Jaksa! Jangan Banyak Omong – Ambon Ekspres
Trending

Jaksa! Jangan Banyak Omong

AMBON,AE— Kejaksaan Tinggi Maluku diminta untuk melakukan penyelidikan baru terhadap kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial kabupaten Seram Bagian Barat. Penyelidikan itu untuk mengusut keterlibatan Bupati Jacobus Puttileihalat.  Sementara jaksa memastikan, tidak melindungi siapa pun yang terlibat dalam kasus  tersebut.

Fahri Bachmid, penasehat hukum Zamrud Tatuhey kepada Ambon Ekspres mengatakan, sudah saatnya jaksa membuka kasus ini lebih jauh, guna mengungkapkan keterlibatan bupati kabupaten SBB.

“Kita akan selalu mendesak jaksa untuk membuka lagi kasus ini, melakukan penyelidikan baru, karena kita tahu bahwa beberapa fakta yang mengarah pada keterlibatan bupati kabupaten SBB, sudah terungkap di persidangan,” kata Fahri  Bachmid, akhir pekan kemarin.

Salah satu fakta yang harus ditindaklanjuti  yakni penjelasan Sekretaris Daerah (Sekda) setempat, Mansur Tuharea terkait aliran dana bansos yang sebagian diduga digunakan untuk pelantikan bupati dan wakil bupati kabupaten SBB,  Jacobus  Puttileihalat – La Husni serta untuk acara open house.

“Sehingga, penyelidikan baru, bukan untuk mengungkap keterlibatan bupati saja, tapi juga Sekda. Karena Sekda pasti tahu tentang dana tersebut,” desaknya.

Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Bobby Kin Palapia menegaskan, pihaknya akan tetap melakukan  penyelidikan baru terkait kasus dana bansos, bila ditemukan bukti  kuat yang mendukung keterangan saksi di pengadilan.

Palapia menegaskan, pihaknya tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat dalam kasus dana bansos, termasuk bupati  Jacobus Puttileihalat.

“Perlu digaris bawahi, bahwa kami tidak melindungi siapa pun yang terlibat dalam kasus ini, termasuk bupati, semua akan diproses secara hukum. Karena kami tidak punya kepentingan apa pun dalam kasus ini  selain  menegakkan  hukum,” kata Palapia, Minggu (3/5).

Karena itu, pihaknya membantah bila dinilai tebang pilih dalam menangani kasus dana bansos kabupaten SBB tahun 2011 dengan nilai mencapai Rp 11milyar lebih tersebut. Semua fakta yang terungkap dalam sidang akan tetap ditindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan baru, selama itu didukung bukti yang kuat.

“Apakah dengan keterangan satu orang saja lalu kita bisa panggil dan periksa orang, kan perlu bukti pendukung. Jadi, untuk sementara ini, kita ikuti dulu proses disidang di pengadilan,” ujarnya. Padahal, dari mulut, terdakwa Jay Kaisupy maupun Jus Akerina sudah membuka lebar keterlibatan bupati.

Berbagai fakta yang terungkap dalam sidang,  lanjut Palapia akan dilaporkan  kepada pimpinan  Kejati Maluku untuk dievaluasi dan dipelajari. Dari situ, dapat ditentukan tindak lanjutnya.

“Jadi, jangan kami dinilai seolah melindungi bupati kabupaten SBB dalam kasus ini. Saya tegaskan, kami tidak punya kepentingan apa pun dalam kasus ini. Termasuk dengan bupati,” tegasnya.

Penggiat anti korupsi kabupaten SBB, Asman Poipessy berharap, jaksa tidak hanya berkomentar, tapi harus  konsisten dalam menuntaskan kasus dana bansos. Dugaan keterlibatan Jacobus Puttileihalat harus diungkap sejelas-jelasnya. “Pertama, jaksa  harus  responsif  terhadap berbagai fakta yang terungkap di persidangan. Itu harus menjadi pegangan untuk melakukan penyelidikan baru,” katanya.

Karena itu, Poipessy sangat setuju, secepatnya bupati Jacobus Puttileihalat dipanggil dan diperiksa terkait dugaan keterlibatan penguasa dua periode kabupaten SBB itu dalam kasus bansos.

“Kami tantang jaksa untuk memeriksa bupati kabupaten SBB dalam kasus ini. Jangan hanya bisa berkomentar tanpa tindakan nyata,” katanya. (MAN)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!