Kubu ARB dan Djan Faridz Ngotot Ikut Pilkada – Ambon Ekspres
Trending

Kubu ARB dan Djan Faridz Ngotot Ikut Pilkada

Pakar HTN: SK Menkumham Tetap Berlaku

AMBON,AE— Meski tak mengantongi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan PPP kubu Djan Faridz menegaskan, akan mengikuti Pilkada. Sementara pakar hukum tata negara menilai, SK Menkumham tentang keabsahan kedua kubu lainnya tetap berlaku hingga ada putusan pengadilan yang inkrah atau berkekuatan hukum tetap.

Sekretaris Wilayah PPP Maluku kubu Djan Faridz, Sabar Ramelan mengatakan, pihaknya akan menggelar Rakorda 14 April untuk membahas kesiapan Pilkada. Menurut dia, putusan akhir Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta telah membatalkan SK Menkumham nomor M.HH-07.AH.11.01. tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

“Olehnya itu tetap akan mengikuti Rakorda Pilkada tanggal 14 April ini. Dan kita sangat yakin berdasarkan putusan PTUN Jakarta, maka KPU akan memerintahkan yang punya hak untuk mengikuti Pilkada serentak 2015,” ujar Ramelan kepada Ambon Ekspres, Selasa (7/4) sekaligus menanggapi pernyataan ketua KPU Maluku Musa Toekan bahwa tetap berpatokan pada SK Menkumham soal keabsahan partai politik.

Sebelumnya di Koran ini, kemarin, Toekan kembali menegaskan, pihaknya hanya akan memproses calon kepala daerah yang direkomendasikan DPP PPP dan DPP Partai Golkar yang sah. Apabila salah satu dari kedua kubu bertikai mendapatkan pengesahan dari Menkumham dan telah mendaftar, maka tidak ada celah bagi lainnya untuk mendaftarkan Calkada. Namun, KPUD Maluku masih menunggu instruksi dari KPU RI soal DPP PPP dan Golkar kubu siapa yang sah.

Ramelan melanjutkan, ada dua poin putusan akhir PTUN Jakarta nomor 217/G/2014/PTUN-Jkt 25 Februari 2015 yang menjadi rujukan kubu Djan Faridz. Pertama dalam eksepsi, menyatakan eksepsi tergugat (Menkumham) dan para tergugat intervensi (kubu Romahurmuziy)tidak diterima (niet onvantkelijik verrlaard) untuk seluruhnya.

Kedua, dalam pokok sengketa, butir satu menyatakan, mengabulkan gugatan para pengguggat untuk seluruhnya. Butir dua, menyatakan batal surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-07.AH.11.01 28 Oktober 2014 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

Sedangkan butir tiga, mewajibkan tergugat untuk mencabut surat keputusan Menkumham nomor M.HH-07.AH.11.01 28 Oktober 2014 tentang pengesahan perubahan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.

“Sebelum putusan itu keluar, memang PPP versi Muktamar Surabaya telah mendapatkan pengesahan dari Kementrian Hukum dan HAM. Tapi setelah PTUN Jakarta mengeluarkan keputusan maka secara otomatis SK Menkum dan HAM tersebut batal. Tidak ada lagi yang namanya SK Menkumham,”papar Ramelan.

Dia melanjutkan, kalaupun KPU dan KPUD bersandar pada SK Menkum dan HAM dalam verifikasi berkas bakal calon kepala daerah, maka yang seharusnya SK Menkumham lama mensahkan hasil Muktamar ke-7 PPP di Bandung menjadi rujukan.

Dengan demikian kata dia, DPW PPP Maluku dibawa kendali Syarif Hadler dan Arif Hentihu sebagai ketua dan sekretaris sudah tidak berlaku, karena telah diberhentikan Suryadarma Ali. “SK yang di pegang oleh DPW PPP Maluku kan dari hasil Muktamar Bandung.

Masalahnya ketua DPW PPP Maluku dan sekretaris sesuai dengan SK hasil Muktamar Bandung yang dikeluarkan oleh Suryadarma Ali sudah memberhentikan keduanya,” paparnya.

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Maluku, Rony Sianressy memastikan, dalam waktu dekat DPD Golkar Maluku akan memerintahkan DPD Seram Bagian Timur, Aru, Buru selatan dan Maluku Barat Daya membuka pendaftaran Calkada. “Saya pastikan Golkar Maluku akan segera membuka pandaftaran Calkada untuk empat kabupaten dalam waktu dekat,”kata Sianressy via seluler, kemarin.

Dalam tahapan dan jadwal Pilkada lanjut Sianressy, pencalonan dimulai Juni. Sementara waktu untuk proses hukum lanjutan kubu Agung Laksono dan Menkumham atas putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan ARB, hanya 20 hari.

“Pencalonan bakal calon kepala daerah bulan Juli. Kubu Agung dan Menkumham hanya bisa kasasi dan waktunya 20 hari. Sedangkan penyelesaian konflik Golkar sampai mendapatkan keabsahan paling terlambat awal Juni atau pertengahan April. Kami berharap persoalan segera berakhir,” paparnya.

Dikatakan putusan sela PTUN Jakarta menangguhkan SK Menkum dan HAM. Artinya, jika sampai pada batas akhir pencalonan belum ada putusan dari pengadilan soal banding kubu AL dan Menkumham, maka lanjut dia, KPUD dalam melakukan verifikasi berkas pencalonan kepala daerah harus merujuk pada hasil Munas Golkar Riau.

Dia juga berharap KPUD tidak terpengaruh konflik DPP Golkar dan melakukan penafsiran hukum yang keliru. Konflik Golkar hanya berkisar di DPP, karena kepentingan elit (AL) menjadi ketua umum. Sementara di daerah tidak terjadi konflik berpengaruh terhadap partai.

Sementara itu pakar Hukum Tata Negara asal Universitas Pattimura Dr Jantje Tjiptabudy, SH M.Hum mengatakan, keputusan yang dibuat oleh pejabat Tata Usaha Negara (TUN) tetap berlaku selama belum ada putusan inkrah atau berkekuatan hukum tetap dari pengadilan. Dalam konteks PPP, kata dia, SK Menkum dan HAM tetap sah.

“Jadi suatu keputusan pejabat TUN dianggap sah dan tetap berlaku selama belum ada putusan berkekuatan hukum tetap membatalkannya. Ini dari aspek hukum administrasi,” ungkap Ciptabudi.

Dekan Fakultas Hukum ini menilai, kemenangan pihak yang bertikai di PTUN Jakarta, baru pada pengadilan tingkat pertama. Kalapun tergugat dalam hal ini Menkum dan HAM Yasonna Laoly tetap kalah dalam putusan banding, masih ada upaya hukum kasasi.

“Kalau menang di PTUN kan baru tingkat pertama. Kalau tidak dilakukan banding, maka keputusan tersebut inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Yang jelas keputusan menteri tetap berlaku sampai ada keputusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap, baru dinyatakan batal. Ini merupakan asas-asas dan prinsip hukum yang diatur dalam hukum administrasi negara,”paparnya.

Dikatakan, kekisruhan ini akan menjadi masalah apabila menteri kalah di proses banding dan mengajukan kasasi tetapi tepat saat pendaftaran kepala daerah di KPUD berakhir.

“Ini bermasalah pada pemilukada. Dan pasti KPUD akan berpatokan pada SK Menkum dan HAM, karena hukum tidak berlaku surut. Dan memang dalam hukum, ada keadilan yang nanti di persoalkan kemudian,” urainya.

Praktisi hukum, Made Rahman Marabessy menjelaskan, jika dalam proses banding dan kasasi atas kasus PPP dan Golkar berlarut sampai pada penutupan pendaftaran bakal calon kepala daerah, maka rujukannya SK Menkumham yang awal. “Yakni hasil Muktamar Bandung untuk PPP dan Munas Riau untuk Golkar,”kata Marassabessy, kemarin.

Marassabessy mengungkapkan, selama masih dilakukan banding, kedua kubu partai masing-masing belum bisa melaksanakan kegiatan apapun atas nama partai. Karena SK Menkumham ditunda pelaksanaannya.

“Kalau masih mengembang, maka kembali ke SK Menkum dan HAM yang lama hasil Muktamar Bandung. Ini agar bisa mengantisipasi upaya-upaya kejahatan yang mau dilakukan oleh pihak tertentu untuk mengamputasi sebuah kebenaran hukum,”kata dia.

Namun kata dia, dalam konteks PPP, Menkum dan HAM harus melaksanakan putusan akhir PTUN Jakarta tersebut. Memang kubu Djan Faridz belum mendapatkan keabsahan dari Menkumham. Tetapi lanjutnya, putusan PTUN merupakan produk hukum administrasi negara yang melakukan pengawasan terhadap kesalahan produk administrasi negara itu.

“Kalau Menkumham masih tetap melakukan hal seperti ini (banding), maka bisa saja partai lain akan mengikuti. Maka bisa jadi kedepan ada parpol dualisme, tapi mengklaim sama-sama sah,”paparnya. (TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!