Berani Muswil, Apras Cs Dipolisikan – Ambon Ekspres
Trending

Berani Muswil, Apras Cs Dipolisikan

AMBON, AE.— Sengketa keabsahan di tubuh PPP akibat dualisme, tidak memadamkan semangat kubu Romahurmuziy menggelar konsolidasi partai. Mereka justeru yakin, seluruh DPD akan hadir pada Musyawarah Wilayah ke-8 DPW PPP Maluku, 20 April mendatang. Ini berpegang pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mensahkan kepengurusan Romi.

“Kita Yakin seluruh DPD PPP kabupaten/kota akan hadir. Kalaupun ada yang ke seberang, kita tetap berbesar hati. Mudah-mudahan mereka mendapatkan keridhoan untuk bergabung,” ujar ketua Steering Commite Muswil PPP Maluku ke-8 Apras Pattisahusiwa kepada wartawan di sekretariat DPW PPP Maluku Lorong Permi, Kamis (2/4).

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) nomor M.HH-07.AH.11.01 28 Oktober 2014, mensahkan kepengurusan PPP pimpinan Romahurmuziy. Sementara pengadilan tata usaha Negara justeru memenangkan kubu Djan Faridz.

“Memang kubu Djan Faridz menang di PTUN. Namun saat ini kubu Romahurmuziy melakukan banding. Keputusan PTUN kan menunda pelaksanaan SK Menkumham. Itu artinya SK tersebut masih tetap sah dan kita menjadikannya sebagai pegangan. Termasuk nantinya ke KPU dalam pelaksanaan Pilkada. Sehingga kami menganggap tidak ada dualisme,” tandasnya.

Mantan anggota DPRD Kota Ambon ini juga menandaskan, PPP Maluku tetap solid sampai sekarang. Jika ada yang terlanjur diberikan sanksi, hanya sebatas pemberhentian dari jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
“PPP Maluku solid. Kalaupun sanksi itu hanya sebatas pemberhentian dari jabatan, bukan terhadap keanggotaan mereka di PPP. Misalnya terhadap ketua dan sekretaris DPD PPP Maluku Tengah yang telah mengikuti Muktamar Surabaya, namun kembeli ikut Jakarta,” katanya.

Menanggapi rencana pelaksaan Muswil itu, sekretaris wilayah PPP Maluku versi Muktamar Jakarta, Sabar Ramelan menegaskan, pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan kubu Romi ke kepolisian. Menurutnya, keputusan PTUN Jakarta secara tegas membatalkan SK Menkumham.

“Kita akan ambil langkah hukum apabila mereka menggunakan atribut PPP. Kita akan kumpulkan bukti penggunaan atribut partai, kemudian melaporkan ke polisi. Ini kita serius. Kita tidak main-main,” tandas Ramelan via seluler, kemarin.

Setidaknya kata dia, ada empat landasan hukum bagi kubu Djan Faridz mengambil langkah hukum atas penggunaan atribut PPP oleh kubu Romi. Pertama, putusan PTUN nomor 217/G/2014/PTUN-Jakarta 25 Februari yang membatalkan SK Menkumham.

Kemudian keputusan Mahkamah Partai nomor 49/PIP/MP-DPP.PPP tanggal 11 Okotober 2014 yang mengakui kepengurusan sah dibawah kepemimpinan Djan Faridz dan Dimiyati dan bersifal final. Selanjutnya, undang-undang nomor 2/2011 tentang perubahan atas UU nomor 2/2008 tentang partai politik dan ADR/ART PPP.

“Dalam keputusan itu dijelaskan bahwa Muktamar Surabaya tidak sah menurut hukum. Jadi mereka tidak punya landasan melaksanakan kegiatan mengatasnamakan partai. Kalau mereka paksakan gelar Muswil, maka kami akan menempuh langkah hukum denan melaporkan ke aparat berwajib atas setiap kegiatan mengatasnamakan atau menggunakan atribut PPP,” paparnya.

Dikatakan, kalaupun kubu Romi melakukan banding terhadap keputusan PTUN, tidak serta merta dimaknai SK Menkumham masih berlaku. “Kalau mereka melakukan banding bersama dengan Menkum HAM silakan saja.

Namun keputusan PTUN Jakarta membatalkan SK Menkumham yang mensahkan susunan kepengurusan PPP kubu Romi itu,” urainya.

Disinggung ajakan dari kubu Romi untuk merapatkan barisan dan mengikuti Muswil, dia menegaskan, tidak mungkin hadir. “Kita tidak akan hadir meskipun diajak untuk ikut. Secara pribadi memang bisa, tetapi kalau atas nama organisasi, itu salah,” kuncinya.
Aklamasi

Dia melanjutkan, Muswil yang akan dilaksanakan bersandar pada hasil Muktamar Surabaya, yakni enam bulan setelah Muktamar, pengurus DPW diwajibkan menggelar Muswil untuk memilih kepengurusan baru. Begitu juga dengan musyawarah daerah (DPD), Cabang (DPC) dan Ranting.

“Muswil ini tentu bertujuan untuk mengkonsolidasikan partai. Terutama kepada kader-kader di daerah agar tetap solid dalam rumah besar umat Islam. Selain itu, Muswil juga akan melahirkan kepengurusan baru,”ungkapnya.

Muswil yang direncanakan berlangsung 20 April ini akan dihadiri langsung ketua umum PPP versi Muktamar Surabaya Romahurmuziy. Sementara itu peserta yang memiliki hak suara berdasarkan AD/ART PPP adalah ketua dan sekretaris DPD. “Saat ini, kita mulai memperiapkan materi dan mengadakan rapat internal sebagai rangkaian persiapan jelang Muswil mendatang yang akan dihadiri langsung pak Romahurmuziy,”paparnya.

Soal figur yang akan bertarung merebut ketua DPW PPP Maluku, Apras mengatakan, semua kader punya kesempatan. Hanya saja lanjutnya, harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam AD/ART. “Kami membuka ruang sebesar-besarnya kepada semua kader PPP. Asalkan memenuhi ketentuan AD/ART, yakni pernah menjadi pengurus DPW dan DPD se Maluku,”jelasnya.

Dalam beberapa kali rapat yang dilakukan dengan DPD, banyak usulan yang mucul agar Muswil diusahakan berlangsung secara aklamasi. Figur yang berpeluang maju selain Syarif Hadler, yakni Arif Hentihu, Apras Pattisahusiwa dan dari unsur DPD.

Namun, tambah Apras, Hadler yang terpiih menjadi ketua DPW PPP Maluku dan anggota DPRD Maluku dua periode itu, masih berpeluang. “Memang ada keinginan agar pemilihan ketua berlangsung secara aklamasi. Olehnya itu, kita tetap mengutamakan musyawarah dulu. Kalau tidak bisa, baru kita menempuh voting atau melalui mekanisme pemilihan,”katanya.

Komposisi pelaksana Muswil 8 DPW PPP Maluku yang terbentuk terdiri dari ketua panitia Haris Hatuwe, Sekretaris Reza Bahawerez, ketua steering commite Apras Pattisahusiwa dan sekretaris stering commite H M Arif Hentihu. Renacananya pembukaan Muswil di Islamic Centre dan sidang-sidang dilanjutkan di hotel Amaris.

(TAB)

Most Popular

To Top