Nikijuluw Harus Bertanggungjawab – Ambon Ekspres
Metro Manise

Nikijuluw Harus Bertanggungjawab

KORUPSI

Walaupun mengetahui bahwa PT Nengmey Pratama tidak terdaftar dalam e-katalog, namun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Haedee Nikijuluw dalam proyek pengadaan mobil penyuluh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota Ambon tetap ngotot menunjuk perusahaan tersebut sebagai perusahaan penyedia barang. Hal tersebut diungkap oleh saksi Prelly Tentua, selaku panitia pelelangan proyek dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ambon.

Sidang yang dipimpin hakim ketua Mustary SH didampingi hakim anggota Ahmad Bukhory SH dan Edy Sepjangkaria SH itu berlangsung dengan agenda keterangan saksi. Saksi yang dihadirkan JPU yakni panitia pelelangan dengan terdakwa Haedee Nikijuluw.
Menurut saksi Prelly Tentua, setelah dirinya ditunjuk sebagai ketua panitia lelang, kemudian melakukan tugasnya. Saat itu, terdakwa selaku PPK merekomendasikan PT Nengmey Pratama sebagai perusahaan yang akan menyediakan mobil tersebut. Namun saat itu, saksi kemudian melakukan pengecekan apakah perusahaan tersebut terdaftar dalam e-katalog ataukah tidak. “Ketika dicek, ternyata PT Nengmey Pratama tidak terdaftar dalam e-katalog. Maka saat itu, kami tidak mau mengambil resiko untuk merekomendasikan perusahaan tersebut. Bahkan, saya, sekretaris dan anggota panitia lelang tidak mau menandatangani surat berita acara pelelangan,“ kata saksi.

BACA JUGA:  Korupsi, Dosen Unpatti Divonis 3 Tahun

Menurut saksi, jika dirinya menandatangani surat tersebut, maka hal itu bertentangan dengan undang-undang. Karena, suatu perusahaan yang belum terdaftar dalam e-katalog, berarti tidak dapat terlibat dalam kegiatan pengadaan khususnya milik pemerintah.

Lebih lanjut saksi mengatakan, dirinya mau menandatangani surat pelelangan, jika ada surat pernyataan dari PPK (terdakwa, red) untuk bertanggungjawab secara penuh jika nantinya dalam proyek ini terjadi masalah. Setelah itu, terdakwa selaku PPK membuat surat pernyataan yang akan bertanggungjawab penuh dalam proyek ini.

Surat tersebut kemudian disodorkan oleh JPU sebagai bukti pernyataan dari saksi. “Karena ada surat pernyataan dari PPK maka saya memutuskan untuk menandatangni berita acara pelelangan. Selain itu, karena saya juga merasa terbebani. Karena, saya pernah dipanggil oleh Asisten I Pemkot Ambon mengenai hal ini. Saat itu, asisten I mengatakan, anggaran ini kan berasal dari DAK. Nah, dana DAK ini jika tidak dipergunakan, maka akan dikembalikan ke pusat. Jadi sebaiknya dana itu dipergunakan untuk pengadaan mobil penyuluh,“ beber saksi.

BACA JUGA:  Korupsi Malra-Tual Dibongkar Polisi

Setelah mendengar keterangan saksi, majelis hakim kemudian menunda sidang hingga pekan depan, masih dengan agenda pemeriksaan saksi. (AFI)

Most Popular

To Top