Jamlay CS Dibebaskan Dari Semua Tuntutan Hukum – Ambon Ekspres
Metro Manise

Jamlay CS Dibebaskan Dari Semua Tuntutan Hukum

AMBON,AE— Tiga terdakwa kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadan alat-alat Multimedia senilai Rp 1.574.425.000 pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga (Disdikpora) Maluku, Bernadus Andre Jamlay, Elias Soplantila dan Marten Latupeirissa, akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Ambon.

Sidang dipimpin oleh hakim ketua RA Didi Ismiatun SH dan didampingi hakim anggota Heri Leliantono SH dan Edy Sepjangkaria SH, berlangsung dengan agenda pembacan putusan oleh ketua majelis hakim. Sidang tersebut, dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ahmad Bagir, sementara para terdakwa didampingi masing-masing kuasa hukumnya.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, perbuatan Bernadus Jamlay selaku KPA, Elias Soplantila selaku PPTK dan Marten Latupeirissa selaku kontraktor proyek, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dari fakta sidang, tidak ditemukan perbuatan yang dianggap melanggar atau melawan hukum. “Mengadili, menyatakan terdakwa Marten Latupeirissa (putusan dibaca terpisah), Bernadus Jamlay dan Elias Soplantila (putusan dibaca bersamaan) tidak terbukti melanggar pasal 2 sebagaimana dakwaan primair dan pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 dan sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memulihkan nama baik terdakwa, “ucap Ismiatun sat membaca amar putusannya.

Vonis bebas murni oleh majelis hakim itu, karena melihat pertimbangan fakta sidang dan hasil pemeriksaan lapangan menemukan bahwa terdakwa Marten Latupeirissa selaku kontraktor penyedia alat-alat multimedia, telah melaksanakan tugasnya sesuai kontrak yang dibuat.

Dimana, berdasarkan kontrak, kontraktor harus menyediakan Labtop bermerk Acer dengan kapasitas memori 2 GB. Namun pada kenyataannya, kontraktor menyediakan Labtop merek yang sama, namun mempunyai daya tamping/memori lebih besar yakni 4 GB.

Selain itu, seluruh item maupun spek computer yang didatangkan oleh kontraktor, sudah sesuai dengan kontrak yang disediakan. Seluruh pertimbangan hakim ini, ditemukan dalam fakta sidang, maupun ketika majelis hakim beserta JPU, para saksi dan juga terdakwa melakukan pemeriksan alat-alat multimedia disejumlah sekolah di kota Ambon. Ternyata ditemukan semua alat-alat multimedia, sudah sesuai kontrak.

Sementara pertimbangan lain yaitu, terdakwa telah mendatangkan dan mendistribusikan semua alat-alat Multimedia ke seluruh kabupaten/kota di Maluku, sebelum berakhirnya masa kontrak. Terdakwa juga membeli alat-alat multimedia tersebut, langsung di pabriknya. Majelis hakim juga menolak seluruh keterangan ahli yang didatngkan oleh JPU karena semua keterangannya tidak sesuai kenyataan.

Setelah mendengar putusan bebas murni tersebut, terdakwa Marten Latupeirissa mengeluarkan air mata. Bahkan bukan hanya terdakwa, namun para pengunjung sidang yang terdiri dari keluarga ketiga terdakwa bahkan penasehat hukumpun turut mencucurkan air mata.

Putusan tersebut, diluar dari perkiraan jaksa. Karena sebelumnya, JPU menuntut agar majelis hakim menjatuhkan vonis 2 tahun kepada tiga terdakwa. Menanggapi putusan tersebut, JPU menyatakan piker-pikir, sebelum menempuh langkah hukum selanjutnya. Terpisah, penasehat hukum dari terdakwa Marten Latupeirissa, Pistos Noya mengatakan, putusan majelis hakim terhadap kasus ini memang sangat ilmiah. Karena sudah sesuai dengan pertimbangan fakta-fakta hukum yang ada. Menuruntnya, dalam fakta sidang, ada kesalahan yang dilakukan oleh BPKP saat melakukan audit. Fakta di persidangan, saksi ahli BPKP mengakui kesalahan yaitu menghitung kerugian negara belum dipotong pajak PPN dan PPH.

Selain itu, fakta sidang saksi ahli Jhoni Latuni juga menurutnya ngaur. Karena kenyataan setelah computer dan labtop diperiksa oleh hakim, JPU, saksi dan terdakwa, ternyata sesuai kontrak. Bahkan melebiohi kontrak yang ada. “Jadi putusan ini seharusnya menjadi masukan bagi pihak jaksa maupun BPKP. Karena kenyataan yang terjadi bukan negara yang dirugikan, tetapi negara yang diuntungkan. Kontraktor bahkan menyediakan barang yang speknya lebih bagus. Contoh labtop yang memorinya lebih besar dari kontrak, “tandasnya.

Untuk diketahui, tahun 2011, Disdikpora Maluku mendapatkan proyek pengadaan sarana multimedia dan pengadaan penunjang dengan anggaran sebesar Rp1.574.425.000, yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku tahun 2011. Bersamaan dengan turunnya DIPA dalam proyek dimaksud, terdakwa Bernadus Jamlaay alias Andre diangkat menjadi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedangkan terdakwa Elias Soplantila (dakwaan terpisah) sebagai PPTK. Ketika dilakukan lelang, maka panitia mengumumkan CV Talenta Karya dengan direkturnya Marten Latupeirissa yang menjadi pemenang. Namun dalam pelaksananya, ada dugan bahwa alat-alat multimedia yang disediakan oleh kontraktor tidak sesuai spek kontrak. (AFI)

Most Popular

To Top