Bola Liar Putusan MK – Ambon Ekspres
Trending

Bola Liar Putusan MK

AMBON,AE— Putusan Makamah Konstitusi soal kewenangan praperadilan, menjadi peluang untuk Direktur PT Nusa Ina Pratama, Jusuf Rumatoras mempraperadilan Kejaksaan Tinggi Maluku atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus kredit macet Bank Maluku. Langkah penyidik, dinilai kuasa hukum Rumatoras tidak tepat.

Penasehat Hukum Jusuf Rumatoras, Dani Nirahua yang dikonfirmasi mengatakan, pihaknya telah mengajukan upaya Praperadilan di Pengadilan Negeri Ambon, pada Kamis (31/4). Salah satu dasar pengajuan praperadilan itu adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan ruang tersangka untuk menempuh praperadilan.

“Pasal 77 huruf a KUHAP, kan diperluas, sehingga penetapan tersangka dijadikan sebagai objek praperadilan. Karena itu, kami tempuh praperadilan atas penetapan Pak Jusuf Rumatoras sebagai tersangka dalam kasus kredit macet Bank Maluku,’’ ungkapnya, Minggu (3/4).

Nirahua mengungkapkan, langkah peradilan itu dilakukan karena pihaknya menilai Jaksa subjektif dalam menetapkan Jusuf Rumatoras sebagai tersangka dalam kasus kredit macet yang seharusnya diselesai secara hukum perdata.

Dasar masalah kasus ini, kata Dani, adalah adanya perjanjian antara Jusuf Rumatoras sebagai direktur PT Nusa Ina Pratama dengan pihak Bank Maluku. “Jadi hubungan antara keduanya adalah hubungan hukum perdata dalam kaitan dengan hukum perjanjian. Satu selaku kreditur dan satu selaku debitur. Nah, berkaitan dengan yang disangka kan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku terhadap Jusuf Rumatoras, hal itu sangat subjektif karena persoalan perdata itu kemudian digiring menjadi persoalan pidana,’’ ungkapnya, Minggu (3/4).

Nirahua menegaskan, dalam perjanjian tersebut, kliennya telah menjaminkan agunan untuk mengajukan kredit pada Bank Maluku. Artinya masalah ini harusnya diselesaikan secara perdata. Hal lain adalah, seseorang ditetapkan sebagai tersangka, harus memiliki dua alat bukti yang cukup dan konkrit. “Ini kan tidak dilakukan. Artinya, kami sangat meragukan dua alat bukti yang cukup,’’ tegasnya.Karena itu, Nirahua mengatakan, pihaknya berharap pengadilan Negeri Ambon dengan segala kewenangan yang dimiliki dapat menganulir penetapan Jusuf Rumatoras sebagai tersangka. “Prinsipnya, kita berharap status Pak Jusuf Rumatoras sebagai tersangka, dianulir,’’ tandasnya.

Pihak Kejaksaan Tinggi Maluku, hingga kemarin belum mendapatkan informasi resmi dari pengadilan Negeri Ambon tentang Praperadilan yang ditempuh oleh Jusuf Rumatoras tersebut. “Belum ada informasi resmi. Jadi, kami belum bisa menanggapi lebih jauh,’’ ungkap Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku, Bobby Kin Palapia, kemarin.

Kendati demikian, Palapia menegaskan, pihaknya tetap menghormati Praperadilan yang ditempuh oleh Jusuf Rumatoras. Penyidik, kata dia telah bekerja maksimal dan profesional dalam menangani kasus kredit macet. “Itu (Praperadilan) adalah hak dia. Jadi, hormati dan kita tunggu saja informasi resminya. Kami selalu siap untuk itu,’’ jelasnya.

Jusuf Rumatoras telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kredit macet, pada 13 April lalu. Namun, dia belum pernah diperiksa. Beberapa kali jaksa penyidik mengagendakan pemeriksaan terhadap mantan calon wakil bupati kabupaten Seram Bagian Timur itu, namun selalu gagal tanpa alasan yang jelas.

Sementara itu, penyidik masih terus merampungkan berkas tiga tersangka lain, Erick Matitaputty, Matheus Matitaputty dan Markus Fanghoy untuk selanjutnya dilimpahkan ke meja hijau. Saat ini, berkas ketiganya telah naik tahap satu. (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!