Tahan Vanath, Tuntas Masalah – Ambon Ekspres
Trending

Tahan Vanath, Tuntas Masalah

AMBON, AE— Kebijakan mutasi sejumlah pejabat di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, akhirnya memantik reaksi wakil rakyat setempat. Kebijakan tersebut dinilai telah melabrak sejumlah aturan, karena itu, Bupati Abdullah Vanath perlu diwaspadai. Jauh lebih baik, dia ditahan agar tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang memengaruhi kondisi politik SBT.

“Kebijakan itu melanggar aturan yang subtantif, melanggar aturan ketatanegaraan itu juga perdata yang tidak kalah sensitif,” kata ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten SBT, Agil Rumakat, Sabtu (11/4).  Karena itu, Abdullah Vanath harus diwaspadai.

Kabupaten SBT bagian dari Indonesia yang penyelenggaraan pemerintahan diatur dengan Undang-Undang. “Bicara pemerintahan, kan bicara organisasi, bicara organisasi ada aturan mainnya. Aturan main pemerintahan adalah Undang- Undang. Abdullah Vanath sadar, melakukan semua yang bertabrakan dengan semua ketentuan itu,” tegasnya.

Perombakan birokrasi yang dilakukan oleh Abdullah Vanath  sarat dengan kepentingan  politik menjelang Pilkada Desember mendatang. Apalagi, Vanath disebut-sebut akan diangkat menjadi koordinator tim pemenangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati kabupaten SBT, Siti Umariyah  Suruwaky dan Ongen Go.

“ Karena itu, sebagai Ketua Fraksi Golkar DPRD kabupaten SBT, saya berharap gubernur lebih serius. Jangan hanya dengan surat kemudian dipanggil begitu saja. Harus ada peringatan keras terhadap dia (Abdullah Vanath-red), agar  kebijakan seperti itu tidak terulang lagi,” ujarnya.

Untuk menghadapi Abdullah Vanath, tidak bisa dihadapi hanya dengan cara yang sopan. “Memang dia senang bermain di wilayah yang tidak sopan. Untuk menegakkan aturan, Gubernur harus tegas,” harapnya.
TAHAN VANATH

Sementara itu, pegiat anti korupsi kabupaten SBT, Jafar Tukwain mendesak penyidik Polda Maluku untuk segera menahan Abdullah Vanath sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Penahanan terhadap mantan calon gubernur itu, selain untuk lebih menjamin proses hukum berjalan lancar, juga untuk mempersempit ruang  geraknya dalam  membuat kebijakan  birokrasi pemerintahan yang melanggar  aturan.
Tukawain berharap, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku lebih serius  dalam membangun koordinasi dengan BPK pusat terkait hasil audit yang sementara dievaluasi BPK pusat.

“Yang penting, koordinasi antara BPK Maluku dengan BPK pusat lebih intensif, termasuk dengan penyidik Polda Maluku. Agar publik juga bisa yakin, bahwa proses hukum berjalan dengan baik,” imbuhnya.

Terkait rencana untuk melakukan demonstrasi, dia menegakan, konsolidasi sedang dilakukan, dalam waktu dekat mereka akan turun jalan, mendesak aparat penegak hukum lebih serius dalam menangani kasus TPPU. “Pasti kita lakukan (demonstrasi), untuk memberikan ketegasan kepada penyidik, BPK, dan Kejaksaan, agar kasus TPPU tuntas dalam bulan ini,” katanya.

Lebih lanjut Tukwain berharap, kasus dugaan korupsi dana pengadaan alat kesehatan yang diduga turut menyertakan nama Abdullah Vanath, tidak sampai menghalangi proses hukum terhadap kasus TPPU.
(MAN)

Most Popular

To Top