Hakim tak Komitmen – Ambon Ekspres
Trending

Hakim tak Komitmen

AMBON,AE— Putusan majelis hakim pengadilan Tipikor Ambon terhadap Walikota Tual dan wakilwalikota Tual Non Aktif, MM. Tamher- Adam Rahayaan terkait kasus dugaan korupsi dana asuransi anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara dengan vonis onslag (lepas dari segala tuntutan), menunjukkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon tidak komitmen dalam menangani perkara tersebut.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Ambon, telah memutuskan terdakwa lain dalam kasus ini. Hampir semua terdakwa divonis bersalah dengan hukuman diatas 1 tahun penjara. Sementara, untuk MM Tamher dan Adam Rahayaan, majelis hakim menjatuhkan vonis Onslag.

Mantan anggota DPRD kabupaten Maluku Tenggara yang telah menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Ambon (termasuk MM Tamher dan Adam Rahayaan) didakwa dan dituntut dengan pasal yang sama, yakni melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Mereka yang telah divonis bersalah dan telah dieksekusi, diantaranya Fetrus Renyaan (1 tahun 4 bulan), Alexander William Rahandra, (1 tahun 4 bulan penjara), Juliana M Komlaris,( 1 tahun 4 bulan), Hengky Oraplean (1 tahun 4 bulan ), Nelson Kadmair, (1 tahun 4 bulan), Oskar Tonci Ohouitun, (1 tahun 6 bulan ) Febianus Leorahanubun (1 tahun 4 bulan ), Musa Buce Kwaitota (1 tahun 6 bulan), Paulus Vence Tapotubun (1. 4 tahun), Johanes Wee, (1 tahun 4 bulan), Ruland Jufri Betaubun, (1 tahun 4 bulan), Moses Safsahubun (1 tahun 4 bulan), Samaila Abdurahman (1 tahun 4 bulan).

Menurut pakar hukum pidana Univeristas Pattimura (Unpatti) John Pasalbessy, dengan putusan Onslag terhadap MM Tamher dan Adam Rahayaan tersebut, sebenarnya majelis hakim telah menunjukkan sikap tidak komitmen dalam menangani kasus itu. Karena, putusan yang menimbulkan disparitas (perbedaan) dalam sanksi.

Sebab, kendati MM. Tamher dan Adam Rahayaan telah mengembalikan kerugian negara, namun itu tidak menghapus unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Kecuali bila pengembalian kerugikan negara dilakukan sebelum kasus ini diselidiki oleh aparat penegak hukum.

“Kalau kerugian negara dikembalikan sebelum kasus ini diproses secara hukum, maka itu bisa diberlakukan pemberian maaf. Tapi kalau pengembalian kerugian negara dilakukan setelah kasus ini diproses hukum, maka tidak menghilangkan unsur pidananya,’’ kata Pasalbessy, Minggu(3/4).

Majelis hakim pengadilan Tipikor Ambon seharusnya tidak perlu jauh-jauh mengacu pada pertimbangan putusan MA terkait kasus asuransi pada anggota DPRD Sumatera Barat, Jawa Barat dan anggota DPRD di Kabupaten lain.

Tapi, mengacu pada putusan sebelumnya yang dibuat oleh Pengadilan Tipikor Ambon terhadap mantan anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara yang lain dalam kasus ini. Apalagi, pasal yang digunakan oleh Jaksa sebagai dasar dakwaan dan tuntutan sama. “Itu berarti, menurut saya, mejelis hakim Pengadilan Tipikor Ambon tidak komitmen,’’ jelasnya.

Kendati demikian Pasalbessy mengatakan, salah satu faktor yang dapat membuat putusan pengadilan terhadap kasus yang sama bisa berbeda adalah karena hakim yang meyindangkan kasus tersebut juga berbeda dengan hakim yang menyidangkan para terdakwa sebelumnya dalam kasus ini. Setiap hakim tentu memiliki tingkat keyakinan yang berbeda dalam menyimpulkan suatu kasus.

“Ini juga terkait dengan fakta persidangan. Kita tidak bisa bilang Jaksa lemah dalam membuktikan tindakan terdakwa. Tapi, jangan sampai fakta yang terungkap dipersidangan, lebih mengarah pada pelanggaran lain selain tindakan pidana. Dengan begitu, majelis hakim keluarkan putusan onslag,’’ tegasnya.

Sementara itu, dari pihak Kejaksaan Tinggi Maluku belum membuat keputusan resmi tentang rencana menempuh upaya hukum ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tipikor Ambon yang memvonis onslag MM Tamher dan Adam Rahayaan.

“Hasil persidangan dan putusan masih dievaluasi oleh pimpinan. Setelah, itu baru dibuat keputusan untuk kasasi atau tidak,’’ ungkap Kasi Penkum Kejati Maluku, Bobby Kin Palapia, kemarin.

Sebelumnya, dalam sidang pada Rabu (29/4) dengan agenda putusan, majelis hakim Tipikor Ambon menjatuhkan putusan Onslag terhadap Walikota Tual dan Wakil walikota Tual non aktif, MM Tamher- Adam Rahayaan dan tiga terdakwa lainya, Ivo J Ratuanak, Hasan Notanubun dan Uli Rahail.

Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan, perbuatan M.M Tamher, Adam Rahayaan, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan subsider. Namun, perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Sehingga, majelsi hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Vonis Onslag itu sesuai ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP. Pasal itu menjelaskan perbuatan para terdakwa terbukti sebagaimana dakwaan JPU. Tetapi perbuatan itu bukan suatu tindak pidana, melainkan hanya berupa pelanggaran administrasi.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat pemberian dana asuransi tahun 2002 dan 2003, hanya mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 110 tahun 2000. Didalam PP tersebut, tidak diatur secara jelas apakah dana asuransi harus terwujud dalam polis asuransi atau tidak. Karena pengelolaan keuangan anggota DPRD merupakan kewenangan Sekwan sebagai pengguna anggaran.

Majelis menimbang, oleh karena penggunaan dana asuransi tahun 2002 dan 2003 belum diatur dalam PP 110 tahun 2000, maka anggota para terdakwa yang merupakan anggota DPRD tidak dapat dipersalahkan dalam menerima dana tersebut. Begitu juga, kewenangan dalam pengelolaan dana asuransi tahun 2002 dan 2003 sepenuhnya ada pada sekretariat DPRD Malra.
(MAN)

Most Popular

To Top