Menutup Kran Penyelewengan Dana Desa – Ambon Ekspres
Trending

Menutup Kran Penyelewengan Dana Desa

AMBON,AE— Pemerintah pusat mulai menyalurkan dana yang dialokasikan untuk setiap desa di Indonesia. Salah satu tujuannya,  meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam membangun desanya masing-masing. Namun, dana yang tidak sedikit itu, tentu berpotensi untuk disalahgunakan. Sehingga, butuh sinergitas semua pihak untuk mengawasi penyaluran dan penggunaan dana tersebut.

“Memang kita tidak bisa bilang bahwa nanti terjadi hal demikian (penyalahgunaan), tapi  itu bisa terjadi, bila tidak dikawal dengan baik. Misalnya dana  BOS (  Bantuan Operasioanl Sekolah), kalau tidak diawasi, tetap  disalahgunakan,’’ pengamat hukum Universitas Darussalam  (Unidar) Ambon, Ismail Lestaluhu, Selasa (28/4).

Karena itu, pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran dan penggunaan dana tersebut harus dilakukan secara ketat disemua tingkat pemerintahan. Pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota sampai ketingkat  kecamatan harus tetap  mengawal itu.

Pengawasan, kata Lestaluhu juga penting dilakukan saat dilakukan perencanaan penggunaan tersebut. Sehingga, butuh aparatur pendamping yang profesional dalam mendampingi sekaligus mengawasi pemerintah desa dalam membuat   perencanaan pembangunaan dalam jangka waktu tertentu sesuai yang ditentukan. Bisa pembangunan jangkan pendek, menengah atau  panjang.

“Dengan pengawasan, kita berharap harus diikuti dengan keterbukaan semua pihak yang terlibat, baik sebagai pengawas maupun pengguna dana desa. Jadi,  tidak bisa dilepas begitu saja kepada pemerintah desa,’’ ujarnya.

Untuk memastikan ketepatan penggunaan dana desa, maka proses audit menjadi tahap terakhir dari proses pengawasan. Setiap kali pertanggung jawaban dana desa harus diaudit secara baik. Bila ditemukan indikasi penyalahgunaan, maka harus diberikan sanksi tegas, sehingga menjadi pelajaran bagi semua pihak.

Menurut dekan Fakultas Hukum Unidar itu, dengan melihat kondisi umum masyarakat di setiap desa di Maluku, maka yang harus menjadi prioritas pembangunan dalam penggunaan dana tersebut adalah pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Diantaranya, pasar dan koperasi berlandas masyarakat desa dan koperasi kelompok usaha bersama.

“Ini bisa memberdayakan masyarakat, membuka lapangan kerja baru. Karena beberapa kali kita melihat  KUBE (Kelompok Usaha Bersama), itu walaupun sedikit tapi masyarakat bisa mengembangkan untuk kehidupan mereka menjadi lebih baik,’’ ungkapnya.

Pengamat hukum lain dari Unidar Ambon, Dayanto mengemukan potensi penyalahgunaan dana desa sangat besar. Hal ini, mengingat belum maksimalnya sosialisasi berbagai aturan yang menyangkut desa, berikut  tentang dana desa tersebut. Diantaranya Undang-Udangan Nomor 6 tahun 2006 tentang Desa.

“Dana desa adalah langkah tepat untuk memajukan negara ini. Sebab, salah satu indikator penting kemajuan negara terletak pada desa.Namun dengan bantuan  dana yang besar itu, tentu menimbulkan kekuatiran, terjadinya penyalahgunaan,’’ katanya, kemarin.

Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di kabupaten/kota hingga desa harus  satu komando dalam hal penyaluran dan penggunaan dana tersebut. Diikuti langkah pengawasan yang ketat oleh aparatur negara atau dari  masyarakat yang direkrut, agar dana tersebut digunakan sebagaimana peruntukannya.

Dayanto menegaskan, besarnya potensi penyalahgunaan dana tersebut terjadi pada saat dana telah sampai ditangan pemerintah desa. Sehingga, pengawasan pada tingkat  desa harus dimaksimalkan.

“Nah, dengan itu pula kita bisa mengukur tingkat pemerintahan yang baik di masing-masing desa. Jadi butuh pendampingan bagi pemerintah desa serta pengawasan, sehingga mewujudkan keterbukaan dalam penggunaan anggaran desa,’’ ujarnya.

Menyoal prioritas bidang pembangunan, Dayanto mengatakan, pembangunan infrastruktur pemberdayaan ekonomi harus diutamakan. Sebab, kehidupan dibidang ekonomi menjadi penunjang kemajuan dibidang lainnya.

“Sendi-sendi ekonomi masyarakat harus diperkuat, sehingga mereka bisa lebih mandiri. Disamping penguatan kapasitas pemerintahan desa, salah satunya meningkatkan pemahaman tentang tata kelola pememerintahan dan pembangunan yang lebih baik,’’ kata Dayanto.
(MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!