Tidak Logis Proyek Tertunda 2 Tahun – Ambon Ekspres
Trending

Tidak Logis Proyek Tertunda 2 Tahun

AMBON,AE— Tidak tuntasnya proyek pengadaan speedboat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Aru, mengindikasikan, ada yang tidak beres dalam proyek bernilai Rp 1 milyar itu. Para pihak yang ikut bermain, dapat dijerat dengan hukum pidana korupsi. Untuk memastikan itu, proses hukum harus segera dilakukan.

“Kalau anggarannya sudah cair, tapi pekerjaan belum tuntas hingga batas waktu sesuai kontrak, maka bisa diduga ada yang tidak beres dalam proyek itu. Karena itu adalah anggaran negara, maka konsekuensi hukumnya, pihak yang terlibat bisa dijerat dengan hukum pidana,” kata pengamat hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Almudatsir Sangadji, Rabu (8/4).

Sangadji menegaskan, pihak penegak hukum, baik polisi maupun jaksa sudah harus menyelidiki kasus tersebut. Pertama, untuk mengetahui dengan jelas alasan tidak tuntasnya proyek yang dananya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2013 itu.

“Berikutnya, dari hasil penyelidikan, kan dapat diketahui seperti apa alasan proyek itu tidak tuntas. Kemudian siapa saja yang ikut bermain, sehingga harus bertanggung jawab. Jadi, harus segera diproses secara hukum untuk memastikan itu,” ujarnya.

Menyoal perlu tidaknya pengembalian kerugian negara, Sangadji menegaskan, itu akan ditentukan setelah penyelidikan dilakukan dan penyidik meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk melakukan audit investigasi.

Hasil audit nanti, lanjutnya, akan diketahui ada tidaknya kerugian negara dan berapa besar jumlah kerugian itu.
“Jadi, yang penting, kasus ini diproses hukum dulu, penegak hukum selidiki lalu minta BPKP audit. Setelah itu baru diketahui ada tidaknya kerugian negara dan berpa jumlahnya,” ujar dia.

Koordinator Mollucas Democratization Watch (MDW) M Ikhsan Tualeka mengemukakan, dalam pelaksanaan satu proyek perusahaan atau pelaksana projek wajib menyelesaikan proyek sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditentukan.
“Kecuali ada keadaan yang tak terduga atau force major seperti bencana alam,” kata Tualeka, kemarin.

Jadi, bila realitas nya seperti ini, apalagi ipengadaan barang dan jasa, maka bisa masuk ranah tindak pidana korupsi. Selain karena implikasi dari pengerjaan projek ini tidak sesuai waktu pelaksanaan berujung pada fasilitas yang seharusnya bisa digunakan, urung dinikmati publik.
“Saya kira aparat penegak hukum mau mulai menyidik kasus ini, tidak perlu ada laporan masyarakat, Publikasi media massa sebenarnya bisa dijadikan acuan untuk memulai penyelidikan,” saran dia.

Peneliti IGI ini mengatakan, para pihak yang terkait dengan proyek bisa diperiksa untuk mengetahui lebih jauh motif kasus ini. Sangat tidak logis, pengadaan barang semacam speedboat bisa tertunda hingga dua tahun. “Pasti ada yang janggal. Dan ini bisa menjadi pintu masuk proses hukum,” ungkapnya.

Hal yang lebih penting lagi dari kasus ini, lanjutnya adalah, ada pada lemahnya fungsi pengawasan. Baik dari internal birokrasi, maupun juga dari wakil rakyat. Kasus semacam ini kerap terjadi, walaupun semestinya bisa dicegah andai saja wakil rakyat, baik DPRD Maluku maupun Kabupaten Aru mau melakukan pengawasan dengan baik dan efektif. (MAN)

Most Popular

To Top