Oratmangun Santai, Wenno Didepak – Ambon Ekspres
Trending

Oratmangun Santai, Wenno Didepak

Lakotany: Ini Cara Tak Elok

AMBON,AE— Ketua DPP Golkar kubu Agung Laksono, Dharma Oratmangun tidak gentar menyikapi ancaman penonaktifan dalam kepengurusan yang dilakukan kubu Aburizal Bakri atau ARB. Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Maluku ini justeru terlihat santai dan dingin seraya mengisyaratkan kalau pilihannya bersama kader lain ikut kubu Laksono sudah tepat.

‘’Langkah (penonaktifan) yang dilakukan oleh sebagian kawan-kawan tentunya dipahami sebagai sebuah kebutuhan politis dalam rangka memberikan ruang eksistensi bagi Golkar khususnya di Maluku. Namun, harus dicermati dengan sungguh-sungguh terhadap langkah-langkah simpatik dan harus berdasarkan pada upaya untuk memberikan pendidikan politik secara baik dan benar bagi para kader dan simpatisan Golkar,’’ ingat Oratmangun kepada Ambon Ekspres, kemarin.

Dia mengingatkan,  pilihan dirinya bersama sejumlah kader Golkar merapat ke kubu Laksono berdasarkan undang-undang partai politik yang mengisyaratkan jika terjadi masalah internal di selesaikan oleh Mahkamah partai atau sebutan lainnya. “Putusan Mahkamah partai Golkar khan bersifat final sah dan mengikat. Apalagi, sudah dikuatkan dengan keputusan Menkumham yang mengkui kepengurusan Golkar kubu Laksono,’’ jelasnya.

Meski begitu, dia berharap, Golkar tidak pecah. Tak hanya itu, dia berharap. ‘’Alangkah eloknya semua pihak mampu tahan diri dan lakukan komunikasi sesuai etika dan budaya politik yang selama ini dianut dan dipatuhi oleh seluruh jajaran keluarga besar Golkar,’’ ingatnya.

Khusus Golkar di Maluku agar ikut dengan seksama proses-proses yang tengah berlangsung di pusat. Kalau dicermati dengan sungguh tentang perintah yang telah di tetapkan dan diputuskan melalui majelis mahkamah partai dan dipertegas dalam surat ketua majelis mahkamah  partai, saat sidang di PTUN agar tidak saling pecat memecat,’’ tandasnya.

Oratmangun mengaku sebagai kader ideology Golkar pusat menghimbau kepada seluruh jajaran Golkar di Maluku agar semakin solid, jaga jiwa dan marwah dan kekaryaan. ‘’Ini agar menjaga soliditas, bangun kebersamaan didalam rangka jaga persatuan dan kesatuan ditataran kepengurusan  Golkar.

Kader diberbagai fungsi dan peran publiknya agar laksanakan tugas dengan penuh tangungjawab sesuai dengan amanat yang dipercayakan,’’ sebutnya.
Dia mencontohkan, dirinya kini menjabat wakil ketua fraksi Golkar DPRD Maluku melaksanakan fungsi sebagai wakil rakyat dengan penuh tanggungjawab dan berikan prestasi serta kerja terbaik untuk kesejahteraan rakyat. ‘’Salah satu ciri khas kader Golkar adalah harus tunduk taat dan patuh kepada negara karena Golkar dilahirkan untuk selamatkan dan mengabdi bagi bangsa dan negara. Jadi tidak boleh menciptakan instabilitas yang menggangu proses pembangunan bangsa,’’ kata Oratmangun.

Karenanya, Oratmangun berharap, seluruh kader mengamankan keputusan negara melalui Menkumham yang mengakui kepengurusan Laksono. ‘’Tentu sidang di pengadilan itu sebuah proses hukum yang nantinya memiliki kekuatan hukum tetap. Sepanjang belum ada putusan hukum teta maka yang diakui oleh negaralha yang harus dipatuhi,’’ paparnya.

Hamid Rahayaan menambahkan,  keputusan tim investigasi memecat sejumlah kader termasuk dirinya tidak dapat dibenarkan. ‘’Tim investigasi tidak memiliki kewenangan memecat kader partai di kubu ARB maupun kubu Laksono. Itu opini murahan. Biarlah kubu ARB dan Laksono berproses. Siapa yang menang dia ketua umum Golkar,’’ kata Rahayaan ketika menghubungi Ambon Ekspres, kemarin.

Dia berharap, kubu Laksono maupun ARB di provinsi mestinya tidak membangun opini yang tidak perlu. Dia mengingatkan, putusan PTUN yang menentukan siapa kubu yang sah. ‘’Yang berhak itu ketua umum yang pecat. Itu opini menyesatkan,’’ tandasnya.

Soal pilihannya ke kubu Laksono, Rahayaan menegaskan, diriya tidak berpihak ke kubu manapun. ‘’Saya tidak ada di dua kubu. Saya tunggu putusan pengadilan. Nah, putusan pengadilan memenangkan siapa saya disitu,’’ kata Rahayaan.
Wenno Akan Diganti

Terkait jabatan Jantje Wenno sebagai ketua DPD II Golkar Kota Ambon akan digantikan dengan caretaker. Selain telah bergabung dengan kepengurusan Golkar kubu Agung Laksono, penunjukan caretaker penting untuk menjalankan roda organisasi partai.

Ketua Tim Investigasi DPD Partai Golkar Maluku hasil Musyawarah Nasional Bali Ampy Malioy mengatakan, pergantian dan pemecatan kader Golkar merupakan kewenangan DPP. Mekanismenya, DPD mengusulkan pergantian tersebut ke DPP dan dilampirkan dengan dokumen pelanggaran yang dilakukan oleh Jantje.

‘’Bisa diganti, karena ini diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Pedoman Partai (PO). Jadi dinonaktifkan, sambil menyurat ke DPP untuk bahas. Setelah ada keputusan, DPP langsung mengeluarkan instruksi kepada DPD II. Selanjutnya DPD I akan menggelar rapat untuk mengambil keputusan. Misalnya segera menunjuk caretaker,’’ ujar Malioy saat dihubungi Ambon Ekspres via telepon, Senin (4/5).

Jantje dan 12 pengurus lainnya, yakni Paulus Mantulameten, Jamil Divinubun, Hendrik Jauhari Oratmangun, Darma Oratmangun, Arnolis Laipeny, Umar Lesy, Masjam Sangadji, Yessy Lokra dan Fosner Ch Sanamase, Alex Tutupaly, Abubakar Usemahu dan Hamid Rahayaan secara resmi dinonaktifkan dari kepengurusan Golkar.

Mereka dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Organisasi, keputusan-keputusan Munas Bali dan hasil Rapimnas DPP Golkar sesuai pasal 4 Bab III ART partai Golkar yang dikategorikan pelanggaran berat.

Ampy menyatakan, pemberhentian sekaligus pergantian Jantje maupun kader lainnya, dinilai urgen (mendesak), apalagi merupakan instruksi dari DPP untuk mengkonsolidasikan partai hingga level kecamatan dan ranting. Namun kata dia, cepat atau lambat keputusan dibuat, tergantung agenda DPP Golkar.

‘’Ini sifatnya urgen sampai dibentuk tim investigasi oleh DPD I Golkar Maluku berdasarkan instruksi DPP. Dan karena sifatnya yang penting itu pula, maka harus segera diputuskan oleh DPP setelah menerima surat dari DPD I,’’ papar Ampy, yang juga teman dekat Wenno.

Salah satu kader Golkar sekaligus orang dekat Aburizal, Rumra Ahmad Malik mengatakan, usulan pemberhentian hingga pemecatan terhadap Wenno mencuat dalam Rapat Pleno,  Sabtu (3/5) di sekretariat DPD Partai Golkar Maluku, Karang Panjang. Pasalnya, kader yang tidak konsisten pada satu kepengurusan dinilai merusak marwah partai. ‘’Jantje Wenno dalam rapat DPD I Golkar Maluku, kemarin (sabtu-red) diusulkan agar dipecat,’’ kata Malik.

Hal senada disampaikan pengurus DPD II Golkar Kota Ambon Max Hehanussa. Menurut dia, kekosongan jabatan pimpinan akan menghambat kelancaran roda organisasi partai. Apalagi terdapat banyak agenda yang harus diselesaikan dalam waktu dekat.

‘’Misalnya menghadapi Pilkada. Setelah itu mempersiapkan Musda. Posisi ketua, meskipun plt atau caretaker nantinya sangat penting untuk menjalankan agenda-agenda partai tersebut,’’ kata Max, kemarin.

Selain Jantje, lanjut Max, sekretaris DPD Golkar Kota Ambon Kornelis Lakotany juga harus diganti. Pasalnya, kata dia, Lakotany kini telah menjabat caretaker ketua DPD Golkar Ambon versi Munas Ancol.

Sekretaris DPD Golkar Kota Ambon Korneles Lakotany menilai, upaya penonaktifan yang dilakukan terhadap Janjte maupun kader lainnya, hanyalah ambisi untuk mendapatkan jabatan. Kata dia, jika ingin jabatan, harus berkompetisi secara sehat.

‘’Bagi saya, mereka yang ngomel-ngomel itu hanya karena merasa tersaingi saja. Kalau mau, marilah kita berkompetisi secara sehat,’’ucap Lakotany via telepon, kemarin.

Disisi lain, Lakotany mengatakan, penonaktifan atau bahkan pemecatan terhadap kader yang tidak sehaluan akan merugikan beringin di daerah. Konflik Golkar saat ini menurutnya, hanya menyeret kepemimpinan ditingkat DPP.

‘’Ini kan hanya persoalan internal partai antara dua tokoh Golkar, yakni Agung Laksono dan Aburizal Bakrie. Kalau tindakan seperti ini terus dilakukan, maka secara kolektif tidak menguntungkan partai. Coba lihat di berbagai daerah sudah saling mengancam, bahkan pecat-memecat. Nah, nanti yang korban kan di daerah,’’ katanya.

Lebih lanjut ungkapnya, partai Golkar di daerah harus menyikapi konflik yang terjadi dengan kepala dingin sambil menunggu keputusan hukum final. Apalagi pembentukan kader membutuhkan waktu dan biaya yang tak sedikit.

‘’Sebenarnya ini merupakan cara-cara yang tidak elok. Bayangkan saja pembentukan kader itu melalui proses yang cukup panjang waktunya dan dengan biaya yang cukup besar pula. Dan melalui Diklat dan mekanisme pengkaderan lainnya, lalu memecat seenaknya tokoh-tokoh yang baik. Kalau seperti ini, bagaimana partai mau besar di daerah,’’ kesalnya.

Disinggung soal keputusan DPD Golkar Maluku menonaktifkan Jantje, Lakotany menilai tidak semuda membalik telapak tangan. Minimalnya ada pembuktian, klarfikasi dan tanggapan dari kader yang ingin dinonaktifkan. ‘’Ada yang katakan ikut sana sini lalu dinonaktifkan, ya silakan. Tapi kan tidak semuda itu, karena ada prosesnya,’’ kilahnya.(JOS/TAB)

Most Popular

To Top
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!