Proyek Speedboat DKP Aru Bermasalah – Ambon Ekspres
Trending

Proyek Speedboat DKP Aru Bermasalah

AMBON, AE— Pengadaan speed boat di Dinas Kelautan dan Perikanan hingga memasuki tahun kedua dari perencanaan tuntasnya proyek di tahun 2013, belum bisa dimanfaatkan. Padahal kapal untuk program pengawasan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, anggarannya sudah dicairkan 30 persen dari nilai kontrak atau Rp1 miliar lebih.

Pengadaan speed boat yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) itu, untuk membantu petugas DKP  kabupaten Aru dalam melakukan pengawasan. Gagal pada tahun 2013, proyek ini kembali diprogramkan pada tahun 2014. Namun kembali gagal, kemudian diprogramkan pada tahun 2015.

“Proyek yang dimaksudkan adalah pengadaan Speed Pengawasan DKP Aru yang bernilai kurang lebih Rp 1 Miliar, bersumber dari DAK 2013 Kabupaten Aru. Jumlah dana 30 persen dari nilai kontrak telah dicairkan pada tahun 2013 saat selesai pembuatan kontrak,” ungkap sumber koran ini, kemarin.

Sumber yang enggan namanya ditulis ini menyebut, kepala DKP Aru, J. Gutanjala sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bos CV. Multi Karunia Vence Hendrik Soenaryo sebagai rekanan yang mengerjakan proyek tersebut, harus bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 04 tahun 2014 tentang pengadaan barang dan jasa seharusnya kontrak dengan CV. Multi Karunia telah usai dan pihak rekanan itu juga harus membayar kerugian negara akibat gagalnya pelaksanaan proyek tersebut.

“Bahkan, perusahaan itu harus di black list. Kenapa itu tidak dilakukan? Karena terendus kabar kalau bos CV. Multi Karunia merupakan teman baik Kadis yang selalu mengerjakan sejumlah proyek di DKP Aru,” beber sumber.

Aparat penegak hukum pada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku dan Polda Maluku pun diminta segera bertindak, memanggil dan memeriksa Kepala DKP kepulauan Aru J. Gutanjala dan bos Multi Karunia. “Jaksa atau pun polisi sudah seharusnya mengambil tindakan-tindakan nyata sehingga korupsi di kabupaten Aru ini bisa ditangani secara hukum. Kita ingin Aru menjadi kabupaten yang bersih dari korupsi, demi menciptakan masyarakat Aru yang sejahetera,” harapnya.

Direktur Multi Karunia, Vence Hendrik Soenaryo yang dikonfirmasi Ambon Ekspres tidak menampik kalau proyek ini ditanganinya. Bahkan dia mengaku, anggaran sudah cair 30 persen dari nilai kontrak. “Tapi keterlambatan itu, salah satunya disebabkan ada kesalahan dari distributor untuk pemesanan mesin. Kita pesan 200 PK 2 buah, dan 115 dua buah, namun yang datang semuanya 115 PK, makanya kami kembalikan,” ungkap dia.

Menurut dia, untuk pemesanan kembali, jika barangnya ada di Indonesia, bisa langsung ditukarkan dan dikirim kembali. “Namun kalau barangnya tidak ada, distributor terpaksa harus pesan dulu dari Jepang, dan itu memakan waktu tiga bulan,” kata Vence. Hitung-hitungan Ambon Ekspres, kalau dibutuhkan tiga bulan, maka tidak perlu menunggu dua tahun untuk menyelesaikan kapal tersebut.

Disinggung soal lamanya pengadaan, dia tidak bisa menjawab. Alasannya, ada permintaan DKP diluar kontrak, untuk menambah relling-relling kapal sebagai tempat pemantau. “Ini penting untuk peningkatan keselamatan,” kata dia.

Dia mengaku penambahan ini tidak ada kontrak, dan tak ada pembayaraan dari pemerintah kepadanya.
Hanya saja dia mengaku, akan membayar denda sesuai dengan aturan, karena keterlambatan dalam penyediaan kapal tersebut. “Dendanya bayar per hari. Nanti kalau kapalnya sudah diserahkan ke pemerintah, dananya cair ke saya, baru tinggal dipotong oleh pemerintah terkait dendanya,” kata dia.

Kapal itu ada di Kepulauan Aru, dan sudah tuntas penyelesaiannya. Namun, dia mengaku belum diserahkan ke pemerintah. Sampai saat ini kapal tersebut belum juga bisa dimanfaatkan oleh pemerintah. (MAN)

Most Popular

To Top