Anehnya Jaksa di Benjina – Ambon Ekspres
Trending

Anehnya Jaksa di Benjina

AMBON,AE— Tim Intel dari kejaksanaan Tinggi (Kejati) Maluku telah diturunkan ke Benjina kabupaten kepulauan Aru untuk melakukan investigasi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh PT  Pusaka Benjina Resources (PBR) diluar dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).   Namun, hingga kemarin hasil kerja tim  Jaksa itu belum diketahui.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Kin Palapia yang dikonfirmasi mengatakan, saat ini tim telah bekerja, mengumpulkan berbagai data dan informasi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT. PBR. Investigasi itu dilakukan, setelah  jaksa mendapatkan informasi tentang adanya pelanggaran lain yang terjadi di Benjina selain dugaan pelanggaran HAM.

Palapia yang ditanya tentang bentuk pelangaran apa yang menjadi  objek investigasi tim jaksa tersebut,  menolak untuk membeberkannya. Dia beralasan,  untuk menghindari terjadinya hambatan dalam proses  investigasi, sehingga pihaknya belum bisa buka-bukaan tentang kerja tim di lapangan.

‘’Kalau kita sampaikan ke media dan para pihak yang ingin kita datangi mengetahuinya, kan bisa melakukan hal-hal yang menghambat kerja tim. Untuk sementara, kami belum bisa sampaikan,’’ kata Palapia di kantor Kejati Maluku, Senin (27/4).

BACA JUGA:  Pemerintah Lemah di Benjina

Informasi yang diterima Ambon Ekspres dari sumber lain menyebutkan, salah satu bentuk pelanggaran yang menjadi target tim jaksa adalah masalah tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2012-2013  yang belum dilunasi oleh pihak  PT. PBR sebesar  Rp 11 milyar. Namun, lagi-lagi Palapia menampik untuk memberikan penjelasan tentang masalah pajak tersebut.

“Saya belum mendapat informasi resmi tentang hal itu. Jadi, untuk memastikan semua itu, sebaiknya kita tunggu saja apa yang menjadi hasil kerja tim. Kalau sudah ada, pasti disampaikan ke teman-teman (wartawan-red),’’ imbuhnya.

Koordinator Indonesia Democracy Reform Institue (INDEI), Wahada Mony menilai, langkah yang dilakukan oleh jaksa adalah langkah tepat untuk mengusut tuntas semua bentuk pelanggaran yang terjadi di Benjina. Karena itu, Jaksa jangan hanya punya semangat sesaat dalam mendalami berbagai informasi yang diterima.

“Kita berharap, jaksa profesional, sehingga proses ini membuahkan hasil bagi dunia hukum dan keadilan,’’ ujarnya.
Apalagi, lanjut Mony investigasi dilakukan untuk mengusut dugaan tunggakan   pajak oleh pihak PT PBR.  Jaksa harus dapat mengungkap masalah ini. Bila ditemukan pelanggaran, maka harus ditindaklanjuti secara hukum.

BACA JUGA:  Pemerintah Lemah di Benjina

Karena itu, Mony mengatakan jaksa harus terbuka kepada masyarakat tentang apa yang ingin dicari dalam investigasi tersebut. Ini selain untuk membuka ruang partisipasi bagi masyarakat yang punya data atau informasi tentang masalah yang diselidiki, juga  untuk menghindari asumsi yang negatif tentang jaksa, bila nanti jaksa tidak dapat mengungkap satu pun pelanggaran di sana.

“Jaksa jangan memancing spekulasi publik secara berlebihan. Masyarakat harus tahu apa yang menjadi tujuan investigasi dan apa saja bentuk pelangaran yang ingin diselidiki,’’ ungkapnya.

 

JANGAN SETOP PENGUSUTAN KASUS BENJINA
Sementara itu, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai tewasnya Yosep  Sairlela, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kelautan dan Perikanan (PNS KKP) yang disebut menjadi saksi kunci kasus perbudakan di Benjina, Maluku, beberapa waktu lalu sangat berkaitan dengan kasus perbudakan di Benjina yang tengah diusut oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Koordinator KontraS Haris Azhar, seperti  ditulis CNN Indonesia, Minggu, 26/04/2015  menilai kematian Yosep merupakan upaya untuk mengaburkan penyelesaian kasus di Benjina. Hal tersebut berkaitan dengan begitu besarnya pertarungan bisnis penangkapan ikan yang terjadi di Maluku.

BACA JUGA:  Pemerintah Lemah di Benjina

“Soal kematian Yosep, saksi kunci kasus pelangggaran hukum kemaritiman, kami menduganya sebagai upaya mengaburkan penyelesaian kasus Benjina. Kasus ini melibatkan pertarungan bisnis ikan di Maluku,” kata Harisdi kantor KontraS, Minggu (26/4).

Ditemui di tempat yang sama, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik mengungkapkan kasus Benjina berawal dari ketidakacuhan pemerintah dalam melakukan perlindungan dan penegakan hukum pada kegiatan perikanan yang terjadi di pulau-pulau kecil. Bahkan, lanjut Riza, kasus perbudakan seperti di Benjina sudah terjadi sejak 2009 lalu.

Terkait tewasnya Yosep, Riza melihat pengusutan kasus Benjina tetap harus berjalan dan dituntaskan. Apakah tewasnya Yosep membuat kasus menjadi mudah atau sulit, kasus tersebut tetap harus diselesaikan.
“Apakah setelah Yosep tewas kasus ini lebih sulit atau lebih mudah? Kami melihat kasus ini tetap harus dituntaskan setuntasnya,” kata Riza.

Dia menilai Yosep hanya bagian paling hilir dari bagian perizinan perikanan, sementara bagian hulunya ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Jangan lupa untuk melakukan penyelidikan terhadap mereka yang terlibat dalam proses perizinan,” tegas Riza. (MAN/ CNN Indonesia)

Most Popular

To Top