Dharma Cs Dinonaktifkan – Ambon Ekspres
Trending

Dharma Cs Dinonaktifkan

Mantulameten:Itu Lucu-Lucuan

AMBON,AE— DPD Partai Golkar Provinsi Maluku kubu Aburizal Bakrie, akhirnya menonaktifkan sebanyak 13 kadernya yang bergabung dengan kubu Agung Laksono. Mereka dinilai melanggar konstitusi dan pedoman organisasi partai Golkar.

Tiga belas nama tersebut adalah Paulus Mantulameten, Jamil Divinubun, Yance Wenno, Hendrik Jauhari Oratmangun, Dharma Oratmangun, Arnolis Laipeny, Umar Lessy, Masjam Sangadji, Yessy Lokra dan Fosner Ch Sanamase, Alex Tutupaly, Abdullah Usemahu dan Hamid Rahayaan. Sementara satu orang lainnya hanya melakukan pelanggaran ringan yakni, Sam Habib Mony.

Keputusan penonaktifan ini ditentukan dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Provinsi Maluku di sekretariat jalan RA Kartini, Karang Panjang, Sabtu (2/5) yang dipimpin langsung ketua DPD Zeth Sahuburua, ketua Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Husen Toisuta dan wakil sekretaris Piet Manuputty. Rapat sekitar 2 jam itu dihadiri sekitar 40-an kader dan berlangsung tertutup.

Penonaktifan tersebut berdasarkan hasil investigasi Tim investigasi yang dibentuk DPD Golkar Maluku untuk mencari data dan fakta terkait bergabungnya kader Golkar versi Munas Bali ke kubu Agung. Tim ini bekerja berdasarkan surat keputusan nomor DPD Golkar Maluku keputusan nomor Kep-01/DPD/Golkar. Mal/VI/2015 yang diketuai Ampy Maliioy.

Ketua Tim Investigasi Ampy Malioy kepada Ambon Ekspres usai rapat pleno mengatakan, kader yang masuk kategori pelanggaran karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Peraturan Organisasi (PO) dan keputusan-keputusan Munas Golkar Bali.

Pelanggaran ART yakni terhadap pasal 4 Bab III yang menyebutkan bahwa anggota diberhentikan karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota dan menjadi anggota partai politik lain, melanggar AD/ART, keputusan Munas dan Rapat Pimpinan Nasional DPP Golkar.

‘’Jadi dari hasil investigasi, kita temukan sebanyak 13 kader yang melakukan pelanggaran berat, termasuk Pak Dharma Oratmangun. Sanksinya dinonaktifkan dari kepengurusan. Sementara pelanggaran ringan itu Sam Habib Mony dan sanksinya diberikan peringatan sekaligus klarifikasi,’’ kata Ampy.

Ampy menyatakan, seluruh hasil investigasi berupa data dan fakta telah disampaikan ke DPD Golkar Maluku. Selanjutnya, sesuai mekanisme, DPD akan mengusulkan ke DPP untuk mengambil keputusan. Meski demikian, DPD juga punya kewenangan untuk menonaktfkan kader yang melanggar aturan partai.

“Jadi dalam usulan ke DPP itu kita laporkan mereka punya perilaku dan perbuatan yang dinilai melanggar aturan. Tim hanya merekomendasikan kepada DPD, nanti DPD menyurat atau mengusulkan ke DPP untuk DPP mengambil langkah,’’ jelasnya.

Dia menambahkan, kepengurusan Golkar saat ini yang masih diakui adalah dibawa pimpinan Aburizal Bakrie. Ini sesuai dengan hasil kesepakatan terakhir antar komisi II DPR RI dan KPU, bahwa hanya menerima rekomendasi dari partai yang mengantongi keputusan yang terakhir dari pengadilan.

“Karena sampai dengan saat ini kita masih anut keputusan sela dari Pengadilan Tata Usaha Neraga (PTUN) Jakarta. Oleh sebab itu KPU kan juga mengakui keputusan sela. Artinya, bagi mereka melawan keputusan tersebut sama halnya dengan melanggar aturan partai,’’ tandasnya.

Lebih lanjut Ampy menambahkan, penonaktifan tidak berpengaruh terhadap keanggotaan mereka di DPRD dan maupun kepengurusan. Apabila dalam masa penonaktifan, terbukti melakukan pelanggaran yang tidak bisa ditolerir oleh konstitusi partai, maka akan diusulkan pemecatan mereka ke DPP Golkar.

“Penonaktifan ini dari kepengurusan. Tapi bagi mereka yang jadi anggota DPRD itu tidak berpengaruh. Karena mereka juga punya hak untuk membela diri.Andaikata dalam penonaktifan itu mereka ternyata terbukti bersalah, maka kita usulkan ke DPP Golkar agar mereka diberhentikan dari kepengurusan,’’ paparnya.

Salah satu anggota tim investigasi lainnya yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, setidaknya ada empat alasan bagi tim untuk mengkategorikan 13 kader tersebut melakukan pelanggaran berat. Pertama, melanggar dan membangkang terhadap keputusan Munas Golkar Nusa Dua Bali.

Kedua melakukan perlawanan secara terbuka kepada hasil Munas Bali baik di media cetak maupun elektronik, dan menyerang DPD Golkar Provinsi Maluku dibawah kepemimpinan Zeth Sahuburua dan Fatani Sohilauw. Ketiga melakukan pemalsuan mandat guna mengikuti Munas Golkar illegal di Ancol. Dan keempat, menghadiri Munas Bali dan juga Munas Ancol serta menjadi pengurus DPD versi Munas Ancol.

“Olehnya sanksinya bukan saja penonaktifan, tapi diberhentikan secara tetap karena telah melanggar AD dan ART partai Golkar,’’ katanya.

Dikatakan, meski DPD I hanya menonaktifkan mereka untuk sementara waktu, namun, DPD juga diwajibkan menindaklanjuti rekomendasi tim investigasi ke DPP untuk melakukan pemberhentian. Dia menegaskan, tidak ada tebang pilih dalam menegakan aturan. “Rekomendasi tim harus ditindaklanjuti, karena itu keputusan tim investigasi yang bekerja atas dasar SK DPD Golkar Maluku. Kalau DPD I tidak melakukan ini, maka akan dapat sanksi. Olehnya itu tidak ada istilah siapa kenal siapa. Misalkan pak Polly dekat pak Ethy, karena itu tidak bisa dikenai sanksi. Tapi semuanya sama,’’ tegasnya.

Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Provinsi Maluku Ronny Sianressy menambahkan, pihaknya akan mengawal dan memastikan proses penonaktifan Darma Cs tersebut dilakukan. Sebab menurut dia, sanksi terhadap kader yang melawan partai, merupakan sebuah kewajaran.

“Atas nama ketua AMPG Maluku, saya akan melakukan pengawalan terhadap keputusan yang telah diambil. Saya bertanggung jawab terhadap etika dan sikap kader Golkar di Maluku. Karena itu sanksi harus diberikan kepada mereka sebagai sebuah tindakan represif terhadap kader Golkar yang melanggar aturan,’’ katanya.

Bahkan lanjut Rony yang juga anggota Tim Investigasi, itu menandaskan, AMPG Maluku akan menyurati langsung DPP untuk menyampaikan hasil rapat pleno tersebut. ‘’Dalam waktu dekat, pimpinan AMPG Provinsi Maluku akan menyurati DPP untuk menyampaikan hasil keputusan rapat hari ini, diluar dari DPD I Golkar Maluku,’’ tegasnya.

Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Maluku Paulus Mantulemeten saat dikonfirmasi mengatakan, kepengurusan Golkar yang sah saat ini yakni dibawah kepemimpinan Agung Laksono. Olehnya itu, kata dia, sanksi yang diberikan kubu Aburizal, tidak menjadi masalah.

“Oh tidak masalah, karena tidak punya hak lagi untuk melakukan pemecatan. Pasalnya kepengurusan Bali itu ilegal dan kepengurusan Riau masa lalu. itu Pemecatan lucu-lucuan,’’ katanya.

Sampai dengan kemarin, Partai Golkar versi Munas Ancol maupun Munas Bali masih bersengketa. Kubu Aburizal telah mendapatkan putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta atas gugatan terhadap keputusan Menkumham nomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2014 tentang pengesahan perubahan AD, ART, serta komposisi dan personalia DPP Partai Golkar.

Menkumham Yassona Laoly kemudian mengajukan banding terhadap putusan sela PTUN Jakarta. Hingga saat ini, pengadilan belum mengeluarkan putusan banding. (TAB)

Most Popular

To Top