harus pahami dan mengerti hukum, supaya tidak perlu main dengan teror dan ancaman bagi kader yang telah beralih ke lain hati,” kata dia.

Untuk memastikan kepengurusan Golkar pimpinan Agung di Maluku, mantan anggota DPRD Maluku ini mengaku, dalam waktu dekat dilakukan konsolidasi dan Musyawarah Daerah dari DPD I dan DPD II.

“Konsolidasi dan persiapan proses pilkada empat kabupaten di Maluku. Kita caretakerkan DPD II yang telah selesai masa bakti atau periode pengabdian.

Kemudian kita laksanakan Musyawarah daerah DPD I Golkar Maluku maupun DPD II. Pelaksanaannya menunggu Petunjuk pelaksana (Juklak) DPP Golkar,” paparnya.

Terkait dengan sekretariat DPD Golkar Maluku yang terletak di jalan Ade Irma Nasution Karang Panjang, dalam waktu dekat pula pihaknya akan bertemu dengan pemerintah Provinsi Maluku untuk menempuh langkah-langkah hukum.

Ketua DPP Golkar sekaligus koordinator wilayah Maluku Hamzah Sangadji menilai ketidakhadiran ketua DPD II, karena telah memahami dengan baik posisi kepengurusan Golkar saat ini. Dimana yang sah adalah kubu Agung Laksono.

“Itu artinya mereka sudah mulai memahami tentang posisi kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono yang telah mendapatkan keputusan Menkum dan HAM,”papar Hamzah via seluler, kemarin.

Hamzah menganggap konsolidasi yang dilakukan pengurus Golkar kubu Aburizal illegal. Kalaupun ada anggapan bahwa keabsahan Golkar masih menunggu keputusan pengadilan karena masih dikuasai hasil Munas Riau, itu salah.

“Kemudian pertemuan itu kan illegal. Dan yang terdaftar di Kemenkum dan HAM kan kepengurusan Golkar versi Munas Ancol atau kubu Agung. Munas Riau itu sudah tidak ada, karena sudah digugurkan oleh Munas Bali dan Ancol,” jelasnya.

Hamzah mengungkapkan, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menyurati partai politik soal persiapan pelaksanaan pilkada serentak 2015. Itu artinya kata dia, yang berhak merekrut dan mencalonkan kepala daerah adalah partai Golkar dibawa kepemimpinan Agung.

“Karena itu, perlu saya tegaskan lagi bahwa yang berhak mendaftarkan calon kepala daerah pada pilkada serentak 15 Desember adalah partai Golkar pimpinan Agung Laksono. Termasuk di Maluku, yakni  Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Kepulauan Aru dan Buru Selatan,” paparnya.

Dikatakan, dalam waktu dekat, pihaknya akan bertemu dengan Muspida Provinsi Maluku untuk menyampaikan SK Menkumham dan rencana konsolidasi Golkar menghadapi pilkada dan pelaksanaan Musda DPD I dan DPD II.

“Dan mempersiapkan konsolidasi dan pilkada sekaligus proses Musda DPD II dan DPD I Golkar Maluku. Kami juga akan mebentuk desk pilkada dan membuka pilkada mungkin minggu awal April terhadap calon kepala daerah,”bebernya.

Langkah strategis selanjutnya yakni penunjukan Plt atau caretaker ketua-ketua DPD II yang telah berakhir masa bakti. Dia memastikan dari 11 DPD II Golkar kabupaten/kota, sebanyak 80 persen ketuanya diangkat kembali jadi caretaker.

“Hanya ada satu dua DPD II yang memang tidak sejalan dan selama ini berpegang pada kubu Aburizal, maka tentu akan digantikan. Tapi pada umumnya hampir 80 persen ketua DPD II akan mendapatkan jabatan plt ketua,” jelas mantan anggota DPR RI dapil Maluku ini.
(TAB)

Most Popular

To Top