Masalah Anggaran di 3 Pilkada – Ambon Ekspres
Trending

Masalah Anggaran di 3 Pilkada

AMBON, AE— Pentahapan Pemilihan kepala daerah di Seram Bagian Timur, Maluku Barat Daya, Buru Selatan, dan Kepulauan Aru akan berjalan April ini, namun sebagian diantara kabupaten itu, pemerintahnya belum mencairkan anggaran pelaksanaan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah setempat. Sebagian lagi telah menyetujui dengan angka lebih kecil dari usulan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Buru Selatan, Sabi mengatakan, pihaknya telah mengusulkan jumlah anggaran Pilkada ke pemerintah daerah setempat sebesar Rp13 milyar lebih. Hanya saja, belum dibahas di DPRD, apalagi mendapatkan pengesahan.

“Pembahasannya sangat tergantung informasi dari pemerintah daerah Bursel. Sampai hari ini, kami belum mendapatkan informasi. Kan sudah kami usulkan anggaran, tapi belum ada jawaban dari pemda,” ujar Sabi saat dihubungi Ambon Ekspres via seluler, Minggu (12/4).

Ditanya soal kecukupan anggaran Rp13 Milyar lebih untuk Pilkada Bursel, Sabi mengaku tidak mengetahuinya dengan pasti, karena rincian penanggarannya merupakan tanggung jawab Sekretaris KPUD Bursel. “Tanya beliau (sekretaris KPUD-red), karena pengguna anggaran ada pada dia. Dan yang berkomunikasi dengan pemda juga ada pada dia,” jelasnya.

Ketua KPU Maluku Musa Toekan mengakui, Bursel, SBT dan MBD, pemerintah dan DPRD setempat belum mensahkan anggaran. Meski demikian,  anggaran pemda masing-masing yang akan ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) bisa digunakan.

“Memang anggaran Pilkada ketiga kabupaten itu belum disahkan. yang penting pemerintah daerah menyiapkan anggarannya. Sebab anggaran yang sudah ada boleh digunakan. Yang penting pertanggung jawab sesuai dengan peruntukannya. Dan Surat Edaran Mendagri membolehkan hal itu,” ungkap Toekan, kemarin.

Daerah yang belum mempunyai anggaran Pilkada dalam APBD 2015, lanjut dia, akan ditetapkan dalam APBD-P. Olehnya itu, koordinasi sudah dilakukan KPU tiga kabupaten dengan pemda masing-masing.

“Hasilnya pemda bersedia menyiapkan anggarannya. Sedangkan penetapannya melalui APBD perubahan. Sehingga untuk SBT, Bursel dan MBD yang jelas tidak ada keraguan. Karena KPU sudah menkomunikasi dan menkoordinasikan dengan pemda dan DPRD masing-masing,”papar dia.

Untuk kabupaten SBT, Toekan menyatakan, anggaran pilkada sudah ditetapkan sebanyak Rp6 milyar dari Rp23 milyar yang diusulkan KPUD melalui pemerintah daerah dalam APBD 2015. Ini disebabkan saat pembahasan, belum ada regulasi yang baku terkait pelaksanaan Pilkada serentak atau masih sebatas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Sementara untuk Bursel dan MBD, pemda masing-masing daerah telah mencairkan dana Rp 500 juta untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Pilkada nomor 8/2015 tentang Pilkada dan koordinasi dengan stakeholder.

Toekan juga mengungkapkan, soal anggaran Pilkada apakah berstatus hibah atau tidak masih menunggu payung hukum. Pasalnya masih menjadi perdebatan antara Kementerian Dalam Negeri dan Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

“Jadi Menteri Dalam Negeri menilai dana Pilkada dari APBD berstatus hibah. Sementara Kementrian Keuangan menilai, dana Pilkada bukan hibah. Karena disalurkan secara utuh tiap lima tahun sekali. Akhirnya Dikrektorat Pengeluaran Kas Daerah Kemenkeu RI pada saat rapat itu mengatakan kepastian dana penyelenggaraan Pilkada masih menunggu payung hukum,” urainya.

Ketua KPUD kabupaten Kepulauan Aru Vicktor Silaja, mengatakan, sudah tidak ada masalah terkait anggaran Pilkada. Dari Rp17 milyar yang diusulkan, pemda dan DPRD Aru telah mensahkan 12 milyar.

“Untuk anggaran, kami tidak masalah lagi. Anggaran telah ditetapkan dalam APBD. Kemudian bupati bertindak atas nama pemda dan ketua KPU telah menandatangani akta hibah bantuan anggaran pelaksanaan Pilkada Aru 2015,”ungkap Silaja, kemarin, via seluler.

Anggaran yang telah ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan Pilkada. Kalaupun dalam penggunaannya ada kekurangan, akan diusulkan kembali ke pemda dan ditampung dalam APBD-P. “Tetapi KPU sudah berbicara dengan pemda, andai kata dalam pelaksanaanya terdapat kekuranga anggaran, tentunya pemda siap tampung dalam APBD-P 2015,”katanya.

Pengamat politik Universitas Darussalam Ambon, Ali Roho Talaohu menilai, anggaran merupakan kebutuhan vital untuk melaksanakan Pilkada. Terlambatnya kesiapan anggaran, kata dia, akan memengaruhi pelaksanaan tahapan Pilkada. “Kalau dana terlambat cair pasti berdampak negatif, hubungannya dengan jadwal yang telah dibuat oleh KPU maupun KPUD,” ungkap Ali kepada Ambon Ekspres, kemarin.

Selain itu tambah Ali, anggaran yang sedikit juga akan menurunkan kualitas penyelenggaraan Pilkada. Meski tetap dilaksanakan, namun ekspektasi publik terhadap Pilkada yang berkualitas sulit tercapai.

Dampak yang paling serius akibat keterlambatan anggaran, kata dia, terhambatnya distribusi logistik dari KPU kabupaten atau provinsi ke kecamatan dan desa. Apalagi Maluku tambahnya, merupakan daerah kepulauan.

“Distribusi ke daerah akan terhambat dan itu mengganggu tahapan dan proses Pilkada. Persoalan-persoalan seperti ini, mestinya sudah disikapi oleh penyelenggara dari sekarang,” katanya.(TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!