KPU, Kembalilah ke Jalan Yang Benar – Ambon Ekspres
Trending

KPU, Kembalilah ke Jalan Yang Benar

AMBON,AE— Partai Golkar kubu Agung Laksono memperingatkan Komisi Pemilihan Umum RI dan daerah agar tidak bermain politik dalam penentuan keikutsertaan partai bersengketa dalam Pilkada serentak. Sementara PPP Maluku mendorong percepatan proses di peradilan dan mengeluarkan keputusan inkrah.

“Kami DPP Golkar menyatakan KPU jangan berpolitik. Artinya kalau menunggu itu namanya berpolitik. Bagi DPP Golkar rekomendasi Komisi II itu melabrak UU Partai politik,”ujar Ketua DPP Partai Golkar kubu hasil Musyawarah Nasional Ancol, Leo Nababan kepada Ambon Ekspres saat dihubungi via seluler, Selasa (28/4).

Seperti diberitakan Koran ini, Senin (26/4), Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku, Musa Toekan menyatakan, pihaknya tetap taat terhadap keputusan yang sepakati oleh KPU dan DPR RI RI, yakni, jika sampai tanggal pendaftaran bakal calon, sengketa masih berlangsung, tetap menggunakan putusan pengadilan yang terakhir untuk mengakomodasi pasangan calon yang didaftarkan parpol.

Saat ini ada dua partai politik, yaitu Partai Golkar dan PPP tengah bersengketa di pengadilan terkait dengan pengesahan kepengurusan dua partai tersebut oleh Kemenkumham. Objek sengketa dua partai tersebut sama, yakni Keputusan Kemenkumham tentang pengesahan kepengurusan partai politik tingkat pusat (DPP). Proses persidangan sengekta Partai Golkar berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta; sedangkan proses persidangan PPP memasuki tahap banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

Leo mengatakan, KPU RI selaku pembuat peraturan dan KPUD yang menyelenggarakan Pilkada serentak, harus kembali ke UU 8/2015, bahwa partai yang dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah adalah, partai yang kepengurusannya terdaftar di Kemenkumham. Kemudian lanjut dia, keputusan Mahkamah Partai juga memperkuat legalitas Golkar versi Munas Ancol.

“Maka KPU kembali ke jalan yang benar saja, yakni pakai UU. Jadi abaikan saja rekomendasi. Kemudian keputusan DPP Golkar sudah incrah sebagaimana putusan Mahkamah Partai bahwa sudah final dan bidding (final dan mengikat),” tandas alumni Universitas Diponegoro itu.

Mantan wakil sekretaris jenderal DPP Golkar ini, menambahkan, KPU RI dan KPUD sangat faham terhadap undang-undang dan peraturan teknis lainnya yang mengatur soal boleh dan tidaknya sebuah partai sah dan bisa mengikuti Pilkada.”Kami yakin negara ini masih menjunjung tinggi hukum, maka SK Menkumham siapa yang punya itulah yang ikut pilkada. KPU dan KPUD sangat faham peraturan dan UU tentang itu,” katanya

Disinggung soal kemungkinan islah di DPP Golkar antara kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie yang bisa dilakukan sebagai keputusan alternatif agar bisa mengikuti Pilkada, Leo menandaskan, hal sudah dilakukan. Dan sebanyak 87 orang pengurus DPP berasal dari kubu Aburizal.

“Kami sudah islah khan, dimana perintah MP Golkar masuk 87 orang dari sana (kubu ARB-red). Misalnya pak Airlangga, Taufik Hidayat, Erwin Aksa dan lainnya. Untuk orang yang tidak lolos kriteria Prestasi Dedikasi Loyalitas dan Tidak Tercelah (PDLT) ya tidak bisa diikutkan,”ungkapnya.

Leo juga mengimbau seluruh kepengurusan Golkar di daerah, termasuk DPD Golkar provinsi Maluku dan 4 DPD II yang daerahnya menyelenggarakan Pilakada agar tetap berpatokan pada SK Menkumham dalam melakukan penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Ikuti aturan negara yang di SK-kan Menkumham, karena itulah yang sah secara hukum,” imbuhnya.

Ditanya soal langkah apa yang akan diambil, baik di level DPP maupun DPD Golkar jika sampai penutupan pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 26-28 Juli, namun belum ada keputusan hukum incrah dari pengadilan, Leo tak memberikan komentar hingga berita ini naik cetak.

Ketua Harian DPD Golkar Maluku Munas Ancol Paulus Mantulameten mengatakan, KPU sebagai penyelenggara tidak berhak memutuskan partai mana yang bisa mengikuti Pilkada. ”KPU itu penyelenggara. KPU tidak bisa memutuskan siapa yang berhak ikut dan tidak Pilkada.

Pemerintah punya wewenang untuk menentukan partai peserta pilkada, dalam hal ini melalui keputusan Menkumham,”kata Mantulameten.
Ketua DPW PPP Maluku versi Muktamar Surabaya Syarif Hadler menilai, kesepakatan KPU dan komisi II yang menghasilkan tiga rekomendasi tersebut tidak bisa dijadikan produk hukum. Paslanya, pertemuan tersebut hanya bersifat konsultatif.

“Terkait dengan rekomendasi komisi II, saya kira posisi KPU dan DPR RI komisi II saat itu bersifat konsultatif. Sebab, rancangan PKPU harus dikonsultasikan ke komisi II. Dalam proses konsultasi itu tentu DPR akan melihat pasal per pasal rancangan PKPU tersebut apakah bertentangan dengan UU atau tidak,”ungkap Hadler via seluler.

Komisi II dan DPR secara kelembagaan, lanjut Hadler tidak bisa menafsirkan regulasi pilkada berdasarkan kepentingan sendiri. Olehnya itu menurutnya, usulan komisi II belum tentu dipakai sebagai klausal dalam PKPU.

“Kemudian DPR tidak bisa menafsirkan PKPU sesuai dengan kepentingan mereka. Olehnya itu, rekomendasi DPR dalam hal ini bisa dipakai dan juga tidak bisa dipakai oleh KPU dalam penyusunan PKPU,” katanya.

Olehnya itu, kata anggota DPRD Provinsi Maluku ini, DPD PPP di tiga kabupaten dan DPW PPP Maluku, tetap melakukan penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati. Sebab lanjutnya, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, KPUD tidak bisa mengambil langkah.

“Karena itu PPP tetap akan melakukan penjaringan Pilkada di kabupaten SBT, Aru dan Bursel. Kan saat ini sengketa PPP sampai di tingkat banding. Maka sepanjang masih ada upaya hukum lebih lanjut, yakni banding, maka sepanjang itu pula keputusan awal belum mempunyai kekuatan hukum tetap,”jelasnya.

Hadler juga yakin, KPUD tetap mengikuti regulasi yang diterbitkan oleh KPU RI. Karena itu, dia berharap KPU Maluku dan KPUD 3 kabupaten lainnya tidak mengambil langkah yang merugikan pihak partai yang bersengketa.

“Jadi apapun keputusan KPU Pusat, maka KPUD pasti mengikutinya. Dan olehnya itu, sepanjang belum ada keputusan tetap dari KPU dalam hal PKPU tentang pencalonan atau parpol yang bersengketa, maka saya kira KPU daerah jangan dulu mengambil langkah-langkah lain,”pintahnya.

Wakil ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Ambon, Reza Bahawerez, menambahkan.”Karena publik juga tahu bahwa PPP yang di nahkodai Syarif Hadler yang memiliki basis dan diakui kepemimpinannya oleh kader yang ada di Maluku,”ujar Bahawerez kepada Ambon Ekspres, Selasa (28/4).

Menurut dia, KPUD Maluku maupun 4 kabupaten yang menyelenggarakan pilkada serentak, dalam proses verifikasi rekomendasi partai politik, harus mengacu pada surat keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Kesepakatan Panitia Kerja Pilkada antara Komisi II dan KPU RI, juga mendorong penyelesaian konflilk Golkar oleh lembaga pengadilan.

“Harusnya tetap mengacu keputusan Menkumham. Tapi keputusan sudah disepakati di Komisi II DPR RI dan harusnya di dalam keputusan tersebut juga di dorong pihak yudikatif, dalam hal ini pengadilan untuk segera menyelesaikan sengketa yang terjadi agar ada putusan inkrah,”katanya.(TAB)

Most Popular

To Top