Tim Temukan Kuburan Massal di Benjina – Ambon Ekspres
Trending

Tim Temukan Kuburan Massal di Benjina

Penjara Milik PT PBR Berukuran Kecil dan Jorok

Jakarta, AE— Kasus dugaan Perbudakan di Benjina menimpa ABK asing yang bekerja di perusahan asal Thailand PT Pusaka Benjina Resources (PBR), makin hari kian terungkap. Tim Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Illegal Fishing, dalam investigasnya di Benjina pada pekan kemarin menemukan penjara milik PT PBR yang diduga digunakan untuk menyiksa para tahanan ABK, yang tidak mau bekerja atau melawan perintah mereka.

Temuan ini juga diabadikan dalam bentuk foto yang dipublikasikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta. Penjara berukuran kecil, jorok dan kotor. Ada dua penjara yang digunakan PT PBR untuk mengurung para ABK mereka. Selain penjara, PT PBR juga punya ruang mayat sendiri. Hanya terdapat satu meja yang tak terurus untuk meletakkan mayat. Ruangannya kotor. Yang menghebohkan, Satgas Anti Illegal Fishing yang dipimpin Mas Achmad Santosa, juga menemukan kuburan masal di Pulau Benjina. Kuburan itu terdapat di bawah pepohonan kelapa, dan semak-semak.

Sedikitnya terdapat 77 nisan tertancap di atas kuburan. Semuanya ABK asing. Belum diketahui pasti apa penyebab kematian para ABK tersebut, apakah karena perbudakan atau yang lainnya. Mas Achmad Santosa kepada wartawan di Jakarta mengatakan, terlalu dini untuk menyimpulkan temuan tersebut. Saat ini pihak kepolisian sedang menangani kasus ini, sehingga polisi yang akan menyampaikan hasil penyilidikan. Presiden RI Joko Widodo, juga telah mengintruksikan untuk membentuk Tim Khusus Kasus Benjina dan Illegal Fishing di Maluku. Dua hari lalu, Jokowi dan JK mengumpulkan para menteri untuk membahas kasus Benjina secara khusus.

WNA Dipulangkan

Sementara itu proses pemulangan nelayan WNA asal Kamboja, Myanmar Laos dan Thailand mulai dilakukan. Pemulangan awal dilakukan bagi 10 warga Thailand dari Kota Tual menuju Kota Ambon, siang kemarin. Pemulangan terhadap ke-10 WNA berkebangsaan Thailand ini setelah mereka melakukan pembuatan dokumen administrasi pemulangan di Kantor Imigrasi Tual. Usai pembuatan dokumen mereka langsung dibawa oleh petugas menuju Bandara Karel Sadsuitubun Langgur untuk diterbangkan ke Ambon menggunakan pesawat komersil Wings Air sekira pukul 14.15 WIT. Pemulangan ke-10 warga Thailand sebagai tindak lanjut kedatangan Kedubes Thailand untuk Indonesia dan Wakil Kepala Kepolisian Thailand yang mengunjungi Benjina beberapa waktu lalu.

Setelah Kedubes Thailand, siang kemarin juga giliran utusan dari Kedubes Myanmar, didampingi perwakilan Mabes Polri dan Kementerian Luar Negeri RI, mengunjungi Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) Dumar Tual, Kota Tual. Mereka melihat secara langsung kondisi para WNA dan kemudian melakukan rapat tertutup dari pantauan media massa dengan beberapa instansi terkait yang berlangsung di ruang kerja Kepala Stasiun PSDKP Tual.

Pihak imigrasi terus melakukan pendataan para WNA di lokasi penampungan PPN Dumar Tual. Terkait kondisi kesehatan mantan ABK yang bekerja bagi PT Pusaka Benjina Resources tersebut masih terus mendapatkan pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Tual. Pihak Kedubes dan Kemenlu RI yang dimintai keterangan wartawan menutup diri untuk berkomentar, bahkan diliput saat melakukan rapat tertutup. “I’am sorry no, media,” demikian ucap salah satu perwakilan Kemenlu RI kepada wartawan, saat hendak meliput pertemuan yang dihadiri Kepala Kantor Imigrasi Klas Tual, Rudiara dan Kepala Stasiun PSDKP Tual, Muhtar.

Dari hasil pendataan resmi, jumlah ABK yang berada di PPN Dumar berjumlah 232 orang. Penambahan ini setelah dilakukan pendataan ulang oleh petugas Imigrasi. Sejumlah ABK bertambah, setelah terdapat 24 ABK asal Myanmar yang tiba semalam dari Dobo. Kepala Kantor Imigrasi Klas II Tual, Rudiara belum dapat dikonfirmasi, mengaku pihaknya telah memulangkan 10 ABK asal Thailand, telah diterbangkan dari Tual ke Ambon untuk selanjutkanya akan dipulangkan ke negara asal mereka bersama 78 WNA lainnya yang lebih awal diterbangkan ke Ambon.

Kepala Stasiun PSDK Muchtar, menjelaskan khusus bagi 358 WNA yang diamankan di PPN Dumar, sementara masih dilakukan verifikasi document kenegaraan mereka. “Saat ini WNA asal Myanmar, Laos dan Kamboja masih dilakukan pendataan oleh kedubes masing-masing, yang dibantu tim IOM Jakarta guna dilakukan deportasi secepatnya kenegara masing-masing,” paparnya ketika diwanwancarai kemarin.
Salah satu dari 24 ABK yang baru tiba semalam dari Dobo mengakui dirinya bersama ABK lain merupakan WNA yang telah lari lebih awal meninggalkan perusahaan. “Saya sudah kerja sejak 2009, kami ini yang sudah lari lebih awal dari Benjina,” ungkap Lai Mi, ABK asal Myanmar yang mahir berbahasa Indonesia saat berbincang-bincang sejumlah wartawan di PPN Dumar, siang kemarin.

Dia mengakui, lari dari kapal karena adanya perlakuan diskriminasi oleh pihak perusahaan. Bekerja sebulan penuh diatas kapal, tetapi pengajian tidak jelas. “Satu bulan di laut, gaji satu juta rupiah, saya tidak tahan dan minta pulang ke Myanmar tetapi kapten Kapal tidak mau pulangkan,” tuturnya.

Ironisnya, kata Lai Mi, waktu sakit tidak diberi kesempatan beristirahat. Sering dipukul taikong jika kedapatan beristirahat. Bahkan diakuinya salah satu teman sekapal yang merupakan juru masak kapal pernah diestrum hingga menderita luka serius. “Kami dipaksa kerja walaupun sakit,” tuturnya.

Pria berumur 29 tahun inipun menuturkan, dirinya dan 23 rekan ABK lain yang melarikan diri dari perusahaan memilih tinggal di hutan. Adapula yang berkenalan dengan warga Aru sehingga diperbolehkan tinggal bersama warga di sejumlah desa di Kepulauan Aru. “Kami setelah mendengar ada rencana pemulangan ABK Myanmar langsung kami turun dari desa-desa dan tempat persembunyian dan berkumpul dengan rekan lain untuk ketemu tim yang turun menyelamatkan kami,” tuturnya. Puluhan WNA, Besok di Pulangkan Dengan Pesawat Militer Thailand.

Terkait masalah tersebut Pemerintah Provinsi Maluku juga membentuk tim, guna melakukan pendataan terhadap tenaga kerja baik lokal maupun manca negara di perusahan tersebut. Demikian disampaikan Kepala Dinas Nakertrans Provinsi Maluku Ahdar Sopalatu. Menurut dia, sejak terjadinya persoalan perbudakan terhadap sejumlah tenaga kerja di perusahaan tersebut, pihaknya mulai berkoordinasi dengan Dinas Nakertras kabupaten/kota setempat untuk melakukan pendataan. “Sejak adanya polimik terhadap tenaga kerja di perusahan itu kami langsung mulai mengantisivasi, jangan sampai ada terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), terhadap para tenaga kerja. Olehnya itu, kata dia, tadi pagi pemerintah provinsi sudah memberangkatkan tim untuk melakukan pendataan terhadap tenaga kerja yang ada diperusahaan itu,”katanya.

Sopalatu, mengaku selama ini pihaknya tidak memiliki data dari jumlah tenaga kerja yang ada diperusahaan tersebut. Lantaran tidak ada yang mendaftarkan tenaga kerja mereka. “Kami tidak punya data, sehingga koordinasi dengan Dinas Nakertras di Aru maupun Tual serta Malra tidak ada. Namun mereka juga mengaku belum memiliki data lengkap akibatnya tim itu kami kirim ke sana,” jelasnya. (fmc/AHA)

Most Popular

To Top