Diback-up Oknum TNI, Staf PLN Intimidasi Warga – Ambon Ekspres
Trending

Diback-up Oknum TNI, Staf PLN Intimidasi Warga

Latuconsina: Kalau Terbukti Kami akan Lakukan Pemanggilan 

AMBON,AE— Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) Perwakilan Provinsi Maluku secara resmi menyurati PT PLN Persero Cabang Ambon dan Kodam XVI/Pattimura. Ini dilakukan berdasarkan laporan masyarakat yang merasa diintimidasi dan dipaksa oleh oknum staf PLN dan oknum personil Kodam untuk pemasangan meteran listrik prabayar. Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku, Benny Sarkol kepada Ambon Ekspres di ruang kerjanya, Rabu (8/4) mengatakan, tindakan intimidasi yang dilakukan oknum TNI Zibang Kodam XVI/Pattimura dan oknum pegawai PLN merupakan tindakan melanggar hukum dan hak asasi manusia.

Pada Rabu siang sekitar pukul 12.00 wit sekelompok warga OSM yang diwakili Ella Reawaru mendatangi kantor Komnas HAM dan melaporkan tindakan intimidasi dan pemaksaan yang dilalukkan oleh sekitar 6 oknum TNI dan oknum PLN tersebut. Menurut penjelasan warga, kata Benny, pihak PLN Ambon di backup oleh Kodam XVI/ Pattimura yang diawasi langsung beberapa anggota POM TNI AD.

Selain pemaksaan terhadap warga untuk pemasangan meteran listrik prabayar (system pulsa), Komnas HAM berpendapat tanah OSM itu bukan milik TNI, sehingga bisa bersikap sewenang terhadap warga OSM. Pemasangan tarif listrik prabayar oleh pihak PLN, lanjut dia, merupakan perintah dari Kodam XVI/Pattimura. “Selain itu kata warga tidak ada sosialisasi sebelum dilakukan pemasangan meteran listrik prabayar,” paparnya.

Dia melanjutkan, pemasangan meteran listrik prabayar ditetapkan secara sepihak oleh Kodam dan PLN. Pasalnya, dalam laporan warga juga dilampirkan bukti pelanggan PLN atas nama pribadi, bukan Kodam. Sehingga bila dikenakan biaya listrik prabayar dan kenaikan tarif atas perintah Kodam. “Bahkan ada anggota personil TNI Kodam XVI/Pattimura mengatakan bahwa, kalau ada warga yang tidak mau menggunakan sistem pembayaran listrik menggunakan pulsa, akan diputuskan meteran warga,”ungkapnya.

TANAH
Sementara itu, menurut Benny, Kodam tidak punya kewenangan untuk melakukan aktivtas apapun di atas tanah OSM yang merupakan tanah milik pemerintah daerah provinsi Maluku itu. Ini berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 54/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 8 April 2014 yang menyatakan bahwa objek yang diselenggarakan adalah Tanah Milik Negara menurut Eigedom Verbonding nomor 984 dan tidak dimiliki secara sah oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Keputusan tersebut dikuatkan dengan keputusan Pengadilan Tinggi Ambon nomor 421/PDT/2015/PT Ambon tertanggal 12 November 2014. Itu artinya kedua belah pihak tidak punya kewenangan melakukan aksi pergusuran dan mengklaim tanah milik mereka masing-masing. “Kami akan meminta penjelasan dari Kodam XVI/Pattimura untuk menjelaskan kenapa wilayah yang menjadi sengketa dan sudah ada putusan pengadilan negri dan pengadilan tinggi, tapi kenapa melakukan tindakan seolah-oleh tanah itu milik mereka,” kuncinya.

Sementara itu, Humas PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara, Mon Latuconsina yang dikonfirmasi tadi malam mengaku, hingga kini pihaknya belum mengatahui adanya tindakan tersebut. Namun Latuconsina, menambahkan pihaknya harus menkroscek adanya tindakan yang dilakukan oleh anak buahnya itu. “Saya belum menerima informasi adanya tindakan itu. Oleh karenanya, saya harus cek kelapangan dulu,” kata Latuconsina ketika di hubungi, tadi malam.

Menurut dia, besok (Hari ini), pihaknya akan segera menkroscek langsung, baik dilapangan maupun kepihak PLN area, maupun ke PLN Ranting Nusaniwe dan jika terbukti maka pihaknya akan segara melakukan panggilan kepada mereka yang bertugas di lapangan. “Besok baru saya cek, setalah itu saya akan sampaikan kebenaran atas tindakan itu,” tutupnya. Lain hal, pihak Kodam XVI/Pattimura, yang hingga berita ini naik cetak belum berhasil dimintai keterangan terkait tindakan oknum TNI dari Kodam itu. (TAB/AHA)

Most Popular

To Top