Dana Besar Bagi Desa – Ambon Ekspres
Trending

Dana Besar Bagi Desa

AMBON,AE— Dana yang dialokasikan untuk tiap desa dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Maluku, bila   pengelolaannya berhasil guna dan tepat guna. Salah satunya, pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian melalui pengelolaan  berbagai potesi sumber daya alam.  Dana yang tidak sedikit itu berpotensi  disalahgunakan. Untuk menghindari hal itu, struktur dan kapasitas  aparatur pemerintahan desa harus dipersiapkan secara matang sebelum dana sampai di tangan masyarakat.

‘’Kalau dana desa digunakan untuk kegiatan-kegiatan produktif atau pemberdayaan masyarakat, maka dampaknya pada kesejahteraan  masyarakat. Tetapi jika digunakan untuk kegiatan konsumtif  desa, maka dana desa ini jelas tidak akan memberikan dampak yang baik bagi masyarakat desa,’’ kata ekonom Universitas Pattimura (Unpatti), Teddy Ch Leasiwal, kemarin.

Karena itu, program penting  dalam penggunaan dana desa adalah pemberdayaan  kelompo-kelompok usaha produktif di desa. Sebab,  kelompok usaha ini akan mampu memberikan  pengembangan ekonomi masyarakat pedesaan.

Pemberdayaan  masyarakat  dibidang ekonomi harus difokuskan pada potensi sumber daya alam yang ada di desa. Diantaranya, sektor pertanian serta perikanan dan kelautan.

Ketua Devisi Pengkajian Laboratorium Pengkajian dan Penelitian Ekonomi (LPPE) Unpatti ini mengakui, dana desa dengan jumlah yang tidak sedikit itu berpotensi disalahgunakan. Selain bisa terjadi karena  kurangnya pemahaman  aparatur desa tentang penggunaan dana desa, juga bisa terjadi karena kesengajaan oknum atau pihak tertentu.

‘’Jadi, perlu  peran dari pemerintah, LSM, atau Perguruan Tinggi  dalam melakukan pendampingan dan sosialisi kepada aparatur desa tentang  prosedur pengelolaan dana desa,’’ jelasnya.

Direktur Eksekutif Economyc Reform Institute (MOERI), Tammat R. Talaohu mengemukakan,  agar dana desa berdampak pada kesejahteraan masyarakat, maka harus digunakan untuk pengelolaan potensi sumber daya alam. Terutama di sektor pertanian dan kelautana-perikanan. Ini sesuai dengan kondisi geografis daerah Maluku dan kenyataan masyarakat di desa yang lebih banyak  berprofesi  sebagai petani dan nelayan.

‘’Kalau saya melihat,  harus fokus di pertanian. Karena masyarakat kita adalah masyarakat agraris, disamping sebagai nelayan. Sektor itu yang perlu digarap dan dikembangkan  untuk memberdayakan  masyarakat di desa,’’ ujarnya, kemarin.

Talaohu mengungkapakn, dalam beberapa tahun terakhir  pengaruh sektor pertanain  dalam  Produk Domestik Regional Bruto (PDBR) Maluku semakin dikalahkan oleh sector jasa perhotelan dan restoran .

‘’Jadi kalau kita mengklaim bahwa kita ini daerah agraris karena banyak masyarakat yang bercocok tanam, sekarang sudah tidak lagi, sekarang sudah terjadi pergeseran.  Hotel dan restoran sekarang  sudah menjadi leading sector, bukan lagi sektor pertanian. Padahal, masyarakat kita adalah masyarakat agraris. Ini kan anomali.  Masyarakat desa bukan berusaha   di jasa hotel atau restaoran, tapi banyak ke sektor pertanian dan kelautan, sehingga harus digiatkan,” ujar Talaohu.

Apalagi, kata dia   undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa memberikan wewenang  kepada  masyarakat desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Sehingga akan sangat baik  jika  sumber daya alam  di tiap desa dikelola melalui BUM Des tersebut.

“Dengan BUM Desa, masyarakat dapat mengorganisir berbagai potensi alam yanag ada di desa, kemudian dikelola dengan manajemen yang baik, tentu sangat berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

Dana desa bukan dana yang sedikit untuk ukuran desa, sehingga berpotensi disalahgunakan. Karena itu, agar dana desa digunakan sesuai peruntukkannya, maka pemerintah pusat harus menyiapkan petunjuk teknis tentang penggunaan dan pertanggung jawaban penggunaan dana tersebut. Kemudian diikuti dengan penyiapan struktur pemerintahan desa serta meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa.

“Aparatur desa harus diberikan pemahaman tentang prosedur penggunaan dana desa dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Diikuti dengan langkah pengawasan yang ketat dengan melibatkan tenaga pendamping desa,” katanya.

Langkah penyiapan struktur pemerintahan desa berikut penguatan kapasitas aparatur desa, menurut Talaohu sangat penting untuk dilakukan. Sebab, mengingat  disejumlah desa masih ada masalah dalam pemerintahanya, sehingga perlu penataan.

“Harus diingat bahwa pemerintahan di banyak desa  di Maluku masih ada masalah. Mulai dari prosesi pemilihan kepala desa yang cacat politik hingga status pemerintahan desa yang masih dipimpin oleh penjabat kepala desa. Saya kuatir, kondisi ini  akan berimbas pada pengunaan dana desa nanti. Penggunaannya secara tertutup dan hanya untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu saja,” ingatnya.

Untuk diketahui, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp  334,004,517,000 untuk 1.191 desa di Maluku. Dana yang bersumber dari APBNP 2015 itu akan dikelola secara langsung oleh masyarakat di tiap desa.

Ketua Komisi D DPRD Maluku, Suhfi Madjid  kepada Ambon Ekspres merinci, jumlah dana tersebut didistribusi untuk desa-desa di 11 kabupaten/kota di Maluku. Diantaranya, kabupaten Maluku Tenggara Barat 80 desa, Maluku Tengah 181 desa, kabupaten Malra 192 desa, kabupaten  Buru  82 desa,  kota Ambon  30 desa, kabupaten  SBB  92 desa, kabupaten  SBT  193 desa, kabupaten  Aru  117 desa, kota Tual (26 desa), kabupaten MBD  117 desa, dan kabupaten Bursel 81. Itu berdasarkan Peraturan Dalam Negeri  Nomor   39 Tahun 2015.

Disebutkan, sesuai Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2015, jumlah dana  desa untuk kabupaten/kota di Maluku,  masing-masing kabupaten  MTB Rp 23,3 milyar,  Malteng  Rp (52,08 milyar,  kabupaten Malra Rp 50,50 milyar, kabupaten  Buru Rp 23,29 milyar, kota  Ambon Rp 9,64 milyar, kabupaten  SBB Rp 26,55 milyar, kabupaten  SBT Rp 51,62 milyar, kabupaten  Aru Rp 32,64 milyar, kota  Tual Rp. 8,89 milyar, kabupaten MBD Rp32,88 milyar), dan kabupaten  Bursel  Rp 22,54 milyar.

“Penyaluran ADD dari Pusat ke Kab/Kota tahap I sebesar 40 %  pada Minggu dua  bulan April, Tahap II sebesar 40% pada  Minggu ke  dua Agustus dan penyaluran tahap tiga sebesar 20%, minggu ke dua bulan Oktober),” ungkapnya, kemarin.

Politisi PKS ini  mengatakan pihaknya terus mendorong  agar dana desa dipergunakan semaksimal mungkin demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah ini.  Beberapa hal yang perlu dipersiapkan  sebelum dana tersebut sampai di tangan pemerintah desa adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, dokumen APB-Desa dan dokumen sumber lain dalam pengelolan anggaran desa.

Diakuinya,  hingga saat ini penyiapan ditingkat pemerintah desa di Maluku belum maksimal. Terutama penguatan kapasitas dan pengetahuan aparatur desa. Sehingga, harus segera dilakukan pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Termasuk menyediakan  berbagai dokumen petunjuk teknis perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban. Sehingga, harus dipersiapkan. (MAN)

Most Popular

To Top