Aneh, Puttileihalat tak Disentuh Jaksa – Ambon Ekspres
Ragam

Aneh, Puttileihalat tak Disentuh Jaksa

AMBON,AE— Proses hukum atas kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial  kabupaten Seram Bagian  Barat dinilai tidak lengkap,  bila bupati setempat Jacobus Puttileihalat tidak diperiksa, baik oleh jaksa penyidik  maupun oleh Majelis Hakim.

Dia merupakan kepala daerah, pasti tahu dana  tersebut, apalagi indikasi keterlibatan mantan calon gubernur itu  sudah diungkapkan oleh dua saksi dan terdakwa, Zainuddin Latukaisuppy.

Pentingnya pemeriksaan terhadap bupati, terutama untuk mengonfirmasi tentang Peraturan Bupati yang dia buat sebagai payung hukum untuk menambah dana Rp 5 milyar lebih dalam pos anggaran dana bansos tahun 2011 yang diduga tanpa sepengetahuan DPRD setempat.

“Dapat menghadirkan saksi yang lain, bilamana keterangannya dibutuhkan untuk mengkonfrontir keterangan saksi lain demi mencari kebenaran materil dalam sidang pengadilan,” kata pengamat hukum Universitas Pattimura (Unpatti) Arman Anwar, Jumat (24/4).

Terkait apakah Jacobus Puttileihalat dapat dijadikan tersangka, Arman Anwar mengatakan, itu tergantung pengembangan proses hukum yang ditangani jaksa serta majelis hakim. Bila keterangan saksi dikuatkan dengan satu alat bukti yang kuat, maka Jacobus Puttileihalat dapat dijadikan tersangka.

BACA JUGA:  Menanti Niat Baik Jaksa

“Keterangan satu  orang saksi ditambah dengan  satu alat bukti lain seperti terdapat dalam pasal 184  KUHAP sudah  cukup untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka,” jelasnya.

Pengamat hukum Universitas Darussalam (Unidar) Ambon Dayanto mengemukakan, pemeriksaan terhadap bupati kabupaten SBB terkait peraturan bupati yang dia buat, menjadi kebutuhan penting bagi Majelis hakim. Apalagi, beberapa fakta tentang indikasi keterlibatan bupati sudah diungkapkan oleh beberapa saksi.

“Agar proses hukum berjalan maksimal, tentu penting majelis  hakim memerintahkan jaksa menghadirkan bupati. Terutama untuk mengonfirmasi  tentang Peraturan bupati yang dibuat sebagai payung hukum penggunaan dana bansos tersebut,” ungkapnya.

Bila dalam pemeriksaan bupati di persidangan, terungkap fakta baru yang menguatkan dugaan keterlibatan dia dalam kasus dana bansos yang nilainya mncapai Rp 11milyar itu, maka dapat menjadi catatan bagi jaksa membuka kasus ini kembali. Dengan begitu, jaksa penyidik dapat memanggil bupati untuk diperiksa.

“Karena kasus sudah dilimpahkan ke persidangan, maka majelis hakim yang harus memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan bupati. Ini sangat penting untuk  memaksimalkan proses hukum atas kasus ini. Jangan hanya pihak tertentu saja yang diproses. Siapa pun yang punya hubungan dengan dana Bansos harus diperiksa,” ujarnya.

BACA JUGA:  Jaksa! Jangan Banyak Omong

Sementara itu, Fahri Bachmid, penasehat hukum terdakwa, Zamrud Tatuhey mengatakan, pihaknya sangat berharap majalis  hakim memerintahkan JPU menghadirkan bupati kabupaten SBB, agar dimintai keterangannya dalam persidangan.

Hal ini, kata Bachmid  sangat penting dan sangat relevan guna  mengonfirmasi beberapa fakta dalam persidangan yang diungkapkan oleh saksi maupun terdakwa.

“Yang ingin kita dapat dalam proses persidangan ini adalah kebenaran materil, yakni kebenaran yang sesungguhnya. Jadi, wajib hukumnya, menghadirkan bupati dalam persidangan.  Kalau tidak dihadirkan,  bisa diduga bahwa ada pembelokan kebenaran materil  dalam persidangan ini,” ungkapnya.

Sebagai penasehat hukum, pihaknya ingin proses hukum atas kasus itu lebih terbuka, siapa pun yang berhubungan dengan dana bansos harus diperiksa, jangan ada diskriminasi dalam proses hukum atas kasus ini.
(MAN)

Most Popular

To Top