Jaksa SP3 Kasus Raflex Puttileihalat – Ambon Ekspres
Metro Manise

Jaksa SP3 Kasus Raflex Puttileihalat

Palapia : Sesuai Petunjuk Penetapan PN Ambon

AMBON, AE— Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon mengeluarkan surat usulan untuk menghentikan penyidikan kasus kecelakaan maut yang melibatkan Raflex Nugraha Puttileihalat. Usulan itu disampaikan bersamaan dengan pengembalian berkas pemeriksaan (P19) kasus itu dari jaksa kepada penyidik kepolisian. Demikian disampaikan Kasubag Humas Polres Ambon, Iptu Meity Jacobus kepada wartawan, kemarin.

Dikatakan, proses penyedikan dilakukan pihaknya sesuai prosedur. Sebelumnya penyidik telah menyertakan surat kesepakatan damai antara keluarga tersangka dengan keluarga korban. Ini sudah sesuai dengan UU Nomor 11 tahun 2012 pasal 6, 7 dan 8. ‘’Itu wajib dilakukan dalam proses penyusunan Berita Acara Perkara (BAP) anak dibawah umur yang tersandung hukum,” ungkap dia.

Meity menjelaskan, dalam proses damai itu tanpa ada ganti rugi. Atas dasar itulah, pihak kejaksaan memberikan petunjuk yang isinya SP3 melalui surat No : B-354/5.1.10/Ep.1/03/2015 yang ditandatangni Kepala Kejari Ambon, Hierly Robert Ilat. ‘’Untuk itu, kasus ini akan dihentikan proses penyidikannya,” tutur dia.

Dikatakan, surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang diberikan pihak kejaksaan pekan lalu baru diterima setelah di disposisikan oleh pimpinan Polres Ambon. ‘’Kami sementara merampungkan petunjuk jaksa. Setelah itu akan segera dilimpahkan kembali ke Kejari Ambon,” tuturnya.

Sementara itu, Kasipenkum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Palapia saat dikonfirmasi mengenai SP3 yang diterbitkan oleh JPU mengatakan, berkas yang dikembalikan JPU kepada penyidik beserta dokumen SP3 sesuai dengan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Ambon. Yang mana, berdasarkan surat penetapan dengan nomor 03/PN.Diversi-Anak/2015-PN Ambon tertanggal 4 Maret 2015, sudah jelas.

Menurut Palapia, SP3 itu dibuat berdasarkan penetapan PN Ambon. Ada poin-poin penting yang harus dilakukan. Diantaranya, PN mengabulkan permohonan penyidik. Kedua, PN memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi dan poin ketiga, PN memerintahkan penyidik untuk menerbitkan SP3. “Jadi, JPU yang meneliti berkas Raflex Puttileihalat, sudah menjalankan penetapan dari majelis hakim. Yang mana, ada kesepakatan diversi untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan,“ beber Palapia.

Palapia mengatakan, diversi merupakan pengalihan penyelesaian peradilan anak dari proses peradilan pidana ke luar proses peradilan.

Yang intinya, diversi merupakan kesepakan antara pihak tersangka maupun korban untuk berdamai atau menyelesaikan suatu masalah.

Selain itu, dari BAP tersangka terlampir surat pernyataan kesepakatan diversi antara tersangka dengan pihak korban. “Setiap peradilan anak, wajib mengutamakan pendekatan keadilan restorative atau melaksanakan diversi. Karena hal itu, tercantum dalam pasal 1 angka 7 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam BAP tersangka sudah ada kesepakatan diversi. Jadi berdasarkan penetapan PN Ambon itulah, jaksa melakukan tugasnya sesuai undang-undang,“ tandasnya.
(ERM/AFI)

Most Popular

To Top