Alkatiri Didakwa Lakukan Korupsi – Ambon Ekspres
Lintas Pulau

Alkatiri Didakwa Lakukan Korupsi

Terkait Proyek Jembatan Gaa

AMBON, AE.—Direktur PT Putra Seram Timur, Beder Aziz Alkatiri akhirnya menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dalam kasus korupsi proyek pembangunan Jembatan Gaa di Kecamatan Tutuktolu, Kabupaten SBT. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ambon, Rabu (8/4).

Sidang yang dipimpin hakim ketua Mustary SH didampingi anggota Ahmad Bukhori SH dan Heri Leliantono SH berlangsung dengan agenda pembacan dakwaan oleh JPU Ahmad Bagir dan Ferdinand Sebayan. JPU dalam dakwaannya menjelaskan, tahun 2007 Dinas PU SBT mendapatkan anggaran yang bersumber dari APBD yang diperuntukan bagi proyek Jembatan Gaa, di Kecamatan Tutuktolu. Nilai anggaran sebesar Rp 2.178.439.000.

Bersamaan dengan hal itu, diterbitkan SK Bupati SBT tentang pengesahan susunan dan keanggotaan panitia pelelangan. Selanjutnya panitia melakukan pelelangan. Pemenang lelang proyek yakni PT Putra Seram Timur dengan nilai penawaran Rp 2.162.782.000 ditetapkan berdasarkan usulan panitia yang disetujui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) almarhum Moksen Albram.

Selanjutnya pada 5 Oktober 2007, dilakukan penandatanganan kontrak pekerjan antara terdakwa Bader Aziz Alkatiri dengan PPTK dan diketahui Kadis PU SBT Nurdin Mony (terdakwa berkas terpisah).
Pada 6 Oktober 2007 bertempat di Desa Gaa, telah dilakukan pekerjaan pembangunan jembatan oleh pelaksana proyek Tommy Andreas (terdakwa berkas terpisah) dengan menggunakan perusahan PT Putra Seram Timur.

Berdasarkan kontrak, pekerjaan pembangunan harus diselesaikan dalam 90 hari sejak dilakukan panandatanganan kontrak. Tetapi, sampai batas waktu yang ditentukan, Tommy belum menyelesaikan pekerjaan itu. Kemudian dilakukan penambahan jangka waktu kerja olek kedua belah pihak yang dituangkan dalam addendum. Sayangnya, sampai batas waktu addendum selesai, Tommy Andreas tidak bisa menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jembatan Gaa.

Lebih lanjut JPU membeberkan, untuk pencairan dana awal, dibuat berita acara pembayaran uang muka yang ditandatangani terdakwa selaku pemilik perusahan dan PPTK dan diketahui Nurdin Mony. Untuk pencairan dana awal sebesar Rp 432.556.400 dan masuk ke rekening terdakwa.

Selanjutnya pada 26 Maret 2008, dibuat berita acara serah terima pekerjaan pertama dari terdakwa Bader Aziz Alkatiri kepada PPTK. Berita acara serah terima pekerjan ini kemudian digunakan bersaman dengan berita acara pembayaran pada 25 September 2009.

Seluruh dokumen itu, dilampirkan untuk proses pencairan dana 100 persen. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2009, Nurdin Mony menerbitkan surat perintah membayar (SPM) 100 persen, sebesar Rp 1.622.086.500. Padahal, proyek tersebut belum selesai dikerjakan Tommy Andreas. Akibat perbuatan ketiga orang ini, negara dirugikan sebesar Rp 2.162.782.000.
Terpisah, penasehat hukum Beder Aziz Alkatiri, Fahri Bachmid mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang sementara berlangsung. Namun, Bachmid berharap, pada sidang agenda selanjutnya, JPU dapat menghadirkan saksi-saksi yang dipanggil. Dengan begitu, segala proses persidangan dapat berjalan dengan lancar.

Sementara sidang untuk terdakwa Nurdin Mony dan Tommy andreas yang seharusnya berlangsung dengan agenda pemeriksa saksi akhirnya ditunda. Karena, seluruh saksi-saksi yang telah dipanggil JPU berhalangan hadir. Hakim akhirnya menunda sidang hingga 15 April nantinya pemeriksaan saksi dapat dilaksanakan untuk ketiga terdakwa. (AFI)

Most Popular

To Top