Munaslub tak Bisa Selamatkan Golkar – Ambon Ekspres
Trending

Munaslub tak Bisa Selamatkan Golkar

AMBON,AE— Wacana Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) partai yang digagas Akbar Tanjung ditanggapi pesimis oleh kubu Agung Laksono dan Aburizal Bakrie di Maluku. Mereka menilai, Munaslub tidak bisa menyelesaikan konflik internal yang telah akut.

Ketua Harian DPD Golkar Provinsi Maluku versni Munas Ancol Paulus Mantulameten mengatakan, rencana Munaslub yang melibatkan dua kubu partai Golkar sulit terlaksana. Pasalnya, kata dia, DPD I dan DPD II telah selesai masa jabatan.

“Rencana itu pikiran pak Akbar Tanjung saja dan sudah tidak mungkin terlaksana. Pertama, karena DPD I dan II semuanya sudah kadaluarsa, sehingga dari aspek kepersyaratan sudah tidak mungkin terlaksana,” ujar Mantulameten kepada Ambon Ekspres via seluler, Rabu (6/5).

Seperti dilansir, Ramol.com, Senin (4/5), Ketua Dewan Pertimbangan DPP Partai Golkar Akbar Tanjung menegaskan, kemelut yang mendera internal Partai Golkar harus segera disudahi. Satu-satunya cara untuk menengahi kubu Aburizal Bakrie hasil Munas Bali dan kubu Agung Laksono hasil Munas Ancol adalah digelar Munaslub alias Musyawarah Nasional Luar Biasa. Namun masih menjadi diskursus antara kedua kubu.

Mantulameten melanjutkan, masalah lainnya adalah soal kubu mana yang harus menjadi penyelenggara. Meski demikian, jika merujuk dari keputusan Mahkamah Partai, maka yang berhak menyelenggarakan Munas adalah Partai Golkar kubu Agung Laksono.

“Kemudian, siapa penyelenggaranya? soal ini pasti ribut lagi. Karena penyelenggara harus memiliki keabsahan. Dan kalau mau tunduk pada keputusan Mahkamah Partai yang menunjuk kubu Agung untuk melaksanakan Munas rekonsiliasi tahun 2016,” paparnya.

Menurut dia, yang mungkin bisa terlaksana adalah Munas rekonsiliasi 2016 sebagaimana yang diamanatkan oleh Mahkamah Partai Golkar. Apalagi, posisi tokoh maupun kader Golkar pasca konflik sudah tidak lagi independen.

“Apalagi setelah konflik Golkar, saat ini sudah tidak ada lagi kader atau tokoh yang berada dalam keadaan netral. Semua sudah berpihak. Pak Akbar yang kita anggap sebagai tokoh besar Golkar saja sudah berpihak ke ARB (Aburizal Bakrie-red), sehingga pikirannya pun sulit di terima pihak Agung. Itu juga suatu kendala Munaslub,” kata mantan anggota DPRD Provinsi Maluku ini.

Namun disisi lain akui Mantulemeten, usulan pelaksanaan Munaslub bisa menjadi peluang untuk mendapatkan kepemimpinan muda partai Golkar. Selain itu juga membebaskan partai berlambang pohon beringin dari penyenderaan kepentingan politik pihak luar.

“Usulan itu mungkin juga baik, yakni bisa menjadi peluang untuk mendapatkan pemimpin muda partai yang bebas konflik agar bisa menyatukan perpecahan yang ada saat ini. Kemudian usulan tersebut untuk bisa membebaskan partai Golkar dari penyendera yang masih terus menyendera partai. Tapi usulan itu kurang rasional dan tidak mungkin terlaksana untuk kondisi saat ini,”jelasnya.

Hal senada juga disampaikan pengurus DDP Golkar Maluku kubu Agung lainnya Djamil Devinubun. Menurutnya, kubu Agung sejatinya mendukung penyelesaian konflik, namun tetap bersandar pada putusan Mahkamah Partai.  “Tidak ada Munaslub yang diluar putusan Mahkamah Partai Golkar.

Keputusan MP Golkar yang menjadi rujukan konsolidasi organisasi sehingga secara jelas AL sangat menyetujui penyelesaian masalah,” ungkap Djamil.
Dia menambahkan, perselisihan internal partai hanya bisa diselesaikan melalui mekanisme sidang di MP Golkar.”Dan mekanisme itulah yang telah dilakukan oleh kedua pihak yang bertikai. Jadi kalau ada Munaslub lainnya, kami tidak mengerti,”ketusnya.

Disinggung soal sengketa Golkar yang masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, ia yakin kubu Agung yang akan keluar sebagai pemenang dan mengikuti Pilkada serentak 2015.  “Rujukan KPU adalah surat keputusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sepanjang belum dicabut maka tidak ada masalah dengan Pilkada. Dan pihak kami yakin menang pada sidang di PTUN Jakarta,” tegasnya.

Pesimisme pelaksanaan Munaslub juga disampaikan sekretaris Angkatan Muda Partai  Golkar (AMPG) Provinsi Maluku, Hairudin Tuarita. Alasannya, kubu mana yang berhak melaksanana Munaslub dan persyaratan yang harus terpenuhi, yakni 2/3 persetujuan dari DPD I Golkar seluruh Indonesia.

“Yang melaksanakan Munaslub adalah DPP. Nah, pertanyaan siapa atau kubu mana yang akan melaksanakan Munaslub ini, karena DPD masih ada dua versi yakni Ancol dan Bali,”katanya.

Dia menyatakan, usulan Munaslub merupakan pandangan yang baik dari Akbar Tanjung dengan tujuan menyelesaikan masalah Golkar. Hanya saja, tidak sesuai dengan kondisi kekinian Golkar yang telah berada pada tensi konflik yang tinggi.

“Menurut saya ini sebuah pandangan yang baik dari pak Akbar. Tapi alangkah sulitnya untuk dilaksanakan. Sebagaimana dengan mobilisasi peserta yang terdiri dari DPD II. Sedangkan saat ini kubu Agung telah membentuk caretaker-caretaker DPD I di seluruh Indonesia,”papar salah satu pengurus DPD Golkar Maluku versi Munas Bali ini.

Bahkan lanjut Tuarita, Islah pun sulit dilakukan. Olehnya itu, menurut dia, baik kubu Agung maupun Aburizal, harus menunggu putusan PTUN Jakarta yang direncanakan 18 Mei mendatang.

“Tanggal 11 Mei sudah masuk tahap pengumpulan data dan fakta dan 18 Mei sidang putusan. Kan dalam jangka waktu dua minggu saja sudah ada titik terang. Apalagi agenda-agenda politik kan belum dilaksanakan dalam waktu-waktu itu,”imbuhnya.

Dia juga berharap, apapun keputusan PTUN Jakarta harus diterima dengan legowo oleh kedua kubu. Bagi pihak yang kalah perlu mendukung kepemimpinan Golkar agar tetap solid menghadapi pemilihan umum 2019.

“Dan bagi pihak yang kalah, saya kira tetap harus mendukung kepemimpinan Golkar. Toh, yang kalah tak lantas keluar dari Golkar. Hanya tidak diakomodir dalam kepengurusan saja,” ucapnya.

Pengamat politik Universitas Pattimura Ambon Joseph Ufie MA menilai, Munaslub dapat dilakukan bila top leader kedua kubu keluar dari ego dan kepentingan masing-masing. Sebab pengalaman menunjukan bahwa, rangkaian upaya penyelesaian konflik internal partai Golkar, melalui sidang MP Golkar hingga pengadilan, islah tidak tercapai. “Pertanyaannya, apakah Munaslub itu dapat dipatuhi dan diikuti semua pihak secara baik, bertanggung jawab, adil serta mengikat,”ujar Ufie.

Apalagi lanjut dia, masalah Golkar saat ini telah kompleks dan rumit  serta multidimensi. Mulai dari personal, interpersonal, organisatoris, sosiologis, yuridis dan sosio-politis, sehingga terseret ke masalah etika, norma dan  harga diri.

“Ini yang berat. Apalagi corak konflik yang ada sudah mengarah ke kontradiktoris saling menegasikan demi kepentingan pragmatis politis masing sehingga sulit disatukan,” paparnya.

Menurut dia, solusi paripurna untuk menyelesaikan masalah Golkar secara organisatoris dan pendekatan kebersamaan, adalah baik Agung maupun ARB harus turun gunung dan duduk berdua untuk saling mengalah serta berkomitmen.

“Bukan demi kepentingan masing-masing, namun masa depan partai Golkar. Untuk hal itu, diperlukan energy khusus, penerawangan bahkan keajaiban terjadi,” kuncinya. (TAB)

Most Popular

To Top