Masalah Besar di Lumbung Emas – Ambon Ekspres
Trending

Masalah Besar di Lumbung Emas

AMBON, AE.-Areal Penambangan Gunung Botak illegal, Kabupaten Buru belum sepi dari masalah. Selain lingkungan, keamanan, status kepemilikan lahan justeru menjadi masalah serius. Pemerintah Kabupaten Buru dinilai membiarkan masalah di Gunung Botak berkembang, karena itu sejumlah tokoh adat menemui Gubernur Said Assagaff.

Juru bicara masyarakat adat, Roswel Nurlatu kepada wartawan, Kamis (2/4) menuturkan ada tiga marga yang saling menklaim kepemilikan lahan, Nurlatu, Wael, dan Baman atau Besan. Upaya menyelesaikan masalah ini sudah diajukan pihak masyarakat adat ke pemerintah.

“Sudah tiga kali kami menyurati pemerintah kabupaten tapi mereka tidak merespon. Mereka terkesan membiarkan masalah itu berkembang disana,” kata Roswel. Masalah yang sama disampaikan juga ke DPRD Buru. “DPRD merespon aspirasi kami,” tambah dia.

Tiga marga ini dipertemukan DPRD, namun tidak juga menyelesaikan masalah. Kata Sea Tasidjawa juru bicara lainnya, mereka berencana menempuh jalur sumpah Adat. Bagi tokoh adat, sumpah adat menjadi solusi terakhir untuk menyelesaikan sengketa lahan. “Mau tak mau, sumpah adat mesti diterima semua pihak,” kata Sea.

Ijin Penambangan Rakyat, kata Sea, penting, tapi terpenting, adalah penyelesaian sengketa kepemilikan lahan. “Percuma kalau kepemilikan lahan tak diselesaikan, tapi IPR-nya sudah ada. Sampai sekarang tiga marga ini tetap mengelola lahan tanpa ada masalah,” kata Sea.

Masalah-masalah ini kemudian diadukan ke Gubernur. Kamis, (2/4) perwakilan masyarakat adat sudah menemui Gubernur. Selain Gubernur, mereka juga bertemu Danrem 151 Binaya Kolonel Infatri Hartanto Nugrogo. “Gubernur sangat merespon aspirasi kami. Pertemuan tak lama, tapi bagi kami sudah memenuhi keinginan kami,” ungkap juru bicara masyarakat adat Roswel Nurlatu, Kamis (2/4).

Kedatangan mereka ke Ambon untuk membicarakan upaya pengosongan lahan yang sudah direncanakan pemerintah. Mereka mengaku mendukung upaya itu, namun perlu ada solusi. “Gubernur bicara soal limbah yang merusak. Kami juga mendukung masalah ini, bahwa penggunaan bahan kimia merusak,” kata Roswel.

Gubernur, kata Roswel, lebih awal akan melakukan penertiban. Penertiban dilakukan mulai dari pemasok bahan kimia, sampai pada penertiban penggunaan tromol, dan dompeng di Gunung Botak. Ini dilakukan untuk menghindari pengrusakan lingkungan lebih lanjut.

Terkait investasi di Gunung Botak, masyarakat adat belum mau menerima, sepanjang pemerintah tidak menawarkan konsep jelas dalam pengelolaannya. “Kami ingin lahan ini tetap dikelola rakyat, agar rakyat langsung menerima kesejahteraan,” kata dia.

Roswel mengatakan, kasus Papua dan Papua Barat, NTB dan sejumlah lokasi tambang lainnya, menunjukan masyarakat sekitar pertambangan sedikit sekali menerima manfaat ekonominya. “Ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa masyarakat dimana lokasi tambang berada, selalu jauh lebih miskin. Kita tak ingin ini terjadi di Buru, karena itu sepanjang pemerintah tidak menawarkan konsep jelas, kami belum mau melepasnya,” kata dia.

Hal senada juga disampaikan pemilik lahan, Robot Nurlatu. Dia tidak menolak masuknya investasi ke Gunung Botak, sepanjang itu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat setempat. Hanya saja selama ini, pemerintah tidak pernah membicarakan masalah investasi di Gunung Botak dengannya sebagai pemilik lahan.

Setelah bertemu gubernur, para tetua adat sekaligus pemilik Gunung Botak bertemu dengan Danrem 151 Binaya.

Dalam pertemuan itu, Danrem berjanji akan membersihkan pungutan liar di sekitar areal penambangan, dan terus memperkuat keamanan disana. “Danrem sampaikan sudah ada 24 anak buahnya yang diperiksa terkait dengan persoalan di Gunung Botak,” tutup Roswel. (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!