Surat Pembatalan SK Vanath Sudah Ada? – Ambon Ekspres
Trending

Surat Pembatalan SK Vanath Sudah Ada?

AMBON,AE— Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, seriusi mutasi jabatan di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, yang dilakukan Bupati Abdullah Vanath. Dalam waktu dekat pihak Badan Kepegawaian Daerah SBT akan dipanggil ke BKD Provinsi Maluku terkait surat dari Kemenpan. Informasi yang diterima Ambon Ekspres menyebutkan, surat dari Kemenpan sudah ada di tangan BKD Provinsi Maluku. Isi surat itu untuk membatalkan mutasi yang dilakukan Vanath diakhir masa jabatan. “Suratnya sudah ada. Anda konfirmasi saja ke BKD Provinsi,” kata sumber Ambon Ekspres, kemarin.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku, Maritje Lopulalan yang dikonfirmasi Ambon Ekspres menolak berkomentar. “Beliau (kepala BKD Maluku) bilang, tidak bisa diganggu karena banyak kerjaan,” ungkap salah satu staf pada BKD Provinsi Maluku, Jumat (10/4).

Koordinator Indonesian Democration Reform Institute (INDEI), Wahada Mony mengatakan, sikap kepala BKD tersebut, menunjukkan BKD Maluku tidak serius dalam menanggapi kebijakan Abdullah Vanath itu yang menuai teguran keras dari gubernur Maluku, Said Assagaff.

Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (PB HMI) periode 2013-2015 ini mengatakan, saat ini masyarakat ingin tahu, apa yang akan dilakukan oleh pimpinan BKD Maluku sebagai aparatur daerah yang juga diberikan tugas untuk menangani masalah pengangkatan pejabat eselon II itu. “Kebijakan Bupati Kabupaten SBT itu sudah jelas dinilai salah, tapi kenapa tidak dibatalkan?,” tandasnya.

Mony mengatakan, bila hal ini terus dibiarkan, akan menjadi preseden buruk pengelolaan birokrasi pemerintahan di Maluku, terutama di Kabupaten SBT. Padahal, birokrasi merupakan pusat pelayanan kepada masyarakat dan pusat pembuatan serta pelaksanaan kebijakan pelayanan dan pembangunan di daerah bertajuk Ita Wotu Nusa itu. “ Memang itu daerah kekuasaan dia (Abdullah Vanath), tapi kan ada aturannya, harus dilakukan berdasarkan aturan,” ungkapnya.

Karena itu, Mony menyarankan, gubernur Maluku Said Assagaff, selain surat teguran, juga harus memanggil bupati kabupaten SBT, Abdullah Vanath dan kepala BKD Maluku, Maritje Lopulalan untuk memberikan penjelasan terkait masalah tersebut. (MAN)

Most Popular

To Top