Pilkada di Maluku Rawan Konflik – Ambon Ekspres
Trending

Pilkada di Maluku Rawan Konflik

AMBON,AE— Potensi pelanggaran dan konflik pada pemilihan kepala daerah masih cukup tinggi. Pelanggaran yang diperkirakan menonjol, adalah peluang konflik antar penyelenggara pemilu dengan peserta, sesama peserta dan basis massa. Hal ini terungkap dalam seminar tentang buku ’Demokrasi Pasca Konflik, Kekerasan dan Pembangunan Perdamaian di Aceh dan Maluku, yang diselenggaran The Habibie Centre dan Institut Tifa Damai Maluku, Kamis (9/4). Hadir sebagai narasumber anggota Tim Peneliti Mohammad Hasan Anshori, Komisioner KPU Maluku La Alwy, Direktur Institut Tifa Damai Maluku Jus Pattipawae dan pengamat politik Universitas Pattimura, Vicktor Ruhunlella.

Komisioner KPU Provinsi Maluku La Alwy menjelaskan, masalah klasik yang ditemui dalam perhelatan Pilkada, yakni data pemilih. Kata dia, pemutakhiran data yang tidak dilakukan dengan baik oleh petugas dan kurangnya animo masyarakat untuk mendaftar, akan menjadi masalah pada pemungutan dan penghitungan suara. “Masalah klasik adalah soal data pemilih. Pemilih harus aktif mendaftarkan namanya ke petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih). Permasalahannya sampai pada perhitungan suara, banyak pemilih yang namanya tidak terdaftar sebagai pemilih. Indikasinya DPT (daftar pemilih tetap) dimanfaatkan untuk kepentingan calon tertentu,”papar Alwy.

Mantan ketua KPDU Maluku Tengah ini melanjutkan, pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara juga dapat menyebabkan konflik. Mengambil pengalaman pada pemilukada Gubernur Maluku 2013 maupun beberapa Pilkada kabupaten/kota, biasanya pelanggaran dilakukan oleh anggota KPUD kabupaten dan lembaga adhock. Lembaga adhock (Panitia Pemilu Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara), akan memanfaatkan wewenang untuk menambah atau mengurangi perolehan suara pasangan calon tertentu. Pertimbangannya, kata Alwy. Mereka akan mendapatkan uang sogok dalam jumlah besar dari pasangan tersebut dibandingkan gaji sebagai penyelenggara pemilu adhock. “Olehnya itu harus dilibatkan pihak penyidik kepolisian untuk mengusut kasus seperti ini. Sementara bagi anggota KPUD, dalam UU Pilkada nomor 8/2015, KPU Provinsi diberikan kewenangan untuk memecat anggota KPUD, pegawai dan sekretaris KPUD jika melakukan pelanggaran. Kemudian diteruskan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Kalau terjadi pelanggaran, maka akan dipecat,”paparnya.

Menurut dia, yang patut disikapi dan diwaspadai dari UU Pilkada nomor 8/2015 soal pelanggaran yang menimbulkan sengketa antar penyelenggara dan peserta dalam pengambilan keputusan. Pasalnya, dalam UU ini, tidak disebutkan dengan jelas keputusan seperti yang bisa dijadikan objek sengketa Pilkada. Minimnya pendidikan politik dari partai politik maupun calkada dinilai juga sebagai pemicu terjadi pelanggaran dan konflik saat momentum Pilkada. Padahal institusi partai dan elit inilah menjadi komando baik atau buruknya perhelatan demokratisasi lokal. “ Misalnya Golkar dengan pendidikan politik pengaderannya. Tapi di era demokrasi saat ini, proses pendidikan dan rekrutmen politik tidak berjalan maksimal. Pendidikan politik dari partai baru dimulai ketika memasuki momentum pemilihan umum atau Pilkada. Padahal pendidikan politik itu harus dilakukan secara kontinyu,”ungkap Jus Pattipawae.

Pattipawae yang mengaku telah melakukan penelitian tentang konflik dan upaya perdamaian di Maluku sejak 1990-an, ini mengatakan, permasalahan yang lebih para adalah konflik internal partai dan elit yang kemudian merembek pada konflik antar pendukung, entitas dan agama. “Konflik-konflik internal partai ini juga akan mempengaruhi dan menjadi potensi konflik di antara pendudukung, basis dan masyarakat. Ini perlu diwaspadai bersama dalam proses Pilkada,”katanya.

Ia berkesimpulan, pada momentum pemilihan legeslatif maupun Pilkada, elit partai dan pemerintah harus turun langsung ke masyarakat untuk meredam pontensi konflik. Apalagi Maluku merupakan daerah pasca konflik sosial. “Kemudian publik tidak boleh terprovokasi dengan berbagai isu apapun. Terutama isu Suku Agama dan Ras (SARA). Selanjutnya upaya perdamaian harus dilakukan secara kontinyu,”papar dia.
Konfliik internal partai ini juga disampaikan Ruhunlela. “Permasalahan berikut adalah persaingan internal elit dalam proses politik. Misalnya untuk calon anggota legislatif. Kemudian demokrasi dalam konteks lokal, yakni penetapan pasangan bupati atau walikota dan gubernur,” kata dia.

Ditambahkan, pilkada dan pembangunan perdamaian di Maluku berjalan dengan baik dengan melibat semua unsur dan elemen masyarakat. Selain itu kesadaran masyarakat sangat tinggi untuk tidak terprovokasi. Sementara itu, menurut Anshori, Pilkada identik dengan konflik. Kemenangan dan perselisihan suara antar calon juga bisa disebutkan sebagai konflik. Yang perlu dielimir adalah konflik yang berpotensi kekerasan.“Kalah dan menang itu sudah menjadi konflik. Tapi dalam konteks kekerasan, itu yang harus dihindarkan,”kata salah satu peneliti SNPK The Habibie Center.

Hasil penelitian SNPK The Habibie Centre yang kemudian dibukukan (Demokrasi Pasca Konflik, Kekerasan dan Pembangunan Perdamaian di Aceh dan Maluku), terhadap insiden dampak kekerasan dalam Pemilukada di wilayah pasca konflik, Maluku berada pada urutan ketiga, setelah Aceh dan Maluku Utara. Dari data tersebut dampak kekerasan dalam Pilkada, satu orang tewas. Sementara dampak bangunan rusak sebanyak 76. SNPK juga mencatat, konflik di Pilkada di Maluku yang merupakan daerah pasca konflik masih punya benang merah dengan konflik Horizontal dengan isu komunitas Islam-Kristen. Sementara itu pasangan calon kepala daerah mempertimbangkan aspek perimbangan (power sharing) yang mnerupakan bagian dari unwritten agreement atau perjanjian tidak tertulis dari kedua komunitas. (TAB)

Most Popular

To Top