Ulah Pemerintah, 2 SD Disegel – Ambon Ekspres
Trending

Ulah Pemerintah, 2 SD Disegel

AMBON, AE— Berawal dari ganti rugi tak terbayarkan oleh pemerintah, pemilik tanah nekat menyegel dua sekolah dasar di Galunggung. Ratusan murid terancam tidak bisa mengikuti Ujian Nasional di sekolahnya, jika Pemerintah Kota Ambon tidak secepatnya menyelesaikan pembayaran pembebasan lahan untuk SD 64 dan SD Inpres 50.

Sekolah itu berdiri diatas tanah milik ahli waris, Josina Maria Souisa. Letak dua sekolah tak berjauhan. Sekolah itu memiliki murid cukup banyak. Tanggal 20 April nanti, murid kelas VI akan mengikuti UN. Namun, tindakan ahli waris yang menyegel dua sekolah itu, bikin pusing pihak sekolah.

Souisa memiliki akta hak milik nomor 7 Tahun 1982. Dengan bukti kepemilikan, pukul 05.00 di Sabtu (11/4) dini hari, sebelum ratusan murid dari dua sekolah itu mengikuti proses belajar mengajar, Souisa bersama sejumlah orang menyegel sekolah. Tak ada perlawanan, karena kedatangan mereka tak diketahui warga dan pihak sekolah.

Tindakan ini oleh sejumlah warga dan pihak sekolah, dinilai tidak beretika, karena para siswa SD akan segera melaksanakan Ujian Nasional minggu depan. Mereka juga mengecam pihak Dinas Pendidikan Nasional Kota Ambon yang tak meresponi surat ahli waris, maupun keluhan pihak sekolah terkait dengan ganti rugi penggunaan lahan.

Kepala SD Negeri 64, Abdul Wahab Sanaky menuturkan, masalah sengketa lahan sudah terjadi sejak tahun 2010 lalu. Ahli waris pernah menyurati pemerintah dan seluruh pihak termasuk Dinas Pendidikan Provinsi Maluku. Namun, surat tersebut tidak pernah ditanggapi oleh pemerintah maupun dinas terkait.

Padahal keterlibatan pemerintah dan dinas sangat diharapkan oleh pihak sekolah. “Ya, tadi (Sabtu-red) pemilik tanah datang menyegel dua sekolah ini, karena sekolah ini berdiri diatas tanah mereka yakni Josina Maria Souisa.

Pihak ahli waris sudah menyurati seluruh pihak dan Dinas Pendidikan, namun tidak ada direspon sama sekali,” ungkapnya dengan nada sedih kepada Wartawan, Sabtu (11/4).

Satu minggu sebelum penyegelan, ahli waris sudah menyurati pihak Sekolah lewat kuasa hukumnya. Dalam surat itu menyebutkan, mereka memberi tenggat waktu paling lambat 7 hari untuk menyelesaikan ganti rugi yang belum diselesaikan antara pihak pemerintah dengan ahli waris.

“Saya ketika menerima surat itu langsung ke Dinas Pendidikan Kota Ambon, untuk membicarakan hal ini. Tetapi tidak direspon juga oleh Dinas Pendidikan. Akhirnya mereka menyegel sekolah,” sesalnya.

Disinggung soal pelaksanaan UN yang akan berlangsung pekan depan, dia menyerahkan persoalan tersebut kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon untuk mencari solusi, agar para siswa tidak dikorbankan dalam masalah ini.

“Ya, ini kan masalah tanah, saya hanya penyelenggara pendidikan. Nanti hari senin (hari ini) baru saya ke Pemkot Ambon untuk melaporkan hal ini. Semoga pemerintah bisa mencari jalan keluar, sehingga  siswa dapat kembali belajar dan mengikuti ujian,” pintanya.

Usman Tehuayo (45) salah satu orang tua murid di SD 64 mengaku, kecewa dengan sikap Dinas Pendidikan Kota Ambon bahkan terhadap sikap ahli waris yang sengaja mengorbankan para siswa.

Dia mengaku, mewakili seluruh orang tua murid dari kedua sekolah yang dikorbankan karena kepentingan pribadi. Dia merasa dirugikan dengan upaya penyegelan tanpa memikirkan nasib ratusan murid yang akan mengikuti UN minggu depan.

“Yang jelas kami kecewa dengan pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan yang tidak memperdulikan nasib anak-anak kami. Kami sebagai orang tua murid merasa dirugikan dengan penyegelan ini, apalagi anak-anak kami sebentar lagi akan ujian. Kami minta pemerintah bisa menyelesaikan persoalan ini, sehingga anak-anak bisa mengikuti ujian dengan baik,” pesan Tehuayo.

Ketua Komisi II DPRD Kota Ambon Jusuf Latumeten mengingatkan, agar persoalan ganti rugi antara pihak pemerintah dan ahli waris tidak mengorbankan ratusan siswa. Dua pihak harus duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.

“Selaku wakil rakyat, kami meminta pengertian dari pemilik lahan untuk bisa mempertimbangkan kembali dengan membiarkan para siswa tetap melaksanakan Ujian Nasional minggu depan. Kalaupun ada langkah-langkah penyelesaian, maka perlu dibicarakan dengan baik. Tidak perlu sampai menyegel sekolah,” jelas Latumeten.

Dia meminta ahli waris memilih waktu yang tepat, bukan disaat ratusan siswa akan mengikuti UN, karena akan merugikan berbagai pihak khususnya para siswa. “Kami berharap ada pengertian keluarga ahli waris untuk bisa memahami dan tidak mengorbankan para siswa. Besok  (hari ini-red) kita akan mengundang Dinas Pendidikan untuk melakukan koordinasi. Dan pasti kita mengutamakan agar proses ujian tetap berjalan,” tutup Latumeten.

Josina Maria Souisa yang ditemui Ambon Ekspres di kediamannya, Minggu sore kemarin menjelaskan, tanah itu seluas 2000 meter persegi, dipakai untuk membangun sekolah sejak tahun 1981. “Tanah itu kami beli dari Dati Lisaholet sejak Tahun 1972. Kemudian pada Tahun 1972 keluarlah sertifikat tanah Nomor. H.M.07/30/IV/1982. dari Agraria, atas kepemilikan Tanah seluas 16.039 hektar,” tutur dia.

Suaminya, James Souisa-lah  yang membangun sekolah SD Inpres, dengan syarat tanah nanti akan dibayar oleh pemerintah. Sambil menambahkan, James Souisa mengambil insiatif membangun sekolah SD Inpres itu, diatas tanah miliknya. “Waktu itu almarhum (James Souisa) pegawai di pemkot. Dia bersedia serahkan tanah untuk bangun sekolah SD Inpres itu, tetapi nanti itu (bayar),” katanya.

Hanya saja sampai, kemarin, ganti rugi oleh pemerintah belum juga dilakukan. “Sekian Tahun kami tunggu niat baik dari pemerintah untuk segera menyelesaikan status tanah itu, namun belum diselesaikan juga. Maka Tahun 2010 lalu, saya bersama anak-anak menemui pemerintah kota untuk membicarakan hal itu. Tetapi hasilnya juga belum ada kejelasan. Kami terus melakukan upaya itu, hingga kemudian, pada 15 Maret lalu, kami minta bantuan dari LBH, dan akhirnya dikeluarkannya surat somasi kepada pemerintah. Dengan batas waktu yang telah kami tentukan, yakni 15 hari setelah somasi itu keluar, proses ganti rugi sudah dilakukan, tetapi sama saja,” paparnya.

Setelah somasi dikeluarkan oleh LBH, pemerintah kota tak merespon, maka pihaknya langsung melakukan penyegelan terhadap sekolah tersebut. “Itu hak kami, sehingga kami minta untuk segera dikembalikan kepada kami,”ujarnya.

Wanita separu baya itu, menegaskan akan terus melakukan penyegelan terhadap sekolah itu hingga pemerintah baik kota maupun provinsi segara menyelesaikan status tanah tersebut.  “Kami tidak berniat untuk mengacaukan suasana ujian, atau mengganggu sekolah karena anak-anak saya dulu juga sekolah, tetapi yang kami tuntut itu hak kami. Jangan pemerintah dia lalu membiarkan hal itu begitu saja. Kami akan buka segel itu setelah pemerintah kota, mau membicarakan hal itu dengan kami,”tegasnya.

Sementara itu, aksi penyegelan dari ahli waris, baru diketahui oleh salah seorang guru dari SD Inpres 50, yang saat itu datang lebih awal ke sekolah pada Sabtu pagi. “Jadi sekitar pukul 06.45 Wit, salah satu guru datang lebih awal ke sekolah, karena waktu itu kami (SD Negeri 50), sekolah pagi. Saat datang, pintu sekolah sudah digembok dengan slot. Dan papan yang menuliskan dilarang melakukan aktivitas diatas tanah ini. Karena tanah ini masih bermasalah,” kata Kepala Sekolah SD Negeri 50, Ny. Un Salong, kepada Ambon Ekspres kemarin.

Selain pintu pagar yang digembok dengan menuliskan larangan untuk beraktivitas disekolah tersebut, ada tiga ruang kelas juga dipalang dengan menggunakan kayu balok dengan tulisan kalimat larangan.  “Pintu ruangan kelas 5, kelas 2 yang dipalang dengan kayu, kemudian di pintu ruangan kelas 6 juga dipalang dan dituliskan kalimat larangan itu. Dari pemilik tanah. Waktu itu kami tidak bisa beraktivitas karena sudah ada larangan,” jelasnya.

Aksi penyegelan itu langsung mendapatkan perlawanan dari sejumlah orang tua murid yang saaat itu datang mengantarkan anak mereka kesekolah. “Ada sekitar 15 orang tua siswa baik ibu-ibu maupun bapa-bapa. Para orang tua itu, kemudian langsung membuka paksa gembok dan balok itu, dengan menggunakan martil. Saat itu penjaga sekolah tidak berani membuka gembok itu,”paparnya.

Setelah gembok maupun palang pintu kelas itu dibuka paksa oleh orang tua siswa, kini sekolah tersebut sudah langsung melaksankan aktivitasnya. “Sudah dibuka oleh orang tua dari para siswa itu sendiri,” ucapnya.

Salong mengatakan, baik dirinya maupun pihak SD Negeri 64 dan ahli waris pernah melakukan pertemuan dengan pihak Dinas Pendidikan Kota Ambon, guna menyelesaikan persoalan tersebut. “Kami dari SD Inpres 50 dan SD Negeri 64, yang diwakilkan langsung oleh Pak kepsek Abdul Wahab Sanaky, bersama Dinas Pendidikan kota, sudah melakukan pertemuan. Dan pemerintah sendiri sudah bersedia menyelesaikan hal itu. Sekolah itu dulunya dibangun Dinas Pendidikan provinsi, tetapi dialihkan ke pemkot, sehingga persoalan ini tanggungjawab pemkot,” terangnya.

“Ada sekitar 700 siswa didua sekolah itu. Untuk itu pemerintah segara mengambil langkah dalam rangka menyelesaikan persoalan ini. Kasihan juga jika tidak diselesaikan dan jangan biarkan persoalan ini berlarut, karena yang korban adalah anak-anak kami,” kata dia. (ISL/AHA)

Most Popular

To Top