Duit Rakyat Miskin Disunat – Ambon Ekspres
Trending

Duit Rakyat Miskin Disunat

Diduga ada praktek korupsi sebesar Rp 1,8 Miliar dari Rp 5,4 miliar  yang bersumber dari Dana kesehatan untuk rakyat miskin, sejumlah elemen pemuda dan mahasiswa menggelar demo. Mereka menuntut aparat penegak hukum menyelidiki kasus tersebut.

Dana itu disalurkan dalam bentuk dana kapitasi FKTP yang disalurkan langsung kepada 10 puskemas di Kabupaten Buru. Kemarin, Solidaritas Mahasiswa Pemerhati Hukum Kabupaten Buru berdemo di halaman Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Buru.

Mereka menuding Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buru, Saparuddin dan Kasi Prasarana Bantuan Kesehatan, Dinkes, Im Warhangan terlibat dalam dugaan korupsi tersebut. Pasalnya, ada perintah setoran 20 persen dari nilai proyek kepada pihak dinas dari total dana yang masuk ke rekening bendahara puskesmas.

Kendati tidak ada satupun pejabat yang menemui para pendemo, orasi terus dilakukan dan disaksikan oleh puluhan pegawai Dinas Kabupaten Buru. Dalam orasinya, salah satu orator La Ode Fenti membeberkan Saparuddin, dan Im bertindak sebagai Koordinator  Ketua Tim BPJS, Kabupaten Buru.

BACA JUGA:  Rakyat Miskin, Tanggungjawab Pemerintah

La Ode mengatakan, adanya praktek kecurangan yang berujung pada dugaan korupsi dana kapitasi, yang di tahun 2014 lalu disetor langsung oleh BPJS kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), yakni Puskesmas yang tersebar di sepuluh kecamatan di Kabupaten Buru.

Kasus ini sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Namlea beberapa waktu lalu. Namun saat kejaksaan mulai bergerak mengusut dugaan korupsi dana kesehatan bagi rakyat miskin itu, La Ode Fenty dilaporkan ke Polres Buru dengan tuduhan pencemaran nama baik.

La Ode mengatakan, dana kapitasi sebagai platfrom Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disetorkan langsung oleh BPJS Cabang Ambon kepada 10 puskemas FKTP di Kabupaten Buru diperuntukan untuk melayani rakyat miskin sebanyak 73.346 orang sebagai mana yang terdata di kantor BPJS.

Selama Februari 2014 sampai Februari 2015, atau 13 bulan, dana kapitasi sudah mengalir ke rekening puskemas total mencapai Rp5,4 milyar, karena tiap bulannya BPJS mentransfer dana Rp.387.884.000.

BACA JUGA:  Rakyat Miskin, Tanggungjawab Pemerintah

Namun menurut La Ode, ada perintah pemotongan sebesar 20 persen yang dilakukan oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Buru. Saparudin dan Im dinilai paling bertanggungjawab atas potongan dana 20 persen itu, yang ditotalkan mencapai Rp1,8 milyar.

Dana kapitasi yang disetorkan langsung kepada puskesmas itu, seharusnya dikelola langsung oleh pihak puskesmas. Sebanyak 58 persen untuk jasa pelayanan dan sisanya untuk pengadaan obat dan alat kesehatan hingga pelayanan posyandu sebagaimana diatur dalam Permenkes Nomor 19 tahun 2014 dan berbagai produk hukum lainnya.

Tuduhan ini diperkuat dengan temuan dan penjelasan dari beberapa petugas kesehatan di puskesmas, hingga bahasa pemotongan 20 persen merupakan instruksi dari Dinkes Kabupaten Buru. (CR8)

Most Popular

To Top