Mutasi Illegal, Vanath Diperiksa KASN – Ambon Ekspres
Trending

Mutasi Illegal, Vanath Diperiksa KASN

AMBON, AE— Keputusan Bupati Abdullah Vanath untuk melakukan rotasi dan mutasi pejabat di Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berbuah petaka. Kemarin, Vanath diminta menghadap Komisi Aparatur Sipil Negara untuk dimintai keterangannya terkait kebijakannya yang mematik beragam pendapat publik.

“Bupati SBT dipanggil oleh Dewan Komisi KASN untuk menghadap di Jakarta pada hari ini (kemarin-red),” ungkap Gubernur Maluku, Said Assagaff kepada Ambon Ekspres, Senin (13/4). Gubernur mengungkapkan, panggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan yang disampaikan Gubernur melalui Badan Kepegawain Daerah (BKD) Maluku kepada Dewan Komisi ASN beberapa waktu lalu.

Gubernur berharap, dengan proses terhadap masalah itu, pemahaman Abdullah Vanath sebagai kepala daerah tentang Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN), terutama tentang mutasi pejabat menjadi lebih baik.
MUTASI ILEGAL

Pakar hukum tata negara Universitas Pattimura (Unpatti) Hendrik Salmon mengemukakan, meski mutasi pejabat eselon II merupakan wewenang Abdullah Vanath sebagai bupati Kabupaten SBT, namun itu harus dilakukan dengan membentuk panitia seleksi. Dan Gubernur memiliki wewenang mengawasi mutasi tersebut.

Kalau tidak ada panitia seleksi, lanjut Salmon, maka melanggar Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Negara Sipil (ASN). Dan itu berarti mutasi pejabat tersebut adalah ilegal.

“Dan bila para pejabat yang diangkat itu masih dipertahankan, maka kerja mereka tidak sah, karena prosesnya saja sudah menyalahi aturan. Apalagi yang dilanggar adalah Undang-Undang,” kata Salmon, kemarin.

Terkait perlunya panitia seleksi diamanatkan pada pasal 108 n dan pasal 115 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Dia menilai, langkah yang dilakukan oleh gubernur dengan memberikan peringatan kepada Abdullah Vanath adalah langkah tepat dan tegas. Sebab, gubernur memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap mutasi pejabat di tingkat kabupaten. Terutama pejabat eselon II. “ Itu adalah tugas beliau (gubernur). Jadi, bila itu sudah jelas dan terbukti melanggar undang-undang, maka harus dibatalkan,” ujar Salmon.

Pengamat pemerintahan Universitas Darussalam (Unidar) Ambon, Zulfikar Lestaluhu mengungkapkan pendapat yang sama. Bila mutasi jabatan dilakukan tanpa mengikuti mekanisme yang ditentukan dalam Undang-udang, maka itu adalah mutasi yang tidak kuat secara hukum. “Sehingga, hasilnya pun diragukan. Legalitas formal para pejabat yang diangkat pun tidak bisa dipercaya,” kata Lestaluhu, kerain. (MAN)

Most Popular

To Top