Saksi Terakhir Yang Menjerat Vanath – Ambon Ekspres
Trending

Saksi Terakhir Yang Menjerat Vanath

AMBON,AE— Untuk menuntaskan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dugaan tindak pidana korupsi, yang menjerat Bupati Seram Bagian Timur, Abdullah Vanath, penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus, kembali melakukan pemeriksaan terhadap salah satu saksi kunci, sesuai petunjuk dari jaksa Penuntut Umum.

Informasi yang dihimpun Ambon Ekspres di Mako Direskrimsus Polda Maluku, siang kemarin, saksi kunci didampingi tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI. Mereka ada empat orang yang dipimpin oleh Irjen Pol (Purn) Teguh Sudarsono, Kepala Bidang Kerja sama dan Diklat. Tiba di Markas Reskrimsus Polda, sekira pukul 09.30 WIT, Selasa pagi kemarin, dengan menumpangi mobil kijang inova.

Saat tiba di Markas Direskrimsus, saksi langsung memasuki salah satu ruang penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Pemeriksaan saksi kunci atas kasus TPPU mendalami keterlibatan aliran dana lain yang diduga masuk ke rekening pribadi milik bupati dua periode itu.

“Pemeriksaan saksi kunci ini sesuai dengan petunjuk JPU untuk melengkapi berkas perkara itu. Karena menurut petunjuk ada dugaan dana lain, yang masuk ke rekening Vanath itu,” Jelas Direskrimsus Polda Maluku Kombes Polisi Sulistiono, saat dikonfirmasi, Selasa siang kemarin.

Disinggung soal aliran dana dari proyek lain itu, Sulistiono tak mau berkomentar lebih jauh. Hanya saja dia memastikan, pihaknya masih terus mendalami kasus itu, sesuai dengan petunjuk dari JPU untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Penyidikan ke arah situ, terus dilakukan. Sesuai dengan petunjuk yang ada. Akan tetapi petunjuk sementara itu hanya melakukan pemeriksaan saksi kunci ini,” terangnya.

Saksi kunci yang diperiksa itu, merupakan bekas orang dekatnya Bupati SBT sendiri, yang diduga juga mengetahui aliran dari dana tersebut. “Saksi kuncinya satu yang kami periksa tadi itu seputar keterlibatan aliran dana lain, misalkan bisa saja ada aliran dari dana proyek yang masuk kesitu. Pokoknya proyek yang ada kaitannya dengan AV,” jelasnya.

Pemeriksaan saksi sendiri berlangsung dari pukul 09.30 hingga pukul 13.00 WIT. Soal pertanyaan yang disampaikan penyidik ke saksi, kata Sulistiono hanya sebatas kasus tersebut. Namun lebih cenderung ke aliran dari dana proyek yang masuk ke rekening pribadi Vanath.

Dikatakan, kasus TPPU dan dugaan tindak pidana korupsi itu terus berjalan, sambil menunggu dikeluarkannya Hasil perhitungan kerugian keuangan Negara (HKPN) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Passo.

“Kasusnya sementara P19. Saksi itu diperiksa sekitar satu jam. Ada sejumlah pertanyaan yang disampaikan namun itu masih seputar kasus TPPU dan korupsi yang menjerat pak AV. Itu seputar sumber dana yang lain. Intinya untuk melengkapi berkas yang ada sesuai petunjuk jaksa itu,” paparnya.

Soal adakah penambahan saksi lain yang kembali diperiksa, dia mengaku, sesuai petunjuk saksi itu merupakan saksi yang terakhir. “Petunjuk JPU terakhir itu saksi kunci ini yang sudah diperiksa. Kasus TPPU dan korupsi Pak Vanath ini, masih kita dalami terus. Sambil nunggu HKPN dari BPK. Ini saksi yang terakhir sesuai petunjuk yang ada,” tandasnya.

Tekait penahanan Bupati dua periode itu, akan dilakukan bila BPK sudah mengeluarkan HKPN dalam kasus TPPU maupun dugaan korupsi itu. “Tergantung BPK, kalau HKPNnya sudah keluar, maka saya langsung ijin Presiden untuk melakukan penahanan terhadap Vanath,” tegasnya.

Sebelumnya, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap salah satu saksi yang berasal dari masyarakat kabupaten bertajuk Ita Wotu Nusa itu.

‘Gantung’ Berkas Vanath
Sementara itu, masyarakat mulai resah dengan lambannya penanganan kasus dugaan TPPU. Lambannya kinerja penyidik, memantik kritikan keras para peggiat anti korupsi. Rencana untuk aksi demo besar-besaran pun sedang dipersiapkan.

“Kami juga belum tahu secara resmi, alasan belum dikembalikannya berkas kasus TPPU itu, karena memang tidak ada aturan yang mengharuskan itu,” ungkap Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Bobby Kin Palapia, Selasa (7/4).

Apakah lambannya pengembalian berkas, akibat masih banyak kekurangan dalam berkas itu, Palapia mengaku tidak dapat memberikan kepastian. Namun biasanya yang ditemui adalah masih kurangnya kelengkapan formil dan materil.“ Pada prinsipnya, JPU hanya menunggu saja, tidak ada batas waktu berkas harus dikembalikan,” ungkap Palapia.

Penggiat anti korupsi kabupaten SBT, M Jafar Tukwain menegaskan, pihaknya sangat menyayangkan kinerja penyidik Polda Maluku yang menangani kasus ini. Termasuk kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Maluku yang dikabarkan belum menyerahkan hasil audit kasus ini ke penyidik.

“Kita belum tahu pasti, alasan mana yang benar. Apakah karena lambannya kinerja BPK atau penyidik. Untuk itu, kami telah melakukan konsolidas, bersama teman-teman di OKP lain untuk aksi demo besar-besaran, guna mempertanyakan proses hukum di Polda Maluku,” kata ketua Aliansi Maluku Bersatu ini.

Selain aksi demo di Mapolda Maluku, lanjut Tukwain, pihaknya juga akan melayangkan surat ke BPK pusat, melaporkan kinerja BPK Maluku dan meminta BPK pusat turun tangan. “Kita tidak bisa melihat kasus ini dengan sebelah mata, harus ada aksi tegas, bila tidak, kita kautir kasus ini akan tenggelam, seperti kasus lainnya,” kata Tukwain.(MAN)

Most Popular

To Top