Golkar Status Quo? – Ambon Ekspres
Trending

Golkar Status Quo?

Jakarta, AE— Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membuat putusan sela yang isinya memerintahkan Menkum HAM menunda pemberlakuan SK pengesahan DPP kubu Agung Laksono. Ketua Fraksi Golkar DPR Ade Komaruddin menyatakan kepengurusan Golkar kembali ke hasil Munas Riau.

“Alhamdulillah untuk sementara kebenaran itu mulai tampak, dan saya berdoa semoga keputusan akhirnya juga akan dimenangkan kami yang kita anggap sebagai kebenaran,” kata Ade Komaruddin dalam jumpa pers di ruang rapat Fraksi Golkar di lantai 12 Gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/4).

Dalam rangka tindak lanjut keputusan sela PTUN tersebut, Ade menyatakan kepengurusan Golkar yang sah kembali pada hasil Munas Riau. “Partai Golkar yang tercatat terakhir di Kemenkum HAM adalah Partai Golkar di bawah Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham hasil Munas Riau 2009,” tuturnya.

Dengan demikian, kata Ade, secara vertikal yaitu kepengurusan Golkar dari DPP hingga tingkat kecamatan dan desa, begitu juga horizontal adalah kepengurusan di bawah Aburizal Bakrie. Begitu juga kepengurusan di fraksi.
“Maka sesuai dengan hasil pembicaraan saat di mediasi Pak Fadli Zon di ruangan ini, teman-teman yang berpihak kepada kubu Ancol menyatakan saat itu jika ada keputusan sela, maka mereka akan taati,” ujar Ade.

Kuasa hukum Ical, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kepengurusan Golkar yang sah adalah hasil Munas Riau 2009. “Putusannya adalah menunda Surat Keputusan (SK) Menkumham yang mengesahkan mengubah AD ART serta susunan personalia hasil Munas Ancol. Dengan putusan penundaan ini, maka semua kegiatan yang dilakukan atas SK itu tidak boleh lagi dilakukan,” kata Yusril di PTUN Jakarta, Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jaktim, Rabu (1/4).

Yusril mengatakan, sebelum adanya putusan sela ini, kepengurusan Golkar kubu Agung memang sah. Namun putusan sela ini mengubah hal itu. Kepengurusan Golkar yang sah kembali ke kepengurusan hasil Munas Riau 2009, yaitu Ical sebagai ketum dan Idrus Marham sekjennya.

“Hal yang harus diketahui masyakarat, dengan keputusan ini tidak berarti terjadi kevakuman dalam kepengurusan. Karena selama ini Menkumham sudah tegas menyatakan DPP Golkar yang tercatat dan sah secara hukum adalah Munas Riau 2009,” ulas Yusril.

Yusril juga mengingatkan bahwa konsekuensi putusan sela PTUN hari ini mengakibatkan kubu Agung tak bisa melakukan perombakan fraksi. Ade Komaruddin dan Bambang Soesatyo tetap bisa melanjutkan kepemimpinan di Fraksi Golkar.

“Pak Agung Laksono tidak bisa lagi menulis surat kepada pimpinan DPR untuk melakukan pergantian Fraksi Golkar di DPR, di MPR atau di manapun dan tidak bisa melakukan kegiatan administrasi kepartaian lagi. Termasuk pergantian antar waktu, pergantian pengurus di daerah, dan sebagainya,” ujar mantan Menteri Kehakiman ini.

Kubu Agung mengaku sudah mengantisipasi putusan sela PTUN yang menunda pemberlakuan SK Menkum HAM yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol. Mereka pun tak galau. “Sebetulnya keputusan sela tersebut sudah kami antisipasi. Keputusan di pengadilan manapun, PTUN, PN Jakut,” kata Waketum Golkar, kubu Agung, Agus Gumiwang Kartasasmita di Ruang Fraksi Golkar lantai 11, Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (1/3).

Gumiwang mengaku tetap berpikiran positif. Menurutnya, pengurus Golkar kubu Agung tetap sah walau ada penundaan. “Ada nilai positif terhadap DPP Golkar pimpinan Agung Laksono karena dengan keluarnya putusan itu artinya hakim telah menetapkan DPP Golkar pimpinan Agung yang sah walaupun memang ada hal-hal yang berkaitan pelaksanaan dari SK itu harus menunggu karena hakim memerintahkan untuk menunda,” ungkap Ketua Fraksi Golkar kubu Agung ini.

Majelis hakim PTUN yang diketuai Teguh Satya Bhakti memerintahkan Menkum HAM Yasonna Laoly menunda pemberlakuan Surat Keputusan (SK) yang mengesahkan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono. Putusan sela ini dibacakan pada Rabu (1/4).(DTC)

Most Popular

To Top