Sengketa di Lahan Sekolah – Ambon Ekspres
Trending

Sengketa di Lahan Sekolah

AMBON, AE— Pemerintah Kota Ambon dan Pemprov Maluku siap membayar ganti rugi lahan yang dipakai dua Sekolah Dasar, di Galunggung agar proses pendidikan tetap berjalan. Namun agar tidak terjadi tumpang tindih pembayaran pemerintah akan memverifikasi siapa pemilik lahan yang sah.

SD 64 dan SD Inpres 50 Negeri Ambon, Sabtu (11/4), disegel oleh Josina Maria Souisa yang mengaku sebagai pemilik lahan sah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Benjamin Kainama, kepada Ambon Ekpres, di Balai Kota, Senin (13/4) tidak menampik mendapatkan surat dari kuasa hukum Souisa.

“Kami telusuri surat tersebut bukan kami mengelak atau menghindar tetapi perlu dikoordinasikan dengan pemprov, sebab pemprov lebih bertanggung jawab terkait hal tersebut. Bahkan saya membalas surat tersebut dengan catatan akan diganti namun perlu dibicarakan. Eh, Sabtu kemarin mereka segel. Ini kan tidak boleh karena sangat bertentangan dengan UUD 1945. kalau lahan itu masalah hukum,” terang dia.

Dia memastikan pihaknya akan tetap membayar ganti rugi. Hanya saja pemilik tanah jangan mengambil sikap dengan langkah melakukan penyegelan sekolah sebab sangat melanggar norma-norma hukum. “Tidak boleh melakukan langkah itu sebab mencederai pendidikan bangsa, seluruh aktifitas pendidikan sekolah berada dalam negara tidak mesti dihalangi sebab justeru melawan UUD 1945,” kata dia.

Pemkot, kata dia, tidak mengetahui persoalan kepemilikan lahan, sejak dua sekolah itu diserahkan pemprov. “Seharusnya pemprov lebih Gunakan Kapal Nelayan, Kemlu Evakuasi 112 WNIbertanggung jawab bukan pemkot, tapi menyangkut pendidikan perlu dilakukan koordinasi supaya permintaan pemilik dapat dipenuhi,” tandas dia.

Kainama belum memastikan kapan membayar ganti rugi, namun dalam waktu dekat dipastikan masalah tanah dapat diselesaikan pemerintah.

Paska penyegelan dua sekolah itu, proses belajar mengajar berjalan seperti biasanya. Pantauan Ambon Ekspres, Senin kemarin di pintu pagar sekolah tidak ada lagi gembok ataupun penyegelan. Para siswa yang datang sendirian maupun siwa yang diantar oleh orang tua, langsung masuk ke sekolah untuk mengikuti pelajaran seperti hari biasanya.

Segel sejak Sabtu (11/4) dibuka paksa oleh belasan orang tua yang saat itu hadir disekolah tersebut, kini aktivitas sekolah berjalan seperti biasanya. “Peristiwa pemalangan itu terjadi pada malam hari, kemudian paginya diketahui oleh orang tua dari para siswa terutama SD Inpres 50, karena waktu itu mereka sekolah pagi. Palang langsung dibuka, dan aktivitas sekolah langsung berjalan seperti biasanya,” kata kepala Sekolah SD Negeri 64, Abdul Wahab Sanaky, yang ditemui dipekarangan sekolahnya Senin kemarin.

Baik Sanaky maupun kepala SD Inpres 50 Ny Un Salong berharap pemprov dan pemkot segera menyelesaikan persoalan sengketa lahan dengan pihak ahli waris. “Walaupun tidak mengganggu aktivitas sekolah kami, tapi kejadian itu tidak perlu terulang lagi,” pinta Salong.

Sementara itu, sertifikat Nomor : H.M.07/30/IV/1982 atas lahan seluas 16.050 meter persegi yang kini berdiri dua bangunan sekolah SD Inpres 50 dan SD Negeri 64 di kawasan Galunggung, Desa Batu Merah Kecamatan Kota Ambon atas nama Josina Maria Souisa dipertanyakan beberapa pihak. Salah satunya datang dari kepala Dati Lisaholet, Dien Lisaholet.

Dikatakan, sertifikat tersebut patut dipertanyakan keabsahannya. Sebab, sebagai kepala dati Lisaholet, Dien tidak pernah menandatangani maupun mengetahui transaksi jual beli tanah kepada Josina. ”Saya kaget ketika membaca Koran Ambon Ekspres tadi (kemarin), dalam keterangannya Mama Jo ( Josina) mengaku membeli tanah itu dari Dati Lisaholet tahun 1972 sehingga keluarlah sertifikat itu tahun 1982. Padahal kami tidak pernah melakukan transaksi jual beli dengan Mama Jo,” ungkapnya.

Menurut dia, sebelum sertifikat keluar dari agraria, harus ada surat jual beli atau alas haknya, ”Memang mereka punya sertifikat, tetapi bagaimana sertifikat itu bisa ada kalau tidak ada alas hak dari pemiliknya. Ini yang harus dipertanyakan,” tegasnya lagi.

Dien mengatakan sebagai turunan dati, pihaknya ingin mengetahui transaksi jual beli tanah tersebut dengan jelas agar hal ini tidak menjadi polimik di masyarakat khusunya Dati Lisaholet. ”Sebagai pemangku warisan leluhur, kami ingin tahu. Jadi, kalau pun mereka sudah membeli tanah itu, beli dari siapa, berapa luasnya dan dimana lokasinya,” tukasnya.

Dia berharap, ada keterbukaan agar persoalan ini tidak menjadi masalah. ”Saya hanya ingin mereka transparan dan jujur karena ini mengenai hak,” pungkas dia.(AID/AHA/ARI)

Most Popular

To Top