Apras: Itu Gertak Kosong – Ambon Ekspres
Trending

Apras: Itu Gertak Kosong

Soal Ancaman Manan Cs

AMBON,AE— Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Maluku Apras Pattisahusiwa menegaskan, ancaman Manan Latuconsina Cs hanya gertak kosong. PPP yang sah adalah dibawa kepemimpinan Romahurmuziy dan Ainur Roffik.

“Itu gertak kosong saja. Mereka mengancam atas dasar apa? PPP yang sah kan yang diakui oleh pemerintah, dalam hal ini Kementrian Hukum dan Azasi Manusia,” ujar Apras kepada Ambon Ekspres via seluler, Minggu (5/4), sekaligus menanggapi ancaman langkah hukum yang akan ditempuh PPP kubu Djan Faridz bila Muswil tetap dilaksanakan.

Sebelumnya di Ambon Ekspres, Sabtu (4/4), sekretaris wilayah PPP Maluku versi Muktamar Jakarta, Sabar Ramelan menegaskan, pihaknya akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan kubu Romi ke kepolisian.

Menurut dia, keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta nomor 217/G/2014/PTUN 25 Februari telah membatalkan SK Menkumham.

“Kita akan ambil langkah hukum apabila mereka menggunakan atribut PPP. Kita akan kumpulkan bukti penggunaan atribut partai, kemudian melaporkan ke polisi. Ini kita serius. Kita tidak main-main,”tandas Ramelan.

Apras melanjutkan, sangat sulit bagi kubu Djan Faridz atau Manan Latuconsina Cs di Maluku untuk melumpuhkan kegiatan PPP versi Muktamar Surabaya. Bahkan kata dia, kubu Manan bisa terima getahnya jika terus melawan.

“Kalau diibaratkan PPP ini satu pohon besar, maka jangan tebang dengan kapak yang tumpul. Sebab sangat sulit untuk terpotong. Bahkan sampai tangan-tangan lelah dan luka,” mantan anggota DPRD Kota Ambon ini bermetafora.
Dikatakan, pihaknya tetap melakukan kegiatan kepartaian, terutama Muswil dan Pilkada serentak 2015. SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Nomor M.HH-77.AH.11.01 tahun 2014 tentang susunan personalia DPP PPP versi Muktamar Surabaya tetap menjadi pegangan.
SK Menkumham tetap berlaku meski PTUN Jakarta mengabulkan gugatan mantan ketua umum PPP Suryadarma Ali yang berada di kubu Djan Faridz dan membatalkan SK Menkumhan. Karena Menkumham masih melakukan banding. ”Itu artinya secara hukum, SK Menkumham masih berlaku. Kan ada upaya banding terhadap keputusan PTUN Jakarta,” ungkap ketua Sterring Commite Musyawarah Wilayah PPP Maluku ke-8 ini.
Apras menyayangkan sikap Manan Cs yang melakukan ancaman tanpa dasar aturan yang jelas. Harusnya sesama kader PPP, kata dia, bisa diselesaikan dengan baik bila terdapat kesapahaman.
“Masyarakat akan menilai, siapa atau pihak mana yang justru salah. Kami memastikan 11 DPD akan hadir di Muswil itu karena mereka itu kepengurusan sah yang di SK-kan oleh DPW versi Syarif Hadler dan Arif Hentihu,”tandas dia.
Soal langkah antisipasi terhadap ancaman kubu Manan Cs, politisi yang kini menjabat Direktur PD Panca Karya ini mengaku, belum dibicarakan. ”Kami tidak dalam posisi melakukan hal serupa. Dan memang belum kami bicarakan soal itu. Kami yakin Muswil akan terlaksana sesuai rencana,” katanya.
Bahkan lanjut dia, pihaknya tetap membuka diri kepada Manan Cs untuk bergabung dan mengambil bagian dalam Muswil yang akan dilaksanakan 20 April ini.”Pak Manan atau pak Sabar bisa mencalonkan diri sebagai ketua wailayah PPP Maluku. Kami terbuka,”kuncinya.
(TAB)

Most Popular

To Top