Oratmangun : Saya Ikut Putusan Negara, Apa Salah Saya ? – Ambon Ekspres
Politik

Oratmangun : Saya Ikut Putusan Negara, Apa Salah Saya ?

AMBON,AE— Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku, Dharma Oratmangun menegaskan, dirinya masuk kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol  karena permintaan Ketua Umum DPP Golkar, Agung Laksono. Apalagi, sebut dia, kubu Laksono telah diakui Menteri Hukum dan HAM (Menkumham)

Jadi saya ini ikut putusan negara. Apa salah saya. Saya ini diminta untuk urusi partai. Tentu sebagai kader partai saya siap laksanakan tugas partai. Apalagi, saya sebagai wakil rakyat yang dipilih masyarakat. Jadi tugas itu mesti dilaksanakan sebaiknya karena amanah,”kata Oratmangun kepada Ambon Ekspres, kemarin.

Pernyataan Oratmangun sekaligus menepis ancaman Golkar kubu Munas Bali yang dinakhodai Aburizal Bakri yang ingin melakukan pergantian antar waktu terhadap dirinya di dewan. Ini karena Oratmangun yang sebelumnya ikut Munas Bali, masuk kepengurusan Munas Ancol. ”Loyalitas di partai bukan orang per orang. Etika politik tidak ancam mengancam. Saya ini tenaga penatar idiologi tingkat nasional. Saya di Golkar 40 tahun lebih dan masuk kepengurusan pusat periode ke 4. Saya ini kader fungsional dan Karakterdes. Jadi segala sesuatu ada aturannya,”ingatnya

Apalagi, kata Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol itu, kepengurusan yang meminta dirinya masuk pengurus diakui oleh pemerintah, yakni Menteri Hukum dan HAM. ”Tentu kita hargai keputusan pemerintah dan keputusan negara.

Kecuali MenkumHAM telah menarik putusannya, kita patuh. Tapi khan sampai sekarang belum mencabut putusannya,”terangnya.

Dia menuturkan, putusan Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang diketuai oleh Muladi sangat jelas. Dalam putusan MPG, lanjut dia menyebut, mengabulkan permohonan pemohon sebagian untuk menerima kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol secara selektif dibawah kepemimpinan Laksono dengan kewajiban mengakomodir kader dari DPP Golkar hasil Munas Bali yang memenuhi prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela. ‘’Dengan tugas utama melakukan konsolidasi partai mulai Musda tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi dan Munas selambat-lambatnya 2016, secara simultan melakukan konsolidasi pada alat-alat kelengkapan partai lainnya.  Meminta MPG memantau proses konsolidasi sampai tuntas Oktober 2016 . Apalagi, dalam amar putusan itu menyebut, demikian diputuskan. Ini berarti putusan MPG,”tandasnya.

Apalagi, lanjutnya, pernyataan ketua MPG  Muladi sangat jelas. Muladi mengaku, memahami dan menghormati putusan MenkumHAM, Yasona Laoly yang mengesahkan kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Ancol dibawah kendali Laksono. ”Tentu sebagai kader saya juga patuh menjalankan putusan MPG. Meski begitu, saya yakin kader Golkar akan mampu keluar dari kemelut dan solid untuk berkarya yang terbaik bagi bangsa dan negara,” pungkasnya. (JOS)

Most Popular

To Top