Panwaslu 4 Kabupaten Belum Dilantik – Ambon Ekspres
Trending

Panwaslu 4 Kabupaten Belum Dilantik

Badan Pengawasan Pemilu Provinsi Maluku akan melantik Panwaslu kabupaten Seram Bagian Timur, Aru, Maluku Barat Daya dan Buru Selatan dalam bulan ini. Ini dilakukan setelah ada instruksi dari Bawaslu RI.

Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Fadli Silawane kepada Ambon Ekspres via seluler, Minggu (5/4) mengatakan, saat ini rekrutmen panwaslu sudah memasuki tahap fit and proper test untuk kabupaten SBT dan Aru. Sementara MBD dan Bursel masih mengikuti seleksi.

“Bawaslu RI telah menginstruksikan agar Panwaslu dilantik pada bulan April. Proses saat ini kan sedang menuju fit dan proper test atau uji kelayakan dan kepatutan bagi Panwaslu SBT dan Aru. Ini merupakan bagian dari persiapan internal Bawaslu,” ujar Silawane.

Bawaslu Maluku telah mengantongi 6 nama calon anggota Panwaslu SBT yang akan mengikuti uji kelayakan dan kepatutan, yakni Muhammad Saleh Tianotak, Irmawaty Derlen, Ismail Kilwalaga, Muhammad Basri Keliwawa, Kapitan Kelibai, dan Muhammad Kasim Rumakey.

Sedangkan untuk Aru, calon anggota panwaslu yang lolos tes wawancara yakni Demianus Labok, Yordan Boro Bahy, Nootje P. Tomasila, Mokzeng Sinamur, Octovianus Kesaulya dan Baco Djabumona.

“Saat ini, kita sedang melakukan tahapan seleksi anggota Panwaslu kabupaten Bursel dan MBD. Tahap tertulis sudah dan minggu depan akan dilanjutkan dengan tes wawancara,” katanya.

Dia mengungkapkan, untuk Panwaslu MBD sebanyak 9 orang yang mendaftar dan mengikuti tahapan seleksi administrasi. Sesuai dengan schedule Tim Seleksi, minggu depan akan diumumkan hasil tes administrasi.

Setelah pelantikan, lanjut Silawane, Panwaslu empat kabupaten yang akan mengawasi penyelenggaraan Pilkada di kabupaten masing-masing ini, mengikuti kegiatan penguatan kapasitas dari Bawaslu Maluku. “Bawaslu akan memberikan penguatan kepada mereka Tujuannya agar mereka lebih paham tentang undang-undang Pilkada dan regulasi lainnya,” paparnya.

Selain instruksi Bawaslu RI, percepatan pelantikan ini juga sebagai uapaya pengawasan terhadap tahapan Pilkada serentak yang dimulai pada Juli 2015. Sebagai lembaga pengawasan, baik Bawaslu maupun Panwaslu dalam melaksanakan tugasnya berpatokan pada jadwal dan tahapan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum RI dan KPUD.

“Kami sudah berkoordinasi dengan KPU provinsi soal tahapan dan jadwal Pilkada. Dalam rancangan Peraturan KPU (PKPU), tahapan dimulau Juli, yakni persiapan dan pelaksanaan Pilkada serentak,” ungkap dosen politik dan pemerintahan Universitas Pattimura ini.

Secara eksternal lanjut dia, Bawaslu Maluku telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan DPRD SBT, Aru, MBD dan Bursel soal kesiapan berpartisipasi dalam Pilkada. Dalam waktu dekat, Bawaslu juga akan mensosialisasikan peraturan terkait pengawasan partisipatif yang pelaksanaannya melibatkan pemda dan stakeholder lainnya.

“Hasil koordinasi, Pemda empat kabupaten siap memberikan dukungan kepada Bawaslu dan Panwaslu dalam penyelenggaraan Pilkada. Terutama soal anggaran dan fasilitas sekretariat, karena diamanatkan dalam UU Pilkada dan Pemda,” jelasnya.

Setelah dilantik kata dia, Panwaslu segera membentuk lembaga penyelengara adhock, yakni Panwascam dan Panitia Pengawas lapangan untuk melakukan pengawasan.”Kita akan instruksikan agar setelah dilantik, mereka segera membentuk Panwascam dan PPL,” tandasnya.
Belum di PAW
Sementara itu, hingga saat ini Bawaslu RI belum menentukan siapa pengganti mantan komisioner Bawaslu Maluku, Lusi Peilouw. Lusi dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena dinilai melanggar UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 11 huruf (i).

Terkait hal ini Silwane menyatakan, Bawaslu RI telah melakukan verifikasi ulang terhadap 3 nama yanki, Daniel Nirahua, Saswati Matakena dan Abdullah Ely yang masuk daftar tunggu saat seleksi Bawaslu Maluku. Namun, dia tak memastikan kapan Pergantian Antar Waktu (PAW) dilakukan.

“PAW itu kewenangan Bawaslu dan kami tidak bisa memastikan kapan dilakukan. Kami tidak merasa terganggu terutama dalam mempersiapkan Pilkada tanpa satu komisioner. Langkah-langkah strategis telah kita lakukan. Tetapi nanti kita tetap konsultasi dengan Bawaslu RI,” kata dia.

Ditanya soal pengambilan keputusan apakah tidak sah jika hanya dilakukan oleh dua komisioner, dia mengaku akan berkoordinasi dengan Bawaslu RI.”Bawaslu akan berkoordinasi dengan Bawaslu RI soal pengambilan keputusan. Juga terkait dengan dinamika saat ini terjadi,”akunya.(TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!