Tidak ada Masalah Penganggaran Pilkada – Ambon Ekspres
Trending

Tidak ada Masalah Penganggaran Pilkada

AMBON,AE— Tersisa dua bulan penyelenggaran pemilihan kepala daerah di empat kabupaten secara serempak, namun tiga pemerintah daerah hingga kini belum juga menetapkan besaran anggaran untuk penyelenggara termasuk ke Komisi Pemilihan Umum Daerah. Tiga daerah itu, adalah  Buru Selatan, Maluku Barat Daya, dan Seram Bagian Timur.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Musa Toekan menjelaskan, bila anggaran Pilkada belum disahkan atau ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan, maka bisa digunakan surat Edaran Menteri Dalam Negri. Mekanismenya, KPUD dan pemda harus menandatangani nota hibah.

“Berdasarkan Surat Edaran Mendagri, jika anggaran sudah diusulkan oleh KPUD tapi belum ditetapkan dalam APBD-P, maka boleh digunakan oleh KPU dengan persyaratan KPUD dan pemda menandatangani nota hibah,”jelas Toekan kepada Ambon Ekspres, Jumat (24/4).

Terkait nota kesepahaman penggunaan anggaran hibah dari pemda, baru kabupaten Aru yang melakukannya. Namun pencairannya kata dia, akan disesuaikan dengan tahapan Pilkada.

Toekan mengungkapkan, dari empat kabupaten yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2015, baru Aru yang sudah ditetapkan anggarannya. Sementara SBT, telah dianggarkan 6,5 miliar dari usulan 23 miliar dalam APBD 2015. “Jadi untuk SBT baru dianggarakan sebanyak Rp6,5 miliar dan penambahannya melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2015 yang hingga kini belum ditetapkan,” katanya.

Sedangkan untuk MBD anggaran yang diusulkan sebesar Rp 15,7 miliar dan Buru Selatan Rp13,3 miliar. Berdasarkan rapat antara Kementrian Keuangan, KPUD Provinsi dan pemda 63 kabupaten di Jakarta, sudah dibicarakan keterlambatan anggaran tersebut.

“Dalam rapat itu juga ketika pemda ditanyakan oleh Dirjen Keuangan Daerah, Kementrian Keuangan Republik Indonesia, masing-masing kabupaten menjawab telah siap dan cukup. Siap anggarannya dan cukup sesuai dengan permintaan KPUD masing-masing,” ungkap dia.

Pengalokasian anggaran Pilkada bagi daerah yang masa akhir jabatan Januari hingga Juni 2016 namun ditarik pelaksanaan Pilkadanya di 2015, termasuk MBD dan Bursel, wajib bagi pemerintah kabupaten menetapkannya dalam APBD Perubahan.

“Termasuk Bursel dan MBD. Namun persoalannya APBD 2015 daerah-daerah tersebut sudah ditetapkan. Karena ini merupakan perintah Undang-undang, maka kewajiban pemda untuk menganggarkan dana Pilkada mereka dalam APBD perubahan,” paparnya.

Ketua KPUD Buru Selatan Said Sabi mengatakan, dalam waktu dekat, nota hibah akan ditanda tangani oleh Pemda dan KPUD. ”Sedang dalam koordinasi intensif. Insha Allah dalam beberapa hari kedepan akan dilaksanakan penandatanganan nota akta hibah,” ungkap Sabi via sms.

Setelah penandatangan, lanjut dia, anggaran Pilkada langsung dicairkan.”Setelah penandatangan akta hibah, anggaran sudah bisa direalisasi. Saat ini kami sedang melakukan seleksi atau rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS),”katanya. Namun, saat ditanya soal sumber anggaran seleksi lembaga adhock itu, Sabi tidak menjawab.
(TAB)

Most Popular

To Top